Muhammadiyah 2009

Muhammadiyah Online - Kutuk Terorisme, IPM Deklarasi Pelajar Cerdas, Pelajar Cinta Damai

2009-09-13T08:26:00.000+07:00

Muhammadiyah Online - Kutuk Terorisme, IPM Deklarasi Pelajar Cerdas, Pelajar Cinta Damai: "Kutuk Terorisme, IPM Deklarasi Pelajar Cerdas, Pelajar Cinta Damai"

Republika Online - Muhammadiyah Diminta Benahi Data Organisasi

2009-08-21T13:57:00.000+07:00

Republika Online - Muhammadiyah Diminta Benahi Data Organisasi: "Muhammadiyah Diminta Benahi Data Organisasi

MALANG--Memasuki abad kedua, organisasi massa (ormas) Islam terbesar kedua di Tanah Air, Muhammadiyah, didorong untuk segera melakukan pembenahan data organisasi. Selama ini, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 itu masih tertatih-tatih dalam mendata seluruh aset dan kader yang dimilikinya.

'Data jumlah anggota harus menjadi prioritas karena hal tersebut penting untuk dapat mengetahui kekuatan Muhammadiyah secara riil. Sehingga, tidak ada lagi klaim-klaim pimpinan cabang atau ranting yang mengaburkan kekuatan Muhammadiyah sesungguhnya,' ungkap Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir Effendy, seperti dikutip dari Muhammadiyah Online."

Republika Online - Muhammadiyah Ucapkan Selamat Kepada SBY-Boediono

2009-08-18T13:30:00.000+07:00

Republika Online - Muhammadiyah Ucapkan Selamat Kepada SBY-Boediono: "Muhammadiyah Ucapkan Selamat Kepada SBY-Boediono"

Din: Pembodohan, Partai Islam yang Sok Pluralis

2009-08-02T16:36:00.001+07:00

Selasa, 23/12/2008 18:14 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

(Foto: Dok. detikcom)

Jakarta - Pemilu 2009 sudah di depan mata. Manuver partai politik pun banyak semakin banyak macamnya.

Partai-partai Islam misalnya, sebagian diantaranya mulai mencitrakan diri sebagai partai yang pluralis dan nasionalis. Akan tetapi menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hal tersebut menunjukkan bahwa partai tersebut tidak memiliki jati diri.

"Kalau sudah tidak mau mutlak-mutlakan (Islam), berarti tidak punya identitas," tegas Din di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun Politik Keagamaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

"Kenapa mendirikan partai Islam? Kenapa mendirikan partai berbasis umat Islam?" tanya Din yang juga calon presiden dari Partai Matahari Bangsa tersebut.

"Kritik saya, mereka tidak menampilkan diri sebagai partai Islam. Sok pluralis tapi dasarnya Islam. Datang ke umat Islam kampanye dan jual kecapnya partai Islam. Ini pembodohan," sindirnya tajam.

Sebaliknya, Din memuji partai Islam yang konsisten mengusung identitas keislamannya. "Saya salut dengan beberapa partai Islam yang kadar jati dirinya Islam lalu ingin berbuat sesuatu," pujinya tanpa merinci nama partai yang dimaksud.

Pada kesempatan yang sama, Din juga mengkritik partai nasionalis yang dianggapnya tidak memiliki nasionalisme. "Saya tidak melihat nasionalisme dari kelompok yang menyebut diri mereka nasionalistik. Karena tidak punya jawaban terhadap masalah bangsa," imbuhnya.
(alf/gah)

Muktamar Muhammadiyah 1 Abad akan Digelar di Yogyakarta

2009-08-02T16:33:00.000+07:00

Shohib Masykur - detikNews

(Foto: Dok. detikcom)

Jakarta - Muhammadiyah akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun depan. Rencananya Muktamar Muhammadiyah 1 abad akan digelar di kota kelahirannya, Yogyakarta.

"Muktamar Muhammadiyah 1 abad akan diselenggarakan tahun 2010 di kota kelahirannya, yakni di Yogyakarta," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (18/1/2009).

Untuk menyongsong agenda besar tersebut, Din mengajak seluruh warga Muhammadiyah meningkatkan prestasi mereka. Din juga menegaskan, adalah sangat penting bagi Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari solusi bagi persoalan yang dihadapi bangsa ini.

"Saya berharap, mulai saat ini Muhammadiyah harus bisa ikut menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Kita selama ini mungkin baru menjadi part of the problem, atau bagian dari masalah, dari sekian persoalan bangsa," ucapnya.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, oleh seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta bernama Muhammad Darwis. Tokoh ini di kemudian hari dikenal dengan sebutan KH Ahmad Dahlan. (sho/nrl)

Cabang Istimewa Aisyah Dibentuk Di Malaysia

2009-08-02T16:32:00.001+07:00

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Kuala Lumpur - Gerakan dakwah Muhammadiyah terus melebarkan sayapnya. Setelah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) terbentuk, kini salah satu sayap ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu yakni 'Aisyiyah juga terbentuk di Kuala Lumpur.

"Menyadari pentingnya dukungan multi-dimensi dalam kekuatan pergerakan Muhammadiyah, dan betapa luasnya cakupan lahan dakwah, maka PCIM Kuala Lumpur memandang perlu untuk segera membentuk kepengurusan pergerakan 'Aisyiyah di Malaysia," ujar Ketua Umum PCIM Kuala Lumpur Prof Dr Akhyar Adnan dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (19/2/2009).

Akhyar mengatakan, warga Muhammadiyah di Kuala Lumpur merupakan mata rantai pergerakan dakwah bil-hal yang bertujuan mensinergikan potensi para wanita aktivis, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah di Malaysia. Ditengah-tengah ribuan warga Muhammadiyah yang tersebar di negeri jiran ini, PCIA Malaysia diharapkan dapat meneruskan program kerja Muhammadiyah secara lebih efektif dan efisien terutama kepada komunitas wanita.

Pengurus Pengurus Pusat (PP) 'Aisyiyah Prof Dr Siti Chamamah Soeratno
mengatakan, 'Aisyiyah diminta dapat mengembangkan hubungan regional dan internasional yang selama ini telah dibina.

"PCIA Malaysia harus menjadi duta bagi PP dalam memainkan perannya ke depan," imbuh Chamamah.

Penasehat PCIM Malaysia yang juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, M Imran Hanafi menambahkan, PCIA harus mampu mengambil peran yang lebih intens dalam pembinaan dan pengayoman terhadap masyarakat Indonesia di Malaysia.

Dalam acara peresmian tersebut juga dihadiri dihadiri oleh jajaran PP 'Aisyiyah, pimpinan PCIM Kuala Lumpur dan perwakilan Muhammadiyah Singapura. PCIA Kuala Lumpur merupakan cabang 'Aisyiyah ketiga di luar negeri setelah di Mesir dan Belanda.
(rmd/ken)

Muhammadiyah Idul Fitri 20 September, Versi Kalender 21 September

2009-08-02T16:30:00.000+07:00

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammdiyah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1430 H jatuh Sabtu 22 Agustus 2009. Sedangkan Idul Fitri 20 September.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor : 06/MLM/I.0/E/2009 mengumumkan penetapan tanggal 1 Ramadan 1430 H bertepatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 22 Agustus 2009," demikian isi pengumuman yang disampaikan lewat situs resmi Muhammadiyah.

Untuk hari Idul Fitri, Muhammadiyah sudah menetapkan jatuh pada tanggal 20 September 2009. Sedangkan 'Idul Adha (10 Dzulhijjah 1430 H) jatuh pada hari Jum’at, tanggal 27 November 2009.

Sementara itu versi kalender yang beredar saat ini, libur Idul Fitri jatuh pada 21-22 September. Jika pemerintah nantinya menetapkan Idul Fitri sesuai kalender, maka 1 Syawal akan ada 2 versi. (mad/nrl)

Di Balik Dapur Politik Syafii Maarif

2009-08-02T07:18:00.001+07:00

DALAM sebuah kesempatan, Prof Ahmad Syafii Maarif, salah seorang sesepuh Muhammadiyah yang lebih akrab dipanggil Buya Syafii, pernah memaparkan alasannya secara panjang lebar tentang ”Mengapa Syafii mempromosikan JK dalam Pilpres 2009?” (25/7/09). Menarik mengkritisi terutama persinggungannya dengan Prof Amien Rais sebagai salah satu kontestan Pilpres 2004 lalu. Sejenak barangkali kita akan terkejut soal apa hubungannya Amien Rais dengan JK dalam benak buya.

Karenanya, tanggapan ini dimaksudkan sebagai bentuk kritik, pelurusan opini, dan berbagi fakta dalam wacana publik, terutama dalam rangka demi menjaga keutuhan bersama, khususnya maslahat warga besar Muhammadiyah sendiri.
Dalam pemaparannya, Buya Syafii membeberkan apa yang disebutnya ”rahasia” dapur politik pribadinya. Membaca pemaparannya, saya kira buya akan memfokuskan pembahasannya tentang (berbagai) alasannya mempromosikan JK. Tetapi sungguh di luar alur pembahasan itu, apa yang diutarakan Buya merembet ke mana-mana dan makin tidak jelas arahnya. Salah satunya ketika buya menyebut nama Amien Rais yang pernah didukungnya pada putaran pertama Pilpres 2004 ternyata kandas dan Buya merasa tak sedap dengannya.

Bercerita tentang Amien Rais dalam konteks itu sama sekali tidak ada relevansinya; tidak menambah bobot pernyataannya dan sebaliknya malah justru dapat merusak hubungan silaturahmi dan kebersamaan dalam keluarga besar persyarikatan (Muhammadiyah) sendiri.

Cara ”buka-bukaan” atau ”blak-blakan” yang dilakukan Buya Syafii bukan gaya khas orang Timur, tetapi lebih sebagai sekadar justifikasi terhadap apa yang disebutnya upaya memperjuangkan dan menyehatkan kultur demokrasi serta dongeng tentang latar belakang masalah yang diangkatnya.
Berbagi Tabu? Sulit untuk dimengerti seseorang yang banyak dikagumi karena kecerdasan dan keilmuannya yang mapan serta menjadi panutan umat selama ini, tetapi dalam satu hal mengambil langkah berisiko dengan membagi rahasia dapur politik pribadinya di tempat umum.

Mengapa masalah yang mengganjal dalam lipatan sejarah pribadi tersebut dibeberkan tanpa terlebih dahulu memikirkan ulang berbagai akibatnya? Bukankah kalau buya masih mencintai Muhammadiyah seharusnya dapat mengajak warganya untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati khususnya tentang rahasia dapur politik pribadinya itu.

Pembeberan masalah ini sebenarnya merupakan tindakan tabu. Tetapi itu bagi orang lain yang suka (dengan gaya politik) buka-bukaan. Apa yang disampaikan oleh buya dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, berharga, dan jantan.

Apa yang disampaikan, meskipun dianggapnya memang ada benarnya, tetapi sebaiknya dipikirkan ulang. Kalaupun perlu dijadikan wacana bersama, seyogyanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan sejuk. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah mengobral masalah dalam negeri Muhammadiyah ke muka umum tanpa memikirkan ulang akibat-akibat yang akan ditimbulkannya di kemudian hari.
Fakta tentang Buya Tetapi kalau dalam kamus politiknya, Buya Syafii memang sengaja menerapkan demitologisasi politik tabu. Dalam konteks ini fakta tentang buya agaknya perlu juga untuk disingkapkan agar tersampaikan pesan-pesan keterbukaan (baca: buka-bukaan) yang fair dan dapat juga dimaknai sebagai wahana saling menyapa di muka umum atau sekadar wacana tanding. Sebagian kecil rahasia dapur politik pribadi saya sebagai seorang warga persyarikatan perlu disampaikan berkenaan dengan fakta tentang Buya Syafii.

Pertama, pada Pilpres 2004, Buya Syafii pernah mengatakan bahwa ”Muhammadiyah netral, boleh memilih siapa saja”. Tetapi dalam Pilpres Putaran II, Buya Syafii berkampanye untuk pasangan SBY-JK di Aceh. Semua keluarga Muhammadiyah di Aceh mengetahuinya dan menjadi saksinya. Kedua, salah satu statemen yang disukai Buya Syafii berbunyi, ”Muhammadiyah adalah tenda besar, tidak boleh berpolitik”.

Tetapi Buya sendiri malah menjadi pimpinan atau anggota Baitul Muslimin PDIP, sebuah lembaga politik yang dianggap sebagai sayap dakwahnya. Ketiga, pada Pilpres 2009, beliau terang-terangan mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Alasannya, karena ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik.

Sekian tahun lalu, manuver gaya politik Buya Syafii seperti di atas mungkin masih dianggap layak. Tetapi sekarang, ketika masyarakat makin melek politik, mereka menjadi lebih mengetahui bahwa dengan gembar-gembor netral politik seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya Buya Syafii sedang bermain api politik. Dengan langkah politiknya, kasihan Muhammadiyah, juga kasihan buya.
Ontologi Dapur Membawa urusan dapur pribadi ke ranah publik pasti bukan tanpa maksud dan pesan. Barangkali Buya Syafii sudah mengukur risiko atau polemik yang bakal muncul. Karenanya, setiap orang berhak memberikan tafsirannya, terutama tentang apa saja yang membentuk opini buya tentang dapur pribadinya itu.

Melihat basis ontologis dapur pribadi Buya setidaknya tergambar kelesuan psikologis yang melatarbelakangi alur pikir. Pintu komunikasi internal Muhammadiyah macet karena benturan sayap liberal dan fundamentalis dalam tubuh persyarikatan ini. Buka-bukaan gaya Buya yang mengumbar perasaan tak sedap bukan bagian dari memperjuangkan kultur demokrasi, namun justru mendegradasi kualitas demokrasi kita menjadi sekadar curhat tanpa arah, seperti sebuah acara talkshow di televisi swasta.

Pendek kata, demokrasi yang menguat seharusnya dijaga oleh semua elemen sosial, termasuk buya sendiri sebagai seorang tokoh publik. Ada etika dalam ruang publik. Kultur demokrasi minus etika dapat melahirkan anarki, sesuatu yang tidak sadar telah diciptakannya sendiri. (80)

—Robby H Abror, SAg, MHum, pengajar filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammadiyah Minta MK Bekerja Profesional

2009-07-27T19:47:00.000+07:00

Senin, 27 Juli 2009 | 03:06 WIB

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi diminta bekerja dengan profesional, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam menangani perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2009. Dengan demikian, MK diharapkan akan menghasilkan putusan yang obyektif untuk menentukan hasil akhir pemilu presiden.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/7). Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga hadir dalam jumpa pers itu.

Meski demikian, Din menegaskan, ia tidak terlibat dengan rencana pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto yang akan mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saat masuk wilayah hukum, kami tidak terlibat. Apalagi kami bukan peserta pilpres,” kata Din.

Pada 5 Juli 2009, pasangan Megawati-Prabowo dan Kalla-Wiranto bertemu di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Pertemuan yang membahas persoalan daftar pemilih tetap Pilpres 2009 itu difasilitasi Din Syamsuddin.

Dalam jumpa pers kemarin, Din mengucapkan selamat kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang untuk sementara telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Din juga mengucapkan selamat kepada dua pasangan calon presiden-wakil presiden lainnya yang telah menghadapi hasil pilpres dengan sikap kenegarawanan.

”Sejak awal, PP Muhammadiyah mendorong pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Maka dari itu, kami mendukung agar masalah daftar pemilih tetap cepat diselesaikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Din juga mengharapkan semua pihak mendukung proses konstitusional dan hukum melalui MK. Setelah ada putusan definitif tentang pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, harus diterima dengan ikhlas.

Perihal ketidakhadiran Megawati-Prabowo dalam penyampaian hasil pilpres di KPU dan penolakan Kalla-Wiranto terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pilpres, menurut Din, tidak perlu dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasalnya, undang-undang memang tidak mengharuskan demikian. (idr)

Struktur Keilmuan Pesantren: Studi Komparatif antara Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta

2009-07-16T08:32:00.000+07:00

PENDAHULUAN

Epistemologi dapat diartikan sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber, susunan, metode-metode dan validitas pengetahuan.[1] Epistemologi sebagai cabang filsafat ini merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menemukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Sedang struktur keilmuan merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. Evaluasi yang dimaksud, adalah sesuatu yang bersifat menilai terhadap suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat dan teori pengetahuan yang dibenarkan atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Sedangkan, kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran baik cara ataupun hasil kegiatan manusia mengetahui.[2]

Epistemologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pngetahuan.[3] Berdasarkan pengertian tersebut, epistemologi dapat dijadikan dua kategori, yaitu: epistemologi klasik dan epistemologi kontemporer. Epistemologi klasik adalah epistemologi yang menekankan aspek sumber dari ilmu pengetahuan. Sedangkan, epistemologi kontemporer adalah epistemologi yang menekankan pembahasan pada bagaimana proses, prosedur dan metodologi digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.[4]

Dengan dua pengertian tersebut epistemologi telah memberikan andil dan perspektif dalam pendidikan, yang berkenaan dengan peletakan dasar pemikiran mengenai kurikulum dan dasar-dasar keilmuan serta metodologi pembelajarannya. Karenanya, epistemologi dapat dimasukkan ke dalam wilayah analisis mengenai jaringan nalar keilmuan pada berbagai lembaga-lembaga pendidikan, termasuk dunia pendidikan Islam. Dengan demikian, apabila epistemologi dikaitkan dengan masalah pendidikan, maka epistemologi akan bersentuhan dengan masalah kurikulum, terutama dalam hal penyusunan dasar-dasar epistemologi kurikulum.[5] Dalam struktur ini termasuk juga epistemologi buku-buku teks yang digunakan, metode pengajaran dan segala proses keilmuan terdapat dalam lembaga pendidikan.

Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai watak utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri khas. Karena, pesantren memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti madrasah atau sekolah.[6] Salah satu ciri utama pesantren sebagai pembeda dengan lembaga pendidikan lain, adalah pengajaran kitab kuning, kitab-kitab Islam klasik yang ditulis dalam bahasa Arab baik yang ditulis oleh para tokoh muslim Arab maupun para pemikir muslim Indonesia.[7]

Dengan demikian, selama ini ranah epistemologi atau struktur keilmuan[8] Islam pesantren bisa dikatakan belum mendapatkan perhatian khusus dari para ilmuan muslim. Yang ada hanya sebatas keterkaitan antara struktur keilmuan dengan kurikulum atau kitab kuning atau hanya sekedar menyebutkan dan mengungkapkan isinya secara global, tidak sampai pada struktur nalar keilmuan kitab kuning yang paling fundamental. Dalam konteks ini, penelitian ini dibangun dengan mengambil sampel pesantren Tebuireng Jombang dan Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

*****

Atas pemikiran di atas, masalah penelitian ini difokuskan pada tiga masalah. Pertama, bagaimana dasar-dasar filosofis-teologis penyeleksian kitab-kitab diajarkan pada kedua pesantren itu? Kedua, bagaimana pemetaan struktur keilmuan dalam nalar bayâni, ‘irfâni dan burhâni pada kedua pesantren tersebut? Ketiga, bagaimana hubungan metodologis antara nalar materi dan metode pengajaran pada kedua pesantren tersebut? Untuk itu, penelitian ini menggunakan kerangka teoretik strukturalisme, yang dalam hal ini pemetaan nalar keilmuan bayâni, ‘irfâni dan burhâni yang telah digagas oleh al-Jabiri dianggap representatif untuk membongkar struktur keilmuan yang ada di pesantren. Penelitian ini ditujukan untuk mencari hubungan antara materi dan corak nalar dan metode pengajaran pada kedua pesantren tersebut.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian literatur (library research) dan penelitian lapangan (field research). Untuk mengumpulkan literatur, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Sementara itu, untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunkan metode observasi, wawancara dan diskusi. Selanjutnya, peneliti menganalisis literatur/data dengan metode komparatif untuk mengungkap lebih dalam persamaan dan perbedaan struktur nalar kedua pesantren tersebut dan keterkaitan nalar keilmuan dengan metodologi pengajarannya.

Fenomena Kitab Kuning
Pesantren Tebuireng dan Mu’allimin Muhammdiyah

Kitab kuning sebagai kurikulum pesantren ditempatkan pada posisi istimewa. Karena, keberadaannya menjadi unsur utama dan sekaligus ciri pembeda antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Pada pesantren di Jawa dan Madura, penyebaran keilmuan, jenis kitab dan sistem pengajaran kitab kuning memiliki kesamaan, yaitu sorogan dan bandongan. Kesamaan-kesamaan ini menghasilkan homogenitas pandangan hidup, kultur dan praktik-praktik keagamaan di kalangan santri.[9]

Secara keseluruhan kitab kuning yang diajarkan dalam pesantren dapat dikelompokkan dalam delapan bidang kajian, yaitu: nahwu dan sharaf, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan etika, tafsir, hadits, tauhid, tarîkh dan balaghah. Teks kitab-kitab ini ada yang sangat pendek, ada juga yang berjilid-jilid. Pengelompokan kitab kuning ini dapat digolongkan dalam tiga tingkat, yaitu: kitab tingkat dasar, kitab tingkat menengah dan kitab tingkat atas.

Selain itu, berdasarkan periode pengarang (mushanif) sebelum atau sesudah abad ke-19 M, kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi dua: Pertama, al-Kutub al-Qadîmah, kitab klasik salaf. Semua kitab ini merupakan produk ulama pada sebelum abad ke-19 M. Ciri-ciri umumnya adalah: 1] Bahasa pengantar seutuhnya bahasa klasik, terdiri atas sastra liris (nadzam) atau prosa liris (natsar). 2] Tidak mencantumkan tanda baca, seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. 3] Tidak mengenal pembabakan alinea atau paragraf. Sebagai penggantinya adalah jenjang uraian seringkali disusun dengan kata kitâbun, bâbun, fashlun, raf’un, tanbîh dan tatimmatun. 4] Isi kandungan kitab banyak berbentuk duplikasi dari karya ilmiah ulama sebelumnya. Kitab sumber diperlukan sebagai matan, yang dikembangkan menjadi resume (mukhtashar atau khulâshah), syarah, taqrîrat, ta’liqât dan sebagainya. 5] Khusus kitab salaf yang beredar di lingkungan pesantren si pengarang harus tegas berafiliasi dengan madzhab sunni, terutama madzhab arba’ah. Sedangkan, kitab salaf yang pengarangnya tidak berafiliasi dengan madzhab sunni hanya dimiliki terbatas oleh kyai sebagai studi banding.

Kedua, al-Kutub al-‘Ashriyyah. Kitab-kitab ini merupakan produk ilmiah pada pasca abad ke-19 M. Ciri-cirinya, adalah: 1] Bahasanya diremajakan atau berbahasa populer dan diperkaya dengan idiom-idiom keilmuan dari disiplin non-syar’i. Pada umumnya karangannya berbentuk prosa bebas. 2] Teknik penulisan dilengkapi dengan tanda baca yang sangat membantu pemahaman. 3] Sistematika dan pendekatan analisisnya terasa sekali dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan umum pada zamannya. 4] Isi karangan merupakan hasil studi literer yang merujuk pada banyak buku dan seringkali tidak ada keterikatan dengan paham madzhab tertentu.[10]

Pada pesantren Tebuireng kitab yang diajarkan meliputi sebelas bidang kajian: al-Qur’an, tafsir, hadits, ilmu hadits, bahasa Arab, tauhid/aqidah, akhlak, tasawuf dan mantiq. Kitab-kitab kuning yang digunakan berdasarkan pola tingkatan. Pada tingkat dasar kitab yang digunakan masih bersifat elementer dan relatif mudah dipahami. Misalnya, ‘Aqîdah al-‘Awwâm (tauhid), Safînah al-Najâh (fiqh), Washâya al-Abnâ’ (akhlak) dan Hidâyah al-Shahibyân (tajwid). Pada tingkat menengah kitab yang digunakan, yaitu: Matan Taqrîb, Fath al-Qarîb dan Minhâj al-Qawîm (fiqh), Jawâhir al-Kalâmiyyah dan al-Dîn al-Islâmî (tauhid), Ta’lîm al-Muta’allim (akhlak), ‘Imrithi dan Nahwu al-Wâdhih (nahwu), al-Amtsilah al-Tashrîfiyyah, Matan al-Binâ’ dan Kaelani (sharaf) serta Tuhfah al-Athfâl, Hidâyah al-Mustafid, Musyid al-Wildân dan Syifâ al-Rahmân (tajwid).

Pada tingkat atas kitab yang digunakan, yaitu: Jalâlayn (tafsir), Mukhtâr al-Hadîts, al-Arba’în Nawâwi, Bulûgh al-Marâm dan Jawâhir al-Bukhâri (hadits), Minhâj al-Mughîts (musthalah hadits), Tuhfah al-Murîd, Husûn al-Hamîdiyyah, ‘Aqîdah Islâmiyyah dan Kifâyah al-‘Awwâm (tauhid), Kifâyah al-Akhyâr dan Fath al-Mu’în (fiqh), Waraqat al-Sulâm (ushul fiqh), Alfiyyah Ibnu Mâlik, Mutammimah, ‘Imrithi, Syabrawi dan al-‘Ilal (nahwu dan sharaf) serta Minhâj al-‘Âbidîn dan Irsyâd al-‘Ibâd (tasawuf/akhlak). Yang paling menarik, pada pesantren ini kitab al-Munawwarah digunakan sebagai pelajaran mantîq (logika formal), yang berisi logika Aristoteles dan lainya.[11]

Pada Mu’allimin Muhammadiyah kitab yang diajarkan hanya meliputi sembilan bidang kajian: Al-Qur’an, hadits, ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa Arab, aqidah, akhlak, fiqh dan ushul fiqh.[12] Kitab-kitab kuning yang digunakan, antara lain: Tafsîr Qurtubî, Tafsîr Ibnu Katsîr, Tafsîr Jalâlayn, Musnad Ahmad, Mushannaf ‘Abd al-Razaq, Majma’ al-Zawâ’id karya Haitsami dan al-Mu’jam al-Kabîr karya Ibnu Katsir.[13] Dalam kurikulum bahasa Arab, kitab-kitab kuning yang digunakan adalah al-Jurûmiyyah dan al-Mutammimah. Al-Qur’an dan hadits hanya digunakan sebagai muthâla’ah.[14]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kajian keilmuan Islam, kitab kuning khususnya, di Pesantren Tebuireng lebih luas cakupannya daripada di Mu’allimin Muhammadiyah. Adalah suatu ironi, adanya pelajaran mantîq pada Pesantren Tebuireng, akan tetapi pada Mu’allimin Muhammadiyah pelajaran mantîq tidak diajarkan, padahal Muhammadiyah terkenal dengan rasionalitasnya, yang nota bene KH. Ahmad Dahlan adalah seorang penggemar mantîq. Diakui juga bahwa semenjak berdirinya hingga saat ini, pesantren Tebuireng senantiasa menggunakan kitab kuning sebagai materi pelajaran dalam kurikulum.

Pertimbangan Teologis-Epistemologis: Penyeleksian Kitab

Pengajaran kitab-kitab kuning pada pesantren Tebuireng tampak sulit diprediksi kapan selesai diajarkan kepada para santrinya. Karena, isi kitab-kitab itu sangat banyak, tebal, beratus-ratus, meski ada pula yang tipis. Misalnya, kitab Mutammimah (nahwu) yang tipis, diajarkan pada Madrasah Aliyah kelas I hingga kelas 2.[15] Berdasarkan pertimbangan teologis-epistemologis fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip pesantren Tebuireng yang memiliki kaitan dengan ideologi Nahdlatul Ulama (NU). Ideologi NU yang mempunyai tradisi, bahwa materi ‘aqîdah, syarî’ah dan ilmu bersambung dengan ulama-ulama klasik, khususnya lingkaran madzhab Syafi’i. Oleh karena itu, kitab-kitab kuning yang diajarkan merupakan upaya menyambung tradisi Islam klasik, yang dianggap mata rantainya sampai Rasullullah SAW.

Sedangkan, pada Mu’allimin Muhammadiyah secara epistemologis keilmuan Islam diberikan kepada para santri bukan merupakan transfer ilmu-ilmu klasik yang tertulis dalam kitab-kitab kuning, akan tetapi mengajarkan kitab berarti menyampaikan isi yang terkandung dalam kitab. Pemikiran ini banyak mempengaruhi para intelektual untuk menyusun materi keilmuan Islam. Oleh karena itu, materi pelajaran tersusun dalam bentuk muqarrar. Bentuk ini lebih mudah dan praktis bagi santri dalam mempelajari keilmuan Islam secara ketat dan diprediksi dapat diselesaikan dalam satu cawu.[16]

Secara teologis pengajaran keilmuan Islam didasarkan pada doktrin Muhammadiyah yang menjargonkan al-Rujû’ ilâ al-Qur’ân wa al-Hadîts al-Maqbûlah. Di samping, doktrin dalam Muqarrar al-‘Aqîdah bertendensi membasmi bid’ah, khurafat dan takhayul. Dengan demikian, tak mengherankan pertimbangan penyeleksian kitab-kitab yang digunakan, didasarkan pada semangat untuk mencetak kader dan mubâligh yang mumpuni dalam ‘aqîdah dan sekaligus dapat membawa misi Muhammadiyah dalam berdakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Struktur Nalar Kitab-kitab Pesantren

Kitab-kitab yang diajarkan di Pesantren Tebuireng dan Mu’allimin Muhammadiyah, apabila menggunakan klasifikasi keilmuan Hassan Hanafi, dapat dikelompokkan menjadi keilmuan naqlî dan keilmuan naqli-’aqlî. Keilmuan naqlî termasuk keilmuan kebahasaan, sedangkan keilmuan naqli-’aqlî termasuk keilmuan keagamaan. Oleh karena itu, produk keilmuan yang diajarkan pada kedua pesantren hanya pada dataran menggunakan kadar penalaran interpretatif, elaboratif dan justifikatif. Dengan kata lain, proses penalaran diarahkan pada pemaknaan teks, penguraian makna dan penegasan ulang makna teks.

Meskipun sama-sama bercirikan penalaran tekstual, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pola penalaran tekstual yang dirujuk. Jika pada pesantren Tebuireng lebih mengembangkan pola penalaran tekstual madzhabi, maka Mu’allimin Muhammadiyah lebih mengembangkan pola penalaran tekstual non-mandzhabi. Yang dimaksud madzhabi adalah pola penalaran yang diikat oleh produk pemikiran ulama tertentu sebagai sebuah aliran. Karenanya, bukan berarti kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren Mu’allimin Muhammadiyah sama sekali menafikan pemikiran ulama terdahulu, melainkan pemikiran ulama terdahulu (salaf) hanya sekedar dirujuk untuk mendasari pemahaman terhadap makna al-Qur’an dan al-Hadits.[17] Pesantren Tebuireng memiliki struktur keilmuan yang madzhabi, sehingga variasi pemahaman al-Qur’an dan al-Hadits yang dikembangkan juga tetap dalam koridor madzhab.[18]

Struktur nalar kitab-kitab kedua pesantren mengakui otoritas sebagai salah satu sumber pengetahuan atau kebenaran. Otoritas yang dimaksud adalah pendapat ulama atau ahli (expert) yang dinilai otoritatif dalam kaitannya dengan pemahaman maksud al-Qur’an dan al-Hadits. Pun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya. Pesantren Mu’allimin cenderung menjadikan otoritas sebagai rujukan konfirmatif bagi pemaknaan dan pemahaman al-Qur’an dan al-Hadits.[19] Sedangkan, pesantren Tebuireng cenderung memposisikan otoritas sebagai kerangka pemahaman dan rujukan otoritatif (referential authority) terhadap al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan, seringkali tidak diungkap secara eksplisit pijakan al-Qur’an atau al-Haditsnya, seperti dalam kitab-kitab syarh yang diajarkan di pesantren Tebuireng.[20] Dengan demikian, kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Mu’allimin tampak mengikuti tradisi keilmuan Modern dan masa Klasik, sedangkan pada pesantren Tebuireng tampak mengikuti tradisi keilmuan abad Pertengahan dan sedikit merujuk pada masa Klasik, dengan kitab-kitab kuningnya.[21]

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa struktur keilmuan pesantren Mu’allimin didominasi oleh nalar “bayâni-burhâni.” Ideologi utama Muhammadiyah, yaitu purifikasi (pemurnian) dan dinamisasi (kembali ke al-Qur’an dan al-Hadits serta tajdîd). Ideologi ini merupakan misi dan visi yang diemban oleh pesantren Mu’allimin Muhammadiyah. Karena itu, implikasi epistemologis dari determinasi purifikasi menjadikan struktur keilmuan pesantren Mu’allimin Muhammadiyah cenderung bayâni. Dengan kata lain, keteguhan memegangi preskripsi teks normatif telah memunculkan pola penalaran istidlâli atau istinbâthi. Pola penalaran ini selalu mempresentasikan secara sirkuler analisis tekstual, yang bertolak dari dan bermuara pada teks. Oleh karena itu, cepat berkembang penilaian bid’ah dan khurafat terhadap pemikiran inovatif dalam lingkup aqidah dan fiqh. Sebagai konsekuensi dari tipologi rasionalitas tersebut, logika dan filsafat tidak diajarkan pada pesantren ini. Yang diajarkan adalah rasionalitas bayâni yang bernalar burhâni. Rasionalitas semacam ini tidak akan memposisikan rasio pada posisi independen-otonom dalam relasinya dengan teks wahyu. Karena, rasio difungsikan sebagai pendamping wahyu agar tidak terjadi distorsi pemahaman dan penafsiran. Rasio sekadar berfungsi sebagai instrumental metodologis bagi penalaran teks.

Sedangkan, pesantren Tebuireng didominasi oleh nalar “bayâni-‘irfâni.” Pada pesantren Tebuireng, akar historis tradisi keilmuan ala al-Ghazali[22] yang lebih mendapatkan apresiasi di dunia pesantren menjadi faktor penentu dominannya struktur nalar bayâni-‘irfâni dalam matra intelektual keagamaan pesantren Tebuireng. Dunia pesantren seperti ini memiliki dimensi metafisis, spiritual-keagamaan para santri.[23] Corak nalar ini memungkinkan lestarinya kepemimpinan kharismatik kyai. Hanya saja, seiring dengan derap modernisasi, pesantren pelan-pelan mengalami pergeseran dan perubahan. Dengan demikian, pembentukan tata nilai ditentukan oleh hukum fiqh dan adat kebiasaan kaum sufi sebagaimana diungkap oleh Abdurrahman Wahid.[24] Tentunya, implikasi metodologis keilmuan ini adalah dominasi model pemikiran deduktif-dogmatis agama dibanding model pemikiran induktif-rasional faktual[25]

Hubungan Metodologis
Nalar Materi dan Metode Pengajaran

Dalam dunia pesantren Tebuireng, metode pengajaran materi keagamaan Islam dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1] Metode sorogan. Metode ini digunakan untuk mengajarkan materi dalam kitab-kitab kuning. Dalam praktiknya, santri membaca kitab secara bergantian, kemudian kalau terjadi kekeliruan kyai atau ustâdz membetulkannya. 2] Metode bandongan atau weton. Metode ini digunakan oleh kyai atau ustâdz untuk menerangkan arti kitab-kitab kuning kepada santrinya dengan cara kyai atau ustâdz membaca kitab. Dalam praktiknya, santri hanya mencatat apa yang diterangkan kyai atau ustâdz. 3] Metode ceramah. Metode ini biasanya digunakan untuk menjelaskan materi di dalam lingkungan madrasah atau sekolah. Dalam praktiknya, materi disampaikan secara lisan oleh seorang guru atau ustâdz kepada murid atau santrinya dan terkadang ada tanya jawab antara guru dan murid. 4] Metode diskusi. Metode ini biasanya digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ilmiah untuk memahami kitab-kitab kuning. misalnya, kitab Fath al-Qarîb dan Kifâyah al-Akhyâr.[26]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kitab-kitab kuning yang diajarkan pada pesantren Tebuireng cenderung bernalar bayâni dan ‘irfâni, yang disampaikan dengan menggunakan metode pengajaran yang bercorak bayâni. Misalnya, materi tasawuf. Lain dengan materi mantiq, yang materinya bercorak burhâni, namun diajarkan secara bayâni. Oleh karena itu, adalah keliru apabila ada anggapan bahwa setiap materi bernalar bayâni diajarkan secara bayâni atau materi bernalar ‘irfâni diajarkan secara ‘irfâni atau materi bernalar burhâni diajarkan secara burhâni. Yang terjadi di pesantren Tebuireng, adalah baik materi bernalar bayâni, ‘irfâni maupun burhâni tetap diajarkan secara bayâni.

Dalam dunia pesantren Mu’allimin Muhammadiyah, umumnya metode pengajaran yang digunakan adalah metode ceramah. Kecuali, pada bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris, metode pengajaran yang digunakan adalah metode langsung (al-tharîqah al-mubâsyirah) dan metode kompetensi atau aktivitas.[27] Metode langsung digunakan untuk mengajarkan materi bahasa Arab di mana dalam praktiknya ustâdz meneriakkan langsung kosa kata-kosa kata bahasa Arab dan kemudian santrinya langsung menirukannya. Metode ini cenderung bernalar ‘irfâni. Sementara itu, metode kompetensi tersebut digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris, yang praktisnya santri dituntut aktif-kreatif mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan berbahasanya baik secara lisan maupun tulis dan kemudian ustâdz hanya sekadar memberikan instruksi. Metode ini merupakan sebuah metode lompatan dari nalar ‘irfâni ke nalar burhâni. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa materi keislaman berada dalam dominasi nalar bayâni yang diajarkan secara metodologis menggunakan nalar bayâni juga. Kecuali, materi bahasa Arab yang bayâni, diajarkan dengan ‘irfani dan berkembang ke arah burhâni.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa baik pada pesantren Tebuireng maupun Mu’allimin Muhammadiyah kerangka keilmuannya didominasi oleh nalar bayâni, naqlî dan tekstual. Meski demikian, kerangka epistemologinya atau struktur fundamental keilmuannya tidak sama, karena masing-masing pesantren ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran ideologis keagamaan masing-masing organisasi. Selanjutnya, struktur kelimuan itu berimplikasi terhadap bangunan nalar materi atau kurikulum yang ada di kedua pesantren dan juga terhadap nalar metode pengajarannya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa NU secara ideologis ingin mempertahankan pemahaman Islam yang berakar dari tradisi pemikiran di kalangan Syafi’iyah, atau pengikut madzhab empat, walaupun dalam praktiknya, banyak bersandar pada madzhab Syafi’i yang diyakininya bersambung pada sahabat dan selanjutnya berujung ke Rasulullah. Dalam kerangka pemikiran epistemologinya menjadi bertumpu pada kitab-kitab klasik di lingkungan Syafi’iyah, meskipun ada yang sedikit merujuk langsung pada nash, qiyâs, dan al-aqâ’id al-ushûliyyah. Karenanya, dalam praktik pendidikan, pada pesantren Tebuireng, materinya menjadi bertumpu pula pada kitab-kitab klasik di kalangan Syafi’iyah. Dengan kata lain, masih didominasi oleh kuasa salaf, dan ini adalah bagian dari sistem pemikiran bayâni.

Sementara itu, Muhammadiyah secara ideologis ingin memahami Islam secara puritan-rasional, langsung merujuk pada sumbernya yang utama, al-Qur’an dan al-Hadits, kemudian penalaran rasional, ijmâ’ dan qiyâs. Kerangka pemikiran ini berimplikasi pada kurikulum atau materi-materi yang diajarkan pada Mu’allimin Muhammadiyah, yaitu dengan menyusun materi sendiri yang penuh dengan taburan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits dengan sedikit dibumbuhi pemikiran rasional. Demikian juga, materinya diprogram sedemikian rupa sehingga sejalan dengan keinginan Muhammadiyah dalam mencetak kader-kadernya yang mempuni dalam agama dan kemuhammadiyahan. Kerangka berpikir ini juga didominasi oleh sistem berpikir ala bayâni.

Kaitan antara nalar materi dengan nalar metode pengajaran, dapat dipahami bahwa materi Islam pada Mu’allimin Muhammadiyah berada dalam dominasi nalar bayâni yang diajarkan secara metodologis menggunakan nalar bayâni pula. Karena, metode ceramah masih mendominasi dalam proses belajar mengajarnya, kecuali materi bahasa Arab yang bercorak bayâni namun diajarkan secara ‘irfâni. Belakangan ini dikembangkan ke arah nalar metode burhâni. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada pesantren Tebuireng. Pada pesantren Tebuireng struktur keilmuannya adalah bayâni, ‘irfâni dan burhâni diajarkan dengan metode bernalar bayâni, atau dengan pemulaan burhâni tapi pada ujungnya bermuara pada bayâni lagi.

Dengan demikian, ada sebuah refleksi yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Karena, wilayah penelitian itu masih sangat terbatas, yaitu pada struktur keilmuan pesantren dengan hasilnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tentunya, ini bisa dijadikan prediksi untuk menatap masa depan keilmuan Islam di Indonesia dan dunia pesantren khususnya. Apakah kita umat Islam, NU dan Muhammadiyah khususnya, masih menginginkan model epistemologis pendidikan seperti yang ada ini, atau ingin mengadakan perubahan yang lebih dinamis-futuristis-rasional?

Kalau jawaban dari pertanyaan reflektif ini menjadi harapan kita, maka perlu diadakan penelitian-penelitian lanjutan untuk mencari model epistemologi pendidikan Islam lainnya, dengan sampel yang lain. Atau, kita mencari sampel di luar wilayah Indonesia yang memungkinkan untuk ditemukan struktur keilmuan Islam yang lebih rasional-futuristik seiring dengan derasnya arus Iptek yang berbasis pada nalar rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ân al-Karîm

Abdullah, M. Amin, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer, Mizan, Bandung, 2000.

____________, “Epistemologi Pendidikan Islam: Mempertegas Arah Pendidikan Nilai dalam Visi dan Misi Pendidikan Islam dalam Era Pluralitas Budaya dan Agama,” dalam Makalah pada Seminar dan Lokakarya Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 Pebruari 2000.

al-Abrasyi, Muhammad ‘Atiyah, Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Dar a-Fikr al-Arabi, Kairo, t.t.

Abus, Abdul Gani, Fî al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, 1977.

Ali, H. B. Hamdani, Filsafat Pendidikan, Kota Kembang, Yogyakarta, 1993.

Anshori, Endang Saifuddin, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya, Pustaka Salman ITB, Bandung, 1983.

Arifin, M., Filsafat Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta, 1994.

Arkoun, Mohammed, Târîkhiyyat al-Fikri al-‘Arabî al-Islâmî, Markaz al-Inma’ al-Qaumi, Beirut, 1986.

Ashraf, Ali, Horison Baru Pendidikan Islam, terj. Sori Siregar, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989.

Al-Attas, Muhammad al-Naquib (Ed.), Aims and Objectives of Islamic Education, King Abdul Aziz University, Jeddah, 1979.

_________, Konsep Pendidikan Islam, terj. Sori Siregar, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989.

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

_________, Jaringan Ulama Timur Timur dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, Mizan, Bandung, 1994.

Banardib, Imam, Filsafat Pendidikan Islam: Sistem dan Metode, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.

_________, Filsafat Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan, Andi Offset, Yogyakarta, 1986.

_________, Dasar-dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

_________ dan Sutari, Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan, Andi Offset, Yogyakarta, 1986.

Bertens, K., Ringkasan Sejarah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Brameld, Theodore, Philosophies on Education in Cultural Perspective, Holt, Rinehart and Winston, New York ,1955.

Brubacher, John S., Modern Philosophies of Education, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., New Delhi, 1978.

Bruinessen, Martin van, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru, LKiS, Yogyakarta, 1994.

_________, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Mizan, Bandung, 1995.

Burr, John R., and Guldinger Milton, Philosophy and Contemporey Issues, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.

Butler, J.D., Four Philosophies and Their Practice in Education dan Religion, Harper and Brothers, New York, 1951.

Cottingham, John, (ed.), Western Philosophy: An Anthology, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1996.

Dahlan, Dikdik L. Dkk., Pondok Pesantren Darul Arqam: Potret Sekolah Kader Ulama Muhammadiyah, PB IKADAM, Bandung, 1996.

Daradjat, Zakiyah dkk., Ilmu Pendidikan Islam, Ditjen Binbaga Islam, Depag RI dan Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Dar, Bahir Ahmad, Etika Qur’an, terj. Yusuf Sobirin, Pustaka Litera antar Nusa, Jakarta, 1993.

Daudy, Ahmad, Kuliah Filsafat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

Departemen Agama RI, Pesantren: Profil Kyai, Pesantren dan Madrasah, Badan Litbang Agma, Jakarta, 1981.

_________, Direktori Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pembinaan Klembagaan Agama, Jakarta, 2000.

Dhofier, Zakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pendangan Hidup Kyai, LP3ES, Jakarta, 1982.

Fakhruddin, A.R., Muhammadiyah Abad XV Hijriyah, 70 Langkah ke Depan, Harapan Melati, Jakarta, 1985.

_________, Mubaligh Muhammadiyah, Harapan Melati, Jakarta, 1985.

Grunber, Frederich C., Historical and Contempory Philosophies of Education, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1973.

Hanafi, Hassan, Dirâsat Falsafiyyat, Maktabah al-Anjilo al-Mishriyah, Kairo, 1987.

_________, Dirâsat Islâmiyyah, al-Anjilo al-Mishriyah, Kairo, 1987.

Haniefah, Abu, Upaya Mencari Cara yang Tepat: Bagaimana Menghadapi Santri di Darul Arqam, PP. Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut, Garut, 1987.

Harun, Luqman, Muhammadiyah dan Asas Pancasila, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1986.

Haryono, Abu Syam, Pendidikan Nahdlatul Ulama: Untuk Mengenal dan Menghayati Perjuangan Nahdlatul Ulama, 3 Jilid, Cahaya Ilmu, Surabaya, 1981.

al-Jabiri, Muhammad Abed., Al-Turâts wa al-Hadâtsah: Dirâsah wa Munâqasyah, Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, Beirut, 1991.

_________, Takwîn al-‘Aql al-‘Arabî, Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyas, Beirut, 1991.

_________, Bunyah al-‘Aql al-Arabî: Dirâsah Tahlîliyyah Naqdiyah li Nuzhûm al-Ma’rifah fî al-Tsaqâfah al-‘Arabiyyah, Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah, Beirut, 1992.

_________, Nahnu wa al-Turâts: Qirâ’ah Mu’âshirah fî Turâtsinâ al-Falsafi, Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, Casablanca, 1986.

al-Jamali, Muhammad Fadil, Tarbyiyah al-Insân al-Jadîdi, Al-Syirkah al-Tunisiyah li al-Tauzi, Tunis, 1967.

_________, Nahnu al-Tarbiyyah al-Mukîminah, Al-Syirkah al-Tunisiyah li al-Tauzi, Tunis, 1977.

Jalal, Abdul Fattah, Azas-azas Pendidikan Islam, terj. Herry Noer Ali, Diponegoro, Bandung, 1988.

al-Jumbulati, Ali, Perbandingan Pendidikan Islam, terj. M. Arifin, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

al-Kailani, Majid Irsan, Falsafatu al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Maktabah al-Hadi, Mekah, 1988.

_________, Tathawwuru Mafhûmi al-Nadhariyyah al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Maktabah Dar al-Turats, Madinah, 1987.

Karim, M. Rusli, Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik, Hanindita, Yogyakarta, 1985.

Kneller, George F., Movements of Thought in Modern Education, John Wiley & Sons Inc., New York, 1984.

Knight, George R., Issues and Alternatives in Educational Philososphy, Andrews University Press, Michigan, 1982.

Langgulung, Hasan, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Al-Ma’arif, Bandung, 1980.

_________, Manusia dan Pendidikan, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1989.

Ma’arif, A. Syafi’i, Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2000.

Machfoedz, Maksoem, Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Timmah, Surabaya, t.t.

Madjid, Nurcholish, Pintu-pintu Menuju Tuhan, Paramadina, Jakarta, 1994.

_________, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1998.

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, “Menyemai Tunas Harapan Umat,” Booklet.

_________, Buletin Jumpa Pula, Yogyakarta, 1981.

Manzur, Ibnu, Lisân al-‘Arab, Dar al-Mishriyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, Mesir, 1960.

Marimba, Ahmad D., Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Al-Ma’arif, Bandung, 1980.

Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, INIS, Jakarta, 1994.

Masyhuri, H.A. Aziz, NU dari Masa ke Masa, NP, Jombang, 1983.

al-Maududi, Abu A’la, Towards Understanding Islam, WAMY, Pakistan, 1976.

Meyer, Adolph E., The Development of Education in The Twentieth Century, Englewood Cliffs, N.J. Princes Hall Inc., Tokyo, 1949

Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

_________, Ilmu Pengetahuan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan, Edisi IV, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1993.

Mulkan, Abdul Munir, Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah, Percetakan Persatuan, Yogyakarta, 1990.

Munir, Abdul dan Ahmad Arwani Bauis, Pokok-pokok Ajaran NU dan Masa Depan Umat, Ramadhani, Solo, 1989.

Mursi, Muhammad Munir, Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah, Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, Kairo, 1975.

al-Nadwi, Abu al-Hasan, Nahwa al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah al-Hurrah, al-Mukhtar al-Islami, Kairo, 1974.

al-Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj. Shihabuddin, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Nasr, Sayyed Hossein, Islamic Studies: Essays on Law and Society: The Sciences and Philosophy and Sufism, Librairie Du Liban, Beirut, 1967.

__________, Science and Civilization in Islam, New American Library, New York, 1970.

Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam, Penerbit UI, Jakarta, 1982.

Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher (eds.), The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indoensia, P3M, Jakarta, 1988.

Phasa, Musthafa Kamal dan Darban Adaby, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis, LIPPI, Yogyakarta, 2000.

Pengurus Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar Muhammadiyah, Persatuan, Yogyakarta, 1990.

__________, Sistem Perkaderan Muhammadiyah, Persatuan, Yogyakarta, 1990.

__________, Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Muhammadiyah, Persatuan, Yogyakarta, 1990.

__________, Keputusan No. 30/PP/1989, Qaidah Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta: 1989.

Poedjawijatna, I.R., Pembimbing Ke arah Alam Filsafat, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Price, Kingsly, Education and Philosophical Thought, Allyn and Bacon Inc., Boston, 1962.

Prasodjo, Sudjoko dkk., Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor, LP3ES, Jakarta, 1982.

Quick, Robert Herbert, Essays on Educational Reformers, Littlefield, Adam & CO., New Jersey, 1970.

Rahardjo, M. Dawam, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah, P3M, New Jersey, 1985.

_________ (ed.), Pesantren dan Pembaharuan, LP3ES, Jakarta, 1974.

Salam, Solichin, KH. Hasyim Asy’ari: Ulama Besar Indoensia, Djaja Murni, Jakarta, 1963.

Smith, Samuel, Ideas of the Great Educators, Barnes and Noble Books, New York, 1979.

Soekardi, Heru, Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Depdikbud, Jakarta, 1980.

Suriasmantri, Jujun S., Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Sudarminta, J., Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat pengetahuan, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy, Filsafat Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.

Syam, Muhammad Noer, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.

Team PDP, Tebuireng dari Masa ke Masa, PP. Tebuireng, Jombang, t.t.

Wahid, Abdurrahman, Bunga Rampai Pesantren, Dharma Bakti, Jakarta, 1995.

_________, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, LKiS, Yogyakarta, 2001.

Weber, Christian O., Basic Philosophies of Education, Holt Rinehart and Winston, New York, 1970.

Wirjosukarto, Amir Hamzah, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran oleh Pergerakan Muhammadiyah, UP Ken Mutia, New York, 1966.

_________ (ed.), KH. Mas Mansur: Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah, Hanindita, Yogyakarta, 1986.

_________, Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah dalam Pembangunan Semesta, UP Ken Mutia, Malang, 1965.

Yacub, H.M., Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa, Angkasa, Bandung, 1985.

Yusuf, Slamet Efendi, Mohammad Ichwan Syam dan Masdar Farid Mas’ud, Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU, Rajawali, Jakarta, 1983.

Zaid, Nars Hamid Abu, Naqd al-Khitâb al-Dîn, Sina li al-Nasyr, Kairo, 1994.

_________, Al-Tafkîr fî Zamân al-Tafkîr, Sina li al-Nasyr, Kairo, 1994.

_________, Isykâliyyat al-Qirâ’at wa Âliyyât al-Ta’wîl, Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arab, Beirut, 1994.

_________, Al-Ittijâh al-‘Aqli fî al-Tafsîr: Dirâsat fî Qadliyyat al-Majâz fî al-Qur’ân inda al-Mu’tazilah, Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, Beirut, 1996.

al-Zurnuji, Syeikh, Ta’lîm al-Muta’allim, Al-Maktabah al-Mishriyah, Mesir, 1940.

Zemek, Manfred, Pesantren dalam Perubahan Sosial, P3M, Jakarta, 1986.

Zuhri, Saifuddin, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Al-Ma’arif, Bandung, 1979.

Majalah:

Muhammadiyah, Edisi 1 Januari 1922.

Muhammadiyah, Edisi 2 Januari 1976.

Muhammadiyah, Edisi 24 Januari 1931.

Muhammadiyah, Edisi 31 Januari 1931.

Muhammadiyah, Edisi 15 Agustus 1980.

Muhammadiyah, Edisi 18 September 1985.

Muhammadiyah, Edisi 22-23 Desember 1985.

Muhammadiyah, Edisi 16 Agustus 1996.

Muhammadiyah, Edisi 12 Juni 2000.

Muhammadiyah, Edisi 15 Agustus 2000.

Muhammadiyah, Edisi 16 Agustus 2000.

———————————————————————–
Endnotes:

[1] Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, (terj.) Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 76; lihat juga Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, (terj.) H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 20.

[2] J. Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18-19.

[3] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 114.

[4] Amin Abdullah, “Epistemologi Pendidikan Islam: Mempertegas Arah Pendidikan Nilai dalam Visi dan Misi Pendidikan Islam dalam Era Pluralitas Budaya dan Agama,” dalam Makalah pada Seminar dan Lokakarya Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 Pebruari 2000, hlm. 1.

[5] Imam Banardib, Filsafat Pendidikan Islam: Sistem dan Metode, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 21.

[6] Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 157.

[7] Pengertian kitab kuning seperti ini sengaja penulis melakukan mengingat realitas di pesantren, bahwa kitab-kitab yang diajarakan di pesantren itu meliputi karya-karya pemikir muslim Indonesia, seperti karya Syekh Nawawi Banten.

[8] Dalam penelitian ini pengertian epistemologi tersebut dijadikan pijakan dasar. Karena itu, peneliti mengasumsikan epistemologi sebagai struktur keilmuan.

[9] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 51.

[10] Team BPS Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, 1992, hlm. 17.

[11] Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 173.

[12] Wawancara dengan Drs. Setiadi, Pembantu Direktur I Bidang Akademik, Tanggal 7 Mei 2002.

[13] Departemen Agama RI, Direktori Pondok Pesantren, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 306.

[14] Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Laporan Direktur kepada PP Muhammadiyah, Yogyakarta: 1986, hlm. 5.

[15] Kurikulum Takhashshush Madrasah Aliyah Tebuireng Tahun Pelajaran 2001-2002.

[16] Wawancara dengan Drs. Setiadi, Pembantu Direktur I Bidang Akademik, Tanggal 7 Mei 2002.

[17] Misalnya, pendapat Imam Syafi’i dikutip dengan disertai landasan al-Hadits, dalam Muqarraru al-Fiqh, Jilid IV, Kelas IV, hlm. 23.

[18] Misalnya, dalam Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’în bi Syarhi Qurrati al-‘Ayn, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 25.

[19] Lihat Muqarrar al-Tafsîr, Jilid V, hlm. 45-46.

[20] Lihat Zainuddin al-Malibari, op.cit., hlm. 33-34; juga Syeikh al-Zurnuji, Ta’lîm al-Muta’allim, (Mesir: Al-Maktabah al-Mishriyah, 1940), hlm. 23.

[21] Martin van Bruissen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 30.

[22] Lihat karya-karya al-Ghazali yang digunakan pada pesantren Tebuireng, misalnya Bidâyat al-Hidâyah, Minhâj al-‘Âbidîn dan Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn.

[23] Benedict Anderson, “Bahasa Politik Indoensia,” dalam Yudi Latif (ed.), Bahasa dan Kekuasaan, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 128.

[24] Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 19.

[25] Mastuhu, op.cit., hlm. 69.

[26] Wawancara dengan salah satu Pengurus Forum Diskusi Salaf, tanggal 3 Oktober 2002.

[27] Wawancara dengan Ta’mir Masjid, Ustadz Pengajar Bahasa Arab, Tanggal 24 November 2002.

Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Tahun 2002
Ketua Peneliti: Sembodo Ari Widodo, M. Ag.
Anggota Peneliti: Mahmud Arif, M. Ag., dan Ahmad Warid, M.Ag.
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Editor & Peringkas: Masykur Afuy

http://www.ditpertais.net/istiqro/ist02-01.asp

Bangsa Ini Butuh Revitalisasi

2009-07-03T05:39:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Bangsa ini membutuhkan revitalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pembangunan karakter dalam lima tahun ke depan. Revitalisasi dibutuhkan untuk menghindari stagnasi berkepanjangan yang membuat bangsa ini kehilangan peluang positif untuk maju.

Demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sewaktu berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (2/7). Din didampingi oleh H Haedar Nashir, H Sudibyo Markus, Rizal Sukma, Fadhil Hasan, H Zainuri, dan H Anwar Abbas. Hadir Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama yang didampingi Pemimpin Redaksi Rikard Bagun dan jajaran redaksi.

Pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah itu dirangkum dalam buku berjudul Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan.

Menurut Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, dalam lima tahun ke depan, kehidupan politik Indonesia memerlukan pemantapan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial, pemantapan efektivitas fungsi kelembagaan negara, serta rasionalisasi sistem kepartaian beserta penegakan etika politik.

Muhammadiyah, antara lain, mengusulkan penyederhanaan jumlah parpol karena hal itu menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem presidensial yang kokoh. Sejarah Indonesia menunjukkan, jika tak ada kekuatan partai politik yang dominan, pemerintah akan melakukan kompromi-kompromi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Langkah itu dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sementara untuk revitalisasi ekonomi, Muhammadiyah menekankan pada penguatan sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terkait dengan itu, undang-undang (UU) yang tidak sejalan dengan UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, serta UU Mineral dan Batu Bara, harus direvisi.

Meskipun demikian, diakui bahwa agenda itu bakal sulit terwujud apabila tidak dibarengi sejumlah faktor strategis. ”Di antaranya perlunya kepemimpinan yang reformatif, yang mampu membawa bangsa ini pada perubahan, yang mampu melakukan transformasi,” kata Din. Namun, faktor itu tidak cukup, juga dibutuhkan good governance dan trust (kepercayaan).

Kepercayaan merupakan modal sosial, yang antara lain bisa menumbuhkan dukungan rakyat dan memungkinkan tumbuhnya segala hal yang positif di tubuh bangsa ini. (MYR)

Share on Facebook

Mahasiswa Muslim Thailand Belajar di UnivMuhammadiyah

2009-06-21T17:20:00.000+07:00

SOLO - Sebanyak 16 mahasiswa muslim asal Thailand yang belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Mereka masih belum masuk program pemerintah, demikian kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Bambang Sudibyo. "Untuk pendidikan mahasiswa asal Tahiland itu biayanya dari Muhammadiyah," katanya setelah acara penerimaan mahasiswa itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (21/6). "Karena pemerintah sampai sekarang belum pernah mengeluarkan beasiswa untuk mereka," ujarnya. Sebanyak enam dari 16 mahasiswa muslim asal Thailand itu belajar di UMS. Lalu tujuh mahasiswa lainnya belajar di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, dua mahasiswa belajar di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Yogyakrta, dan seorang mahasiswa belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mendiknas mengatakan kepada para mahasiswa asal Thailand yang belajar di Indonesia, agar belajar Bahasa Indonesia. Itu sangat penting bila nanti mereka ingin melanjutkan pendidikan lagi. "Ya apabila mereka itu pandai berbahasa Indonesia, maka untuk melakukan studi lanjut akan lebih mudah dan hal itu akan sangat membantu," katanya. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin mengatakan untuk program pemberian beasiswa kepada para pelajar asal Thailand itu ditargetkan 152 mahasiswa, namun untuk sementara terealisasikan 16 mahasiswa. "Muhammadiyah memberikan beasiswa untuk kuliahnya saja, sementara biaya hidup selama di Indonesia ditanggung oleh masing-masing mahasiswa itu sendiri," katanya. Sementara itu, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Mirasid Amatayakul mengatakan, para mahasiswa asal negaranya yang belajar di Universitas Muhammadiyah itu tidak hanya belajar ilmu agama Islam, tetapi juga pengetahuan umum. "Pengalaman dan ilmu yang didapat dari belajar di Indonesia itu diharapkan kelak juga bisa bermanfaat di Thailand, karena itu kesempatan yang ada hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya," katanya. (ant/itz)

Din Syamsudin: Muhammadiyah Jangan Golput

2009-06-21T17:17:00.000+07:00

SOLO - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin meminta umat Muhammadiyah tidak golput atau tidak memilih dalam Pemilu Presiden 2009. "Organisasi tidak akan mengarahkan umat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, silahkan mereka sendiri-sendiri. Pilihlah di antara tiga itu yang terbaik," katanya di Solo, Minggu (21/6). Ia mengemukakan hal itu setelah penerimaan mahasiswa asal Thailand di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang dihadiri fungsionaris PP Muhammadiyah Prof. Bambang Sudibyo yang juga Mendiknas RI. "Pilihlah salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa membawa perubahan bangsa ini lebih baik dan akomodatif terhadap Islam dan Muhammadiyah," kata Din. Menyinggung mengenai masalah kampanye dalam debat demokrasi calon presiden yang dilakukan KPU, ia menilai hasilnya belum bisa menggambarkan secara keseluruhan mengenai visi dan misi yang telah disampaikan. "Para calon presiden itu dalam melakukan debat demokrasi masih membalut diri sendiri dan belum membuka semua apa yang akan dilakukan itu dan semestinya harus bisa menggambarkan secara keseluruhan mengenai visi dan misi itu," katanya. Oleh karena itu, katanya, bila ada debat lagi semestinya para calon presiden yang tampil itu bisa melakukan lebih baik dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk membawa kemajuan negeri ini. Dalam acara itu, sebanyak enam dari 16 mahasiswa asal Thailand itu belajar di UMS, sedangkan tujuh mahasiswa lainnya belajar di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, dua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (ant/itz)

Pilpres, Muhammadiyah Tetap Independen

2009-06-14T08:56:00.000+07:00

Jakarta, RMOL. Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Tarakan Syamsi Sarman menegaskan, secara organisasi, Muhammadiyah tetap independen dan memberi penuh kebebasan bagi warganya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan.

“Secara organisasi kami tidak mengarah pada calon tertentu, tapi membebaskan warga untuk memilih. Kalau memang punya kedekatan hubungan emosional, kekerabatan, dan menganggap JK-Win sangat peduli dengan semua lapisan masyarakat, silakan memilih, kami tidak batasi. Namun pilihan itu hendaknya disesuaikan dengan pilihan hati yang cerdas dalam menangkap isyarat para calon bangsa,” kata Syamsi Sarman kepada Radar Tarakan, Sabtu (13/6).

Beberapa waktu lalu, PD Muhammadiyah Tarakan menerima surat edaran yang datangnya langsung dari PP Muhammadiyah yang menyerukan untuk tidak membawa nama organisasi dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

”Artinya kami ingin menghargai semua calon yang ada. Sehingga secara organisasi kami tetap independen,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyerukan agar warga Muhammadiyah memilih pemimpin nasional yang memiliki sembilan sifat.

Diantaranya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain, berkarakter kuat dan memegang prinsip kesesuaian kata dan tindakan, serta bervisi jelas dalam menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. [hta]

Din Beri Tausiyah Dukungan Moral untuk JK-Win

2009-06-11T19:26:00.000+07:00

JAKARTA -- Sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sebenarnya dilarang menghadiri acara yang digelar oleh partai politik. Namun khusus untuk undangan yang dilayangkan Partai Golkar, ia tak kuasa menolaknya.

Din bersedia datang ke Silaturrahmi Nasional II Dewan Penasihat PG dari seluruh Indonesia dengan agenda utama memenangkan pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto. ''Saya sebenarnya dilarang menghadiri acara-cara partai karena khittah, tapi untuk acara ini, Allah SWT telah menggerakkan hati saya,'' katanya saat memberikan tausiyah kepada ratusan peserta Silatnas itu, di Jakarta, Rabu (10/6).

Din diundang khusus untuk memberikan tausiyah di acara Silatnas yang berlangsung sehari itu. Di acara itu hadir Ketua Umum DPP PG Jusuf Kalla dan pasangannya Wiranto. Din memberikan dukungan moral kepada pasangan nusantara itu. Bahkan saat mengetahui pasangan itu mendapatkan nomor urut tiga pada pilpres mendatang, ia langsung mengirim pesan SMS ke JK.

Dalam SMS itu, Wakil Ketua Umum MUI ini mengkiaskan bahwa agama itu ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu iman, islam, dan ikhsan. Kalau hanya nomor satu saja, yaitu, iman maka agama ini tidaklah cukup. Begitu juga kalau cuma dua, iman dan islam, belumlah cukup. ''Karena itu perlu tiga, yaitu iman, islam, dan ikhsan,'' ungkapnya mengumpamakan nomor urut tiga milik pasangan Jk-Wiranto dengan tiga pilar agama itu.

Selain memberkan tausiyah, Din juga memimpin doa para peserta. Sebagai mantan fungsionaris PG, wakil sekjen, Din mengharapkan partai yang besar ini tetap mempunyai tekad, kerja, dan semangat besar untuk kemajuan bangsa. Partai ini diingatkannya pernah memberikan jasa dan karya besar kepada bangsa. ''Kebesaran itu bisa kerdil bukan karena orang luar tapi di antara kita ada yang berpikir kerdil,'' pesannya. djo/ism

Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa

2009-06-10T05:08:00.000+07:00

AGENDA INDONESIA KE DEPAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa

AGENDA INDONESIA KE DEPAN

I. PENDAHULUAN

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan melalui perjuangan yang tidak kenal menyerah dari seluruh kekuatan rakyat, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa kemudian bersepakat membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berfalsafah Pancasila. Dengan kemerdekaan terbukalah pintu gerbang untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Indonesia setelah merdeka lebih 60 tahun telah banyak meraih kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan demokrasi, peningkatan pendapatan perkapita, penguatan integrasi sosial, pemerataan pendidikan, dan kesemarakan kehidupan keagamaan. Kemajuan tersebut juga ditandai oleh pengakuan internasional. Stamina spiritual dan intelektual bangsa ini tidaklah kalah bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Namun energi yang positif itu sampai batas tertentu terbuang sia-sia karena ketidaksungguhan dan berbagai kesalahan kolektif, yang terkait dengan melemahnya visi dan karakter bangsa.

Kekaburan visi dan kelemahan karakter bangsa menjadi beban nasional yang berat ketika berakumulasi dengan berbagai persoalan internal yang kompleks di tubuh bangsa ini seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, korupsi, kerusakan lingkungan, utang luar negeri, dan perilaku elite yang tidak menunjukkan keteladanan selaku negarawan. Beban nasional semakin berat dengan adanya faktor eksternal seperti intervensi kepentingan asing dan dampak krisis global dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya bangsa ini secara pelan tapi pasti kehilangan daya tahan dan kemandiriannya. Jika keadaan tersebut dibiarkan menjadi gumpalan masalah yang besar maka Indonesia tidak hanya kehilangan peluang untuk tumbuh menjadi bangsa dan negara yang sukses mengukir kejayaan peradaban, tetapi sebaliknya akan semakin terpuruk di hadapan bangsa-bangsa lain.

Muhammadiyah sebagai bagian yang menyatu dengan denyut nadi kebangsaan sangat berkepentingan untuk melihat bangsa dan negara Indonesia mempunyai masa depan yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah pergaulan dunia yang semakin membuana. Berdasarkan kenyataan di atas Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009, merumuskan langkah-langkah kongkret dan strategis untuk melakukan revitalisasi visi dan karakter bangsa sebagaimana terkandung dalam naskah ini.

Dalam naskah “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa” ini terkandung pokok-pokok pikiran tentang (1) penegasan kembali cita-cita nasional ke dalam visi kebangsaan, (2) identifikasi permasalahan fundamental dalam bidang-bidang strategis bangsa, (3) agenda dan strategi perubahan melalui revitalisasi, (4) kualitas manusia Indonesia yang berkarakter kuat sebagai pelaku dan sasaran perubahan dalam pembangunan yang sistemik, dan (5) prasyarat kemajuan dalam mewujudkan visi dan pembangunan karakter bangsa. Dengan revitalisasi visi dan karakter bangsa dapat dicapai akselerasi kemajuan bangsa terutama dalam lima tahun mendatang.

II. CITA-CITA NASIONAL

Proklamasi 1945 merupakan fase baru bagi Indonesia menjadi bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia secara berdaulat menentukan nasib dan masa depannya sendiri yang dimanifestasikan dalam rumusan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita nasional yang luhur itu merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan dan kemerdekaan, sekaligus sebagai nilai dan arah utama perjalanan bangsa dan negara.

Pembentukan Negara Indonesia selain menentukan cita-cita nasional juga untuk menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.

Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam visi nasional dan karakter yang dapat diwujudkan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini diperlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Visi nasional dan karakter bangsa dalam rentang lima tahun ke depan perlu diarahkan pada tercapainya (1) penguatan nilai dan kultur demokrasi, (2) terciptanya ketahanan ekonomi nasional, serta (3) penguatan nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang kokoh. Revitalisasi visi dan karakter bangsa lima tahun ke depan tersebut diproyeksikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

III. PERMASALAHAN

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hal itu didukung oleh sejumlah fakta positif yang dimiliki bangsa ini. Pertama, posisi geopolitik yang sangat strategis. Kedua, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Ketiga, jumlah penduduk yang besar. Keempat, kemajemukan sosial budaya. Namun modal dasar dan potensi yang besar itu tidak dikelola dengan optimal dan sering disia-siakan sehingga bangsa ini kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus menimbulkan masalah yang kompleks.

Dengan menghargai sejumlah kisah sukses di sejumlah bidang kehidupan seperti keberhasilan dalam demokrasi, pemulihan krisis ekonomi, dan resolusi konflik di sejumlah daerah; diiakui bahwa Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah nasional yang kompleks. Di antaranya masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan.

A. Politik

Perkembangan politik nasional relatif menggembirakan terutama di bidang stabilitas-keamanan dan demokrasi. Hal ini ditandai oleh peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers dan berekspresi, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kenyataan ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar setelah India dan Amerika Serikat.

Meskipun demikian, capaian-capaian di atas masih disertai sejumlah masalah yang memerlukan penyelesaian secara sungguh-sungguh. Di antaranya sebagai berikut:

1. Kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Salah satu ciri negara kesatuan adalah adanya hubungan yang kuat antara pusat dan daerah, dengan struktur dan kewenangan yang jelas. Dalam kenyataannya, watak kesatuan dan presidensial ini dibayangi oleh praktik-praktik politik yang tidak konsisten. Pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada daerah, kecuali bidang moneter, luar negeri, pertahanan, agama, dan peradilan telah mengaburkan hubungan pusat-daerah.

Perubahan ini semakin nampak ketika diberlakukan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan itu, secara hukum, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. Gubernur, Walikota, dan Bupati tidak bertanggung jawab kepada dan bukan merupakan bawahan Presiden, apalagi Menteri Dalam Negeri. Dalam konteks inilah sebenarnya sistem ketatanegaraan yang dipraktekan cenderung menganut asas federalisme. Hal tersebut menganggu polakerja dan kinerja pemerintahan pusat dalam hubungannya dengan daerah.

2. Kelembagaan negara yang tidak efektif

Reformasi politik disertai oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga negara yang fungsi dan kewenangannya tumpang tindih. Pada tataran eksekutif tidak terjadi perkembangan yang berarti, kecuali besarnya pos-pos kementerian yang menyulitkan koordinasi kebijakan. Akibatnya, pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Di lembaga legislatif terjadi kesenjangan antara struktur dan fungsi. Di satu pihak terdapat lembaga-lembaga seperti DPR, DPD dan MPR. Di pihak yang lain hanya lembaga DPR yang berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang. Meskipun dipilih secara langsung DPD tidak memiliki fungsi yang berarti sebagai representasi kepentingan daerah. Sementara itu MPR hanya memiliki fungsi terbatas.

Di lembaga yudikatif ketidakefektifan lebih berkaitan dengan lemahnya kinerja dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung beserta jajarannya masih sangat rentan terhadap upaya penyuapan. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terkesan tebang pilih. Mahkamah Konstitusi dalam kasus tertentu menangani kasus di luar kewenangannya.

3. Sistem kepartaian yang tidak mendukung

Keterbukaan politik melahirkan sistem multipartai yang sangat liberal, dengan syarat mendirikan partai yang sangat longgar. Dalam konteks ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki jumlah partai politik yang sangat banyak. Dengan tidak adanya kekuatan politik yang dominan, proses pengambilan keputusan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif seringkali mengalami tarik menarik kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik dalam tingkat yang cukup tinggi. Akibatnya biaya politik menjadi sangat mahal, disertai kompromi-kompromi politik yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan sempit dan mendorong terjadinya praktek politik uang.

Sistem multipartai yang sangat longgar itu berdampak pula pada rekruitmen politik yang tidak selektif dan tidak berkualitas. Pada akhirnya semua hal tersebut menghambat proses konsolidasi demokrasi dan menciderai prinsip meritokrasi.

4. Berkembangnya pragmatisme politik

Keterbukaan dan sistem multipartai yang terlalu longgar berdampak lebih jauh pada perilaku politik yang semakin pragmatis. Para pelaku politik dengan mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru serta menjadikan politik bukan sebagai panggilan, tetapi sebagai matapencaharian. Pragmatisme politik tersebut mendorong praktek-praktek kolutif antara pelaku politik dan pemilik modal. Perkembangan ini menimbulkan perilaku politik yang mengedepankan kepentingan diri dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara.

B. Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita terus meningkat. Stabilitas makro ekonomi pun semakin terpelihara. Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat terutama golongan menengah-bawah.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas indikator makroekonomi sesungguhnya masih jauh dari memadai dan bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Fondasi dan ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah dan rentan. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan aspek pertumbuhan, bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi demikian mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi nasional tumbuh tanpa akar yang kuat.

Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah sebagai berikut:

1. Paradigma ekonomi yang tidak konsisten

Paradigma yang melandasi kebijakan dan program ekonomi masih belum sepenuhnya mengacu dan menganut paradigma perekonomian sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan semangat dan substansi UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Mineral dan Batubara, UU Penanaman Modal, dan UU Kelistrikan yang liberal dan jauh dari semangat UUD 1945, terutama Pasal 33.

Sebagai akibatnya, pengelolaan sumberdaya alam belum memberi manfaat optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai kontrak di sektor pertambangan lebih banyak memberi keuntungan finansial kepada kontraktor, terutama kontraktor asing, sementara masyarakat sekitar lebih banyak menerima dampak negatif. Pemerintah menerima manfaat yang tidak sebanding dengan biaya dan kerusakan lingkungan. Sementara pengelolaan sumberdaya alam terbarukan juga masih menghadapi berbagai persoalan akibat skala usaha dan infrastruktur yang tidak memadai, produktifitas yang rendah, dan maraknya aktivitas ekonomi ilegal.

2. Struktur ekonomi dualistis

Struktur ekonomi dualistis masih menjadi ciri dominan perekonomian nasional. Struktur ini ditandai oleh penguasaan usaha besar oleh segelintir orang tapi memberi sumbangan besar terhadap PDB, dan usaha kecil-menengah oleh mayoritas rakyat tapi memberi kontribusi yang relatif kecil terhadap PDB. Di sisi lain usaha menengah yang biasanya menjadi ciri ekonomi modern belum terbentuk dengan kuat. Adanya struktur ekonomi yang dualistis ini menimbulkan kesenjangan pendapatan dan kepemilikan aset antar kelompok masyarakat, antar sektor modern dan tradisional, serta antar daerah Jawa dan luar Jawa masih cukup lebar.

Struktur ekonomi yang timpang tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi ini lebih banyak dihasilkan dan dinikmati oleh sektor non-tradeable yang bersifat padat modal dan padat teknologi, namun rendah dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan tetap tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walau ekonomi tumbuh cukup signifikan terutama dalam beberapa tahun terakhir.

3. Kebijakan fiskal yang belum mandiri

Kebijakan fiskal belum sepenuhnya mandiri dan berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama kelompok miskin serta rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang besar kepada utang luar negeri dan penerimaan dalam negeri yang belum optimal. Sebagai akibatnya, anggaran negara tidak bisa berfungsi secara optimal untuk membiayai pembangunan.

4. Sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak

Sistem keuangan dan perbankan yang berlaku belum memihak sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Keadaan ini diperparah oleh rejim devisa bebas yang mengakibatkan sistem keuangan Indonesia rentan dan peka terhadap gejolak ekonomi dan keuangan dunia. Akibatnya belum terbangun sistem keuangan dan perbankan yang stabil, kokoh, aman, dan terpercaya, sehingga belum berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun memberikan pelayanan yang adil bagi semua pelaku usaha.

5. Kebijakan perdagangan dan industri yang liberal

Kebijakan perdagangan dan industri masih berorientasi pada liberalisasi, kurang melindungi produk dalam negeri, dan kurang memberi dorongan pada penciptaan nilai tambah. Sebagai akibatnya industri dalam negeri kurang memiliki daya saing dan rentan terhadap serbuan produk impor, serta cenderung mengekspor bahan baku dan barang setengah jadi. Lebih jauh dari itu kebijakan yang ada menyebabkan pertumbuhan sektor industri manufaktur rendah.

C. Sosial Budaya

Dalam bidang sosial-budaya Indonesia telah mencapai beberapa keberhasilan. Di bidang pendidikan terdapat peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar, dan peningkatan prestasi anak-anak Indonesia di tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan hukum terdapat keseriusan usaha pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Dalam hubungan sosial masih cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan sebagaimana ditunjukkan ketika menghadapi bencana alam.

Meskipun demikian, masih banyak permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang serius, di antaranya sebagai berikut:

1. Memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan

Memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan ditandai oleh menguatnya primordialisme, apatisme dan individualisme. Primordialisme etnis/kedaerahan, kelompok, dan keagamaan masih berkembang sebagai dampak dari kebebasan politik yang berlebihan dan faktor ekonomi. Sementara apatisme dan individualisme, yang melunturkan nasionalisme terjadi akibat globalisasi yang mendorong penetrasi budaya asing yang tidak terkelola dengan baik. Kebebasan politik yang berlebihan juga melahirkan egoisme dan oportunisme politik di kalangan elite maupun massa yang ditunjukkan dengan perilaku yang lebih mengutamakan kepentingan partai politik daripada kepentingan bangsa. Faktor ekonomi dapat mendorong primordialisme yang memudarkan nasionalisme terkait dengan perilaku keserakahan pihak yang diuntungkan secara ekonomi sehingga cenderung tidak peduli pada masa depan bangsa dan rasa ketertindasan pihak yang dirugikan sehingga cenderung tidak percaya terhadap negara.

Masalah lain yang tidak bisa diabaikan adalah gejala separatisme yang didorong oleh ketidakadilan sosial ekonomi dan gejala neo-feodalisme yang muncul dari perilaku yang membanggakan kelompok sendiri di atas kelompok lain.

2. Disorientasi nilai keagamaan

Kehidupan beragama masih dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik, dan sekuler yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama. Semangat keagamaan pada sebagian masyarakat tereduksi dalam formalisme yang kering makna spiritual dan moral. Terdapat gejala lain ketika dakwah sering menjadi komoditas hiburan dan politik yang mengaburkan fungsi otentik agama.

Di samping itu keberagamaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai faktor integratif dalam mewujudkan kerukunan, kebersamaan, dan budaya anti kekerasan dalam konfigurasi kemajemukan bangsa.

3. Memudarnya kohesi dan integrasi sosial

Berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang dikenal santun, berubah menjadi bangsa yang kurang menghargai perbedaan dan mudah melakukan tindakan kekerasan. Berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas seperti penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pornografi dan pengrusakan lingkungan hidup cenderung meningkat. Pranata sosial yang luhur seperti gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial. Budaya patriakhi masih kuat yang membawa implikasi pada pandangan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

4. Melemahnya mentalitas positif

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang mencerminkan mental bangsa yang lembek (soft nation). Kelemahan mentalitas tersebut ditandai oleh kecenderungan sikap inlander, inferior, suka menerabas, perilaku instant, tidak disiplin, suka meremehkan masalah, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab, mudah mengingkari janji, dan toleran terhadap penyimpangan. Pada saat yang sama kurang berkembang perilaku yang positif seperti kerja keras, jujur, terpercya, cerdas, tanggungjawab, menghargai kualitas, dan mentalitas yang unggul lainnya.

VI. Revitalisasi

Perjalanan bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang diwarnai dinamika kesinambungan dan perubahan. Setelah merdeka, bangsa Indonesia mengalami beberapa periode kekuasaan politik: Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, pada saat yang sama terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan.

Pada dua dasawarsa pertama setelah kemerdekaan dilakukan usaha-usaha pembangunan bangsa melalui kebijakan Pembangunan Semesta Berencana, termasuk pencanangan “Nation and Character Building” (Pembangunan Bangsa dan Karakter Bangsa). Namun karena dilanda berbagai gejolak politik nasional, maka program pembangunan nasional termasuk pembangunan karakter bangsa, kemudian menjadi terbengkalai. Pada periode ini hal yang positif ialah perkembangan demokrasi yang cukup positif sebagaimana kesuksesan Pemilu pertama tahun 1955, kendati setelah itu terjadi krisis politik nasional yang bermuara pada kejatuhan pemerintahan tahun 1965.

Pada masa Orde Baru diletakkan strategi Pembangunan Nasional yang terencana dan sistematis melalui Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun, termasuk di dalamnya isu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pada era ini terutama sekitar satu dasawarsa terdapat kemajuan yang cukup positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun pogram pembangunan nasional yang cukup terencana itu kemudian tereduksi oleh berbagai kebijakan politik yang otoritarian disertai munculnya masalah-masalah yang pelik seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, utang luar negeri, korupsi dengan turutannya kolusi dan nepotisme, dan persoalan-persoalan nasional lainnya yang kompleks. Pemerintahan Orde Baru berakhir dengan hadirnya reformasi tahun 1998.

Reformasi 1998 merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia untuk belajar dari kesuksesan dan kegagalan Orde Lama maupun Orde Baru. Pada masa ini telah dicapai perubahan-perubahan positif terutama dalam perkembangan demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, otonomi daerah, dan lain-lain. Namun reformasi kehilangan arah karena kekuatan-kekuatan reformis telah menyia-nyiakan peluang emas di tengah beban bangsa yang sarat masalah. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran adanya masalah dan tantangan yang cukup berat, maka kini diperlukan penajaman-penajaman terhadap visi reformasi maupun pembangunan nasional di tubuh bangsa ini.

Reformasi perlu dirancang-bangun dan diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning). Paradigma ini bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan menjaga martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan yang bermakna merupakan upaya perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan antara material dan spiritual, individu dan masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan diperlukan revitalisasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya sebagai matarantai dari revitalisasi visi dan karakter bangsa, yakni sebagai berikut:

(1) Dalam kehidupan politik diperlukan penguatan nilai dan budaya demokrasi ke arah pemantapan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial, efektivitas fungsi kelembagaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), rasionalisasi sistem kepartaian, dan penegakan etika politik.

(2) Dalam kehidupan ekonomi diperlukan penguatan ekonomi nasional yang dicirikan dengan terciptanya struktur ekonomi yang adil, mandiri, berdaya saing, dan memihak kepada rakyat demi tercapainya kemakmuran bangsa.

(3) Dalam kehidupan sosial budaya diperlukan penguatan rasa kebangsaan, keber-agama-an yang transformatif, integrasi sosial, dan penanaman nilai-nilai kepribadian yang kuat dan berkarakter.

A. Revitalisasi Politik

Kehidupan politik nasional telah menunjukkan kemajuan yang berarti terutama dalam perkembangan demokrasi. Untuk penguatan kehidupan politik yang demokratis perlu dilakukan beberapa hal strategis sebagai berikut:

Pertama, penyederhanaan jumlah partai politik. Kehadiran partai politik dalam jumlah yang sangat besar menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem presidensial yang kokoh dan kinerja pemerintahan yang efektif. Hal ini akan semakin nampak khususnya ketika tidak satupun partai memiliki kekuatan politik dominan. Situasi ini memaksa pemerintah melakukan kompromi-kompromi dengan cara mengakomodasikan kepentingan-kepentingan partai-partai politik yang berbeda, dan bahkan bertentangan. Kenyataan ini mengakibatkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan memerlukan waktu lebih lama.

Jumlah partai yang banyak sebenarnya hanya lazim dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam konteks ini, keberadaan partai politik yang sangat banyak itu merupakan anomali dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut. Atas dasar itu, penyederhanaan jumlah partai politik merupakan suatu keharusan.

Meski demikian, hal ini hendaknya dilakukan secara demokratis dan menurut undang-undang. Selama ini electroral threshold dipandang sebagai aturan yang mampu mengurangi jumlah partai secara cukup berarti. Akan tetapi, karena tidak dilakukan secara ketat dan sungguh-sungguh, dengan menerapkan ambang batas yang sesuai, maka jumlah partai politik tetap besar hingga kini.

Agenda penyederhanaan jumlah partai politik dilakukan melalui pemberlakuan electoral threshold secara ketat dan sungguh-sungguh dengan ketentuan partai-partai politik yang tidak berhasil melampaui ambang batas (1) tidak boleh mengikuti pemilu, (2) tidak boleh diubah menjadi partai baru, dan (3) pengurus dan pengelola partai tidak boleh mendirikan partai baru. Di samping itu angka ambang batas dinaikkan menjadi 5%.

Kedua, pengefektifan struktur dan fungsi kelembagaan negara. Sistem perwakilan yang berlaku saat ini mengandung kesenjangan antara struktur dan fungsi. Menurut undang-undang, lembaga parlemen yang ada menganut sistem tiga kamar, yaitu MPR, DPD, dan DPR. Akan tetapi, hanya lembaga DPR yang memiliki fungsi membuat undang-undang dan mengontrol pemerintah. MPR, yang sering dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, hanya mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat terbatas seperti melakukan amandemen terhadap UUD. Sementara itu, lembaga DPD tidak memiliki kewenangan apapun kecuali memberi usul atau masukan kepada DPR sebagai pembuat undang-undang.

Untuk itu, diperlukan ketegasan sikap di dalam menentukan sistem legislatif sesuai dengan peran dan fungsi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, perlu dilakukan pemilihan yang tegas antara sistem satu kamar (terdiri hanya DPR) atau dua kamar (terdiri dari DPR dan DPD), masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang jelas. Jika MPR masih ingin dipertahankan, maka lembaga tersebut hanya bersifat ad hoc, yaitu ketika DPR dan DPD bersidang bersama-sama, dan bukan lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang permanen.

Di bidang eksekutif, jumlah departemen dan kementrian negara masih sangat banyak. Sampai tingkat tertentu, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut bersifat tumpang tindih. Kondisi ini sering menyulitkan koordinasi, dan bahkan menjadi sumber inefisiensi. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menyederhanakan jumlah departemen dan kementrian negara sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi.

Ketiga, perumusan ulang hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu terhadap hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka menurut undang-undang hanya bertanggung jawab kepada yang memilih. Dalam kaitan ini, gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan bawahan dari pemerintah pusat.

Situasi demikian kurang sesuai dengan semangat dan prinsip negara kesatuan di mana kepala daerah merupakan perwakilan atau perpanjangan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat. Agar bangunan negara kesatuan tetap kokoh maka hubungan pusat dengan daerah harus diformulasikan ulang. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan (1) merevisi UU tentang otonomi daerah, (2) menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat, (3) bupati/walikota walaupun dipilih langsung oleh rakyat tetapi dalam hal-hal tertentu yang bersifat strategis dan berskala nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat.

Dengan jumlah propinsi, kabupaten dan kota yang sudah cukup banyak, pemilihan kepala daerah bisa menjadi peristiwa yang sering terjadi. Hal ini tentu mempunyai implikasi politik dan ekonomi yang tidak kecil. Tanpa pengaturan dan pengelolaan yang benar, hal ini dapat menimbulkan kejenuhan politik dan pemborosan ekonomi yang sangat besar. Untuk itu, diperlukan kebijakan moratorium pemekaran daerah di satu pihak, dan penyamaan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di pihak lain.

Keempat, pengembangan etika dan pendidikan politik. Demokratisasi telah mengembalikan hak dan kewenangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan dan partisipasi politik. Akan tetapi, kebebasan politik yang berlebihan –sebagai akibat dari otoritarianisme politik yang berkepanjangan—telah menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti memudarnya loyalitas dan kesetiaan, dan semakin menguatnya semangat oportunisme.

Karena itu diperlukan pengembangan etika dan pendidikan politik bagi elit dan warga negara sebagai upaya membentuk perilaku dan tindakan politik yang baik dan bertanggungjawab. Pengembangan etika dan pendidikan politik dapat dilakukan melalui jalur-jalur formal atau non formal dengan melibatkan kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.

B. Revitalisasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada paham demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Paham ini dimaksudkan untuk melahirkan sistem ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang menjamin rasa aman, (b) pertumbuhan yang adil, merata, dan bermakna (shared growth with meaning), (c) orientasi pada sumber daya (resource-based economy), (d) penguatan negara sebagai pelaku dalam mengatasi berbagai kegagalan pasar dan ketimpangan sosial; dan (e) ekonomi yang terbuka dan terintegrasi secara global dengan tetap berdaulat.

Perwujudan sistem tersebut mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: (a) pengakuan pentingnya peran negara dalam mengatur alokasi sumberdaya ekonomi, selain pasar dan masyarakat; (b) keberpihakan (affirmative action) pemerintah guna mewujudkan struktur ekonomi yang lebih sehat dan kuat; (c) partisipasi yang luas dari masyarakat dalam keseluruhan proses ekonomi; (d) kesamaan visi seluruh stakeholders bangsa dalam menghadapi tantangan dan persoalan ekonomi; dan (e) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pembangunan ekonomi.

Agenda revitalisasi ekonomi dalam lima tahun mendatang mencakup aspek-aspek strategis sebagai berikut.

Pertama, menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945. Agenda tersebut dilakukan melalui penyusunan undang-undang tentang demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Di samping itu perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, UU Mineral dan Batubara. Ketiadaan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan penyebab utama penyimpangan sistem ekonomi nasional saat ini yang berdampak pada tidak terciptanya keadilan dan pemerataan.

Kedua, mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dijadikan sebagai basis utama perekonomian nasional yang diarahkan kepada upaya kemandirian bangsa di bidang pangan dan energi di tengah krisis global dalam dua bidang tersebut dewasa ini. Agenda strategis dalam bidang ini sebagai berikut: (1) melanjutkan program revitalisasi pertanian secara lebih konkrit melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani, penyediaan tenaga penyuluh yang cukup dan kompeten, peningkatan akses petani terhadap permodalan, pemberdayaan kelembagaan pemasaran produk petani, dan stabilisasi harga yang menguntungkan petani; (2) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro based related industries) yang memiliki keterkaitan kuat dengan industri lainnya; dan (3) meningkatkan program pengembangan energi alternatif dari sumberdaya alam yang terbarukan seperti energi surya, angin, gelombang laut, panas bumi, dan bahan baku nabati. Dalam konteks ini diperlukan pengkajian ulang kebijakan energi nasional dengan menerapkan program penganekaragaman energi (energy mix program) yang proporsional. Untuk itu diperlukan kebijakan fiskal dan moneter, serta perdagangan dan investasi yang kondusif.

Ketiga, menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat dan adil. Agenda ini dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan: (1) Strategi naik kelas yang mendorong usaha skala tertentu menjadi usaha skala lebih besar; dan (2) Strategi kemitraan strategis yang dilakukan untuk memperkuat keterkaitan para pelaku usaha dalam berbagai skala. Agenda ini perlu dijadikan sebagai aksi keberpihakan (affirmative actions) untuk menciptakan UMKM yang kompetitif. Agenda pemberdayaan UMKM mencakup program-program pemberian akses yang mudah dan terbuka terhadap sumber-sumber pembiayaan (bank dan non-bank), pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia, peningkatan peluang pasar produk UMKM, penguatan daya inovasi dan keterkaitan UMKM, reformasi peraturan dan kebijakan, serta perlindungan UMKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Keempat, melaksanakan reformasi agraria. Agenda ini penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat, melalui penataan aset pertanahan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin, dan penetapan lahan abadi untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Kelima, menjalankan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih mandiri. Agenda kemandirian fiskal dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada utang melalui peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi anggaran serta melakukan berbagai skema debt swap. Sementara agenda kemandirian keuangan dilakukan melalui penyempurnaan terhadap rezim devisa bebas, dan memberi akses permodalan kepada para pelaku UMKM.

Keenam, menciptakan kebijakan perdagangan dan industri yang berdaya saing. Beberapa agenda yang perlu dijalankan adalah sebagai berikut: (1) penerapan strategi picking up the winners melalui pemberian prioritas industrialisasi pada sektor industri kunci yang berbasis padat karya dan sumber daya alam; (2) penciptapan keterkaitan pembangunan industri dengan sektor lain, dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri; (3) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri dan investasi; (4) revisi berbagai perjanjian dan kerjasama perdagangan internasional, dan kontrak karya yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat; dan (5) peningkatan peran diplomasi ekonomi pada institusi-institusi terkait.

C. Sosial Budaya

Kemajuan suatu bangsa terkait dengan karakteristik budaya yang dimilikinya. Beberapa negara maju dengan sumberdaya alam yang terbatas memiliki prestasi luar biasa dalam perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi untuk maju dengan pesat, tetapi perlu ditopang oleh sistem sosial-budaya yang positif. Karena itu diperlukan revitalisasi sosial-budaya sebagai berikut:

Pertama, penguatan rasa dan ikatan kebangsaan. Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang menekankan pada penanaman nilai-nilai yang menguatkan rasa cinta bangsa dan kesadaran hidup berdampingan secara damai dalam kemajemukan bangsa. Langkah ini dapat diintegrasikan dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal sehingga merupakan satu kesatuan gerakan nasional dalam kehidupan bangsa.

Kedua, penguatan pengamalan nilai keagamaan. Reorientasi pendidikan agama dari pengajaran agama ke penanaman nilai-nilai dan budaya mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu perlu dilakukan pelembagaan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Memperluas gerakan keteladanan elite agama dan elite masyarakat termasuk pejabat publik yang mempraktekkan kata sejalan dengan perbuatan. Dalam konteks ini organisasi-organisasi keagamaan perlu didukung untuk meningkatkan peranannya dalam membangun moral dan karakter bangsa.

Ketiga, penguatan integrasi sosial. Membangkitkan kembali fungsi gotong royong dan pranata-pranata sosial setempat untuk merekat solidaritas kolektif dan ikatan kebangsaan. Membangun budaya saling percaya antar individu dan kelompok masyarakat melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Menumbuhkan “pusat masyarakat” (community center) sebagai simpul kerukunan dan kerja sama antar berbagai elemen masyarakat terutama di komunitas basis. Mengembangkan dialog budaya dan norma-norma sosial yang menyadarkan semua komponen masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dalam kemajemukan. Mendorong budaya empati yang menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui program-program pelayanan sosial.

Keempat, penguatan mentalitas positif. Menanamkan sikap dan kebiasaan berperilaku positif sejak usia dini seperti bertindak jujur, bersih, displin, menghargai waktu, dan tanggung jawab. Penegakan disiplin melalui penerapan aturan dan kebiasaan, dengan memberikan penghargaan kepada yang patuh dan sanksi tegas kepada yang melanggar. Dalam hal ini peranan lembaga pendidikan, keluarga, dan instiusi-institusi sosial di masyarakat menjadi sangat penting sebagai wahana penananam dan pengembangan nilai-nilai menuju pembentukan mentalitas positif di tubuh bangsa.

V. KARAKTER BANGSA

Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa atau negara tergantung pada faktor manusianya sebagai pelaku sejarah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan tidak terlepas dari kekuatan tekad dan ikhtiar rakyat sebagai kumpulan manusia yang memiliki jiwa kejuangan yang tinggi, meskipun kala itu belum terbentuk Indonesia sebagai sebuah nation atau bangsa sebagaimana mestinya. Pembentukan kebudayaan nasional yang berwatak majemuk, yang menjadi ciri keindonesiaan, juga tidak terlepas dari sifat-sifat orang Indonesia yang cenderung moderat atau tengahan serta terbiasa hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Kehadiran agama-agama besar dunia yaitu Hindu, Budha, Islam, dan Katolik, dan Prostestan, yang kemudian berinteraksi dengan kebudayaan setempat telah membentuk orientasi nilai dan pola kepribadian manusia Indonesia yang relijius, menjunjung tinggi moral, dan hidup saling menghargai dengan menjunjung tinggi kebaikan bersama.

Namun karena berbagai sebab dalam perkembangan berikutnya terdapat kelemahan-kelamahan mentalitas di tubuh bangsa Indonesia. Para ahli menemukan kecenderungan mentalitas orang Indonesia yang tidak sejalan dengan etos kemajuan dan keunggulan peradaban seperti sifat malas, meremehkan mutu, suka menerabas (jalan pintas), tidak percaya pada diri sendiri; tidak berdisiplin murni; suka mengabaikan tanggungjawab, berjiwa feodal, suka pada hal-hal beraroma mistik, mudah meniru gaya hidup luar dengan kurang selektif, gaya hidup mewah, dan lain-lain. Kendati kecenderungan mentalitas teresbut tidak bersifat menyeluruh tetapi manakala dibiarkan akan menjadi penyakit mentalitas secara kesluruhan di tubuh bangsa ini.

Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan revitalisasi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapsitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya.

Manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan melekat dengan kepribadian bangsa yaitu manusia yang memiliki sifat-sifat: (1) Relijius; yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran; (2) Moderat; yang dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan; (3) Cerdas; yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju; dan (4) Mandiri; yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

Bagi suatu bangsa karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai keutamaan seperti bekerja keras, menghargai waktu, dan berhemat dalam etika Protestan, umpamanya, telah mendorong kebangkitan dan kemajuan bangsa-bangsa Barat. Demikian pula nilai-nilai keutamaan serupa dalam etika Konfusianisme dianggap telah mendorong kebangkitan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Sejarah juga menunjukan bahwa etos kemajuan dalam kehidupan kaum muslimin di masa lampau telah berhasil membangun kejayaan peradaban Islam selama beberapa abad.

Bangsa Indonesia secara relatif memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan.

Karena itu cukup mendesak untuk dilakukan revitalisasi karakter bangsa, yaitu dengan memelihara dan meningkatkan nilai-nilai keutamaan yang sudah terbangun sejak dahulu dan mengembangkan nilai-nilai keutamaan baru, termasuk membuka diri terhadap nilai-nilai keutamaan bangsa-bangsa yang lebih maju. Di antara nilai-nilai keutamaan atau karakter yang perlu dimiliki bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif adalah sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai spiritualitas. Kecenderungan spiritualisitik bangsa yang tinggi dapat dikembangkan menjadi spiritualisme dinamis. Spiritualisme ini menampilkan keberagamaan berkemajuan, yaitu keberagamaan yang berorientasi kepada etika atau akhlak, dan penyeimbangan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Karakter untuk hidup berkebudayaan yang maju dan unggul. Karakter yang demikian dapat ditampilkan dalam idiom “taat beragama, maju berbudaya”.

Kedua, nilai-nilai solidaritas. Kecenderungan warga bangsa untuk berkumpul, berserikat, dan berorganisasi dapat dikembangkan menjadi solidaritas kebangsaan yang harmonis dan dinamis. Solidaritas ini diharapkan mengejawantah dalam bentuk kesetiakawanan sosial dan toleransi terhadap perbedaan. Selain itu, solidaritas kebangsaan menampilkan orientasi yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Perlu ditanamkan kebiasaan untuk hidup berdampingan secara damai atas dasar saling memahami, saling menghormati, dan saling tolong menolong untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

Ketiga, nilai-nilai kedisiplinan. Kemajuan bangsa terkendala oleh lemahnya disiplin terhadap waktu dan norma-norma hukum yang berlaku. Akibatnya, bangsa ini kurang berdaya saing serta menjadi permisif terhadap pelanggaran norma-norma hukum. Kebiasaan yang tidak positif ini perlu diubah menjadi karakter bangsa yang menghargai waktu sehingga mendorong produktifitas dan daya saing, serta mematuhi norma-norma hukum untuk terwujudnya ketertiban sosial serta menghindari tindak kekerasan dan kecenderungan main hakim sendiri.

Keempat, nilai-nilai kemandirian. Perkembangan internasional telah membuat negara-negara berkembang termasuk Indonesia mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap negara-negara besar dan maju dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Kini saatnya dikembangkan karakter bangsa yang menghilangkan rasa rendah diri untuk menjadi bangsa yang memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain.

Kelima, nilai-nilai kemajuan dan keunggulan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dan kaya dengan sumber daya alam memiliki peluang untuk bangsa maju dan unggul. Karena itu diperlukan karakter yang berorientasi kepada prestasi dengan semangat kerja keras. Dalam hal ini dapat ditanamkan semangat kepada segenap anak bangsa, bahwa “kita mampu jika kita mau” dan “mengapa tidak menjadi yang terbaik?”.

VI. FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS

Kemajuan Indonesia secara objektif ditentukan oleh faktor-faktor strategis. Di antara faktor-faktor strategis yang menjadi prasyarat kemajuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Reformatif

Indonesia ke depan memerlukan kepemimpinan yang reformatif sebagai prasyarat untuk membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Kepemimpinan reformatif ditandai oleh kepemimpinan yang kuat dan membawa pada perubahan. Kepemimpinan reformatif merupakan perpaduan antara kualitas kenegarawanan dengan kemampuan transformatif, yakni kepemimpinan yang berkarakter dan berkepribadian kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mampu melakukan memobilisasi potensi, mengagendakan perubahan, dan memproyeksikan masa depan. Kepemimpinan tersebut mampu memadukan kekuatan visi, pengambilan keputusan, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kuat sebagai manifestasi kenegarawanan, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

Kepemimpinan reformatif memiliki kriteria sebagai berikut: (a) relijius, kata sejalan dengan laku, dan bertanggungjawab; (b) visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni; (c) berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa; (d) mewujudkan good governance, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara; (e) menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri; (f) melepaskan jabatan partai politik dan jabatan-jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik-kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dalam memimpin bangsa dan negara; dan (g) memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa.

Para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan perlu memiliki sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah, yang melahirkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keteladanan elite menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan, sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

2. Good Governance

Faktor dan prasyarat Good Governance di seluruh struktur pemerintahan baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tingkat nasional maupun di lingkungan pemerintahan di daerah. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan seperangkat tindakan dalam bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola negara/pemerintahan dengan benar dan baik; yang menunjuk pada praktik pemerintahan yang bersih dalam penggunaan kewenangan di bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan negara dan masyarakat pada setiap peringkat dengan prinsip sidiq, amanah, tabligh, dan fatanah.

Syarat-syarat untuk terwujudnya Good Governance antara lain sebagai berikut: (a) Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan., (b) Semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, (c) Adanya transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, (d) Adanya kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat, (e) Mengutamakan kepentingan umum, yaitu adanya orientasi kepada konsensus untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat; (f) Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama/sederajat di depan hukum, (g) Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDA dan SDM, (h) Adanya visi strategis tentang negara yang maju dan berdaulat, (i) Kekuasaan yang kuat (powerfull) untuk menentukan nasib sendiri, dan tidak didikte oleh kekuatan asing.

3. Trust atau Kepercayaan

Kepercayaan (trust) merupakan modal terpenting untuk mentransformasikan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat tinggi sebagaimana dicapai oleh negara-negara lain. Kepercayaan terkait dengan penghargaan dan rasa aman dari berbagai pihak, baik dari rakyat di dalam negeri maupun berbagai pihak di luar negeri, bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia memang dapat mengurus diri sendiri dengan sebaik-baiknya dan memberikan jaminan seluas-luasnya untuk kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Kepercayaan merupakan modal spiritual dan sosial yang terkait dengan dukungan rakyat dan pihak lain, kerja keras, hemat, jujur, amanah, dan kondisi-kondisi internal yang memungkinkan tumbuhnya segala hal yang positif dan hilangnya segala hal yang negatif di tubuh bangsa ini.

Kepercayaan di tubuh pemerintahan bukan sekadar berkaitan dengan legitimasi politik formal, tetapi juga berkaitan dengan kondisi good governance, termasuk pemerintahan yang tidak korupsi. Iklim investasi yang kondusif untuk kegiatan ekonomi juga terkait dengan tingkat trust atau kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terdapat kecenderungan bahwa faktor trust mengalami peluruhan di tubuh bangsa ini seperti indeks korupsi yang tinggi, country risk, buruknya etika kerja, dan pandangan negatif tentang negara lembek (soft state).

VII. PENUTUP

Indonesia lima tahun ke depan memerlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa sebagai sebagai titik-tumpu dan strategi perubahan ke arah penguatan yang bersifat konsolidasi, percepatan, pengembangan, dan pembaruan. Startegi perubahan tersebut diperlukan dengan dasar pemikiran bahwa berbagai masalah, kesulitan, dan stagnasi yang menjadi beban nasional dan membuat bangsa ini kehilangan banyak peluang positif untuk bangkit karena dari segi idealisme dan fondasi kebangsaan sampai batas tertentu kehilangan orientasi visi dan karakter kepribadiannya sebagai bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Revitalisasi visi dan karakter tersebut dapat memacu akselerasi kemajuan bangsa, yang pilihan aspek dan strateginya secara prioritas dilakukan melalui revitalisasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya terutama untuk lima tahun ke depan. Revitalisasi visi dan karakter bangsa tersebut merupakan bagian penting dari reformasi kehidupan nasional di segala bidang kehidupan yang memiliki implikasi perubahan ke arah kemajuan pada masa berikutnya. Revitalisasi yang diagendakan itu dapat diwujudkan secara konsisten apabila didukung oleh faktor-faktor strategis yaitu adanya kepemimpinan yang reformatif, tata pemerintahan yang baik, dan kepercayaan yang tinggi di tubuh bangsa ini. Selain itu diperlukan kemauan politik dan kerja keras pemerintah serta seluruh kekuatan politik yang melibatkan segenap komponen nasional termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pilar strategis bangsa. Dengan segenap potensi, kesungguhan, dan ikhtiar yang dilakukan melalui revitalisasi yang strategis itu, disertai limpahan berkah Allah Yang Maha Kuasa, maka Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

***

Cak Anam: Kita Harus Lindungi Generasi Muda dari Facebook

2009-05-27T21:19:00.000+07:00

JAKARTA - Pelarangan akses ke situs Facebook oleh 700 ulama Jawa Timur memiliki tujuan yang mulia untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia. Jadi tidak perlu berburuk sangka pada para ulama yang mempertimbangkan dikeluarkannya fatwa untuk situs jejaring sosial itu.

"Bukannya para ulama enggak ada kerjaan, tapi itu sebagai gerakan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dan bukan sebagai bentuk protes," ujar Ketua Umum PKNU, Choirul Anam, usai Muspimnas PKNU di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Minggu (24/5.2009).

Aksi keras memprotes keberadaan Facebook oleh para ulama tidak lain didasarkan karena para santri di pesantren sudah tidak konsentrasi ke pelajaran. Melainkan kecanduan meng-update status di Facebook.

Namun pria yang akrab dipanggil Cak Anam di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, menyatakan tidak perlu dikeluarkannya fatwa haram, ataupun pemblokiran pemerintah terhadap situs jejaring sosial tersebut.

"Tidak perlu ada blok-blokan. Dulu Depokominfo sudah pernah memblokir situs porno, tapi tetap saja ada. Jadi enggak perlu diblok, tapi sebaiknya bagaimanan cara memfilter dan tentunya yang terpenting adanya peranan dari semua pihak termasuk orang tua. Ini semua konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi, di mana kemajuan sudah masuk ke pesantren dan anak-anak kecil sudah pakai komputer," tuturnya.

Saat ditanyakan apakah dirinya memiliki akun Facebook, "Wong anak saya juga punya, tapi saya malas (update-nya)," jawab Cak Anam.(hri)(mbs)

Muhammadiyah Miliki Jamaah Facebookiah

2009-05-27T21:16:00.000+07:00

YOGYAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menolak adanya fatwa ulama yang akan mengharamkan Facebook. Bahkan, Din mengaku di Muhammadiyah juga memiliki sebuah komunitas pengguna Facebook.

"Kebetulan saya juga sudah lama menggunakan Facebook, bahkan dalam group tersebut ada group Muhammadiyah yakni Jamaah Facebookiah," tutur Din di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Rabu (27/5/2009).

Terkait penolakan fatwa haram Facebook itu hari ini puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar aksi demo menolak Facebook (FB) diharamkan. Mereka menilai FB lebih banyak gunanya daripada tidak bergunanya.

Aksi yang digelar oleh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Dakwah itu digelar di depan pintu masuk fakultas. Mereka menamakan diri aksi tersebut dengan Jamaah FB UIN.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah ulama di Jawa Timur menggelar bahtsul masail untuk membahas keberadaan Facebook yang dinilai membahayakan umat Islam. (Satria Nugraha/Trijaya/ahm)

Muhammadiyah Tolak Facebook Diharamkan

2009-05-27T21:13:00.000+07:00

YOGYAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menolak jika Facebook diharamkan oleh kalangan ulama. Selama ini, ujar Din, Facebook memiliki banyak manfaat seperti layaknya sarana komunikasi lainnya yaitu telepon maupun HP.

"Saya menilai manfaatnya lebih banyak sebagai sarana komunikasi layaknya telepon atau handphone," kata Din di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Rabu (27/5/2009).

Din lebih setuju jika para ulama mengeluarkan fatwa yang lebih bermanfaat dan strategis seperti memberantas kemiskinan atau kemalasan umat dalam beribadah daripada memberikan label halal atau haram terhadap Facebook.

"Para ulama sebaiknya mengurusi fatwa yang strategis seperti mengentaskan kemiskinan atau memberantas kemalasan umat," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah ulama di Jawa Timur menggelar bahtsul masail untuk membahas keberadaan Facebook yang dinilai membahayakan umat Islam.(Satria Nugraha/Trijaya/ahm)

Pengurus Muhammadiyah Harus Nonaktif Bila Jadi Tim Sukses

2009-05-27T20:30:00.000+07:00

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Semua pengurus di lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota tim sukses calon presiden dan wakil presiden harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai kegiatan pemilu selesai. Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dan tidak terlibat d ukung-mendukung dengan kekuatan politik manapun.

Demikian salah satu isi maklumat Muhammadiyah tentang pemilu presiden 2009 yang dibacakan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir di hadapan pers, Rabu (27/5), di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta. Maklumat ini diperuntukkan bagi masyarakat, terutama warga Muhammadiyah sebagai arahan dalam menghadapi pergantian pemimpin nasional yang tinggal hitungan hari.

Ada lima poin isi maklumat hasil pembahasan dua kali sidang pleno bersama pimpinan wilayah dan Aisyiyah se-Indonesia. Dalam maklumat itu juga disinggung mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden. Menurut Muhammadiyah setiap calon perlu memiliki komitmen tinggi pada idealisme kebangsaan.

Pasangan capres dan wakil presiden beserta tim suksesnya juga harus menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang penting dan strategis untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup dan kepentingan bangsa. Dalam berkompetisi, mereka hendaknya bersaing secara sehat.

Pada poin ke lima Muhammadiyah mengajak semua warga bangsa, dan warga Muhammadiyah khususnya untuk menggunakan hak politik serta memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas. Ada sembilan sifat pemimpin menurut Muhammadiyah yang pat ut dipilih, antara lain berjiwa negarawan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, memiliki visi kebangsaan yang jelas khususnya dalam hal penyelamatan sumber daya alam dan kekayaan negara, serta secara proporsional akomodatif terhadap aspirasi umat Islam d engan tetap menunjukkan komitmen kuat membangun bangsa.

Mengenai akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan hal itu bukan pemikiran sektarian atau primordialistik. "Itu kewajiban Muhammadiyah menyuarakannya karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ini keniscayaan bagi piminan nasional untuk akomodatif terhadap umat Islam yang mayoritas," katanya.

Menurut Din maklumat ini tidak menjadikan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis untuk mendukung seseorang, melainkan hanya salah satu wujud tanggung jawab. Selain keniscayaan duniawi dalam hidup bersama di sebuah bangsa dan negara, Muhammadiyah memandang pemilu sebagai kewajiban keagamaan.

Pada kesempatan ini Din mengatakan bahwa situasi politik semakin hangat, begitu pula persaingan antarcalon mulai tidak sehat. Untuk itulah, Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim sukses masing-masing bahwa politik bukan perebutan kekuasaan, melainkan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Pemimpin harus berlomba-lomba dalam kebajikan.

Semangat Usaha Ormas Islam Turun

2009-05-11T14:35:00.000+07:00

JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengakui saat ini ormas Islam mengalami degradasi semangat kewirausahaan. Pernyataan itu sekaligus membenarkan pernyataan Menteri Agama (Menag), Maftuh Basyuni, yang disampaikan pada semiloka ''Pemberdayaan Ormas Keagamaan dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi'' di Jakarta, Kamis (7/5) lalu. "Saya kira itu ada benarnya, walaupun ada tidak benarnya," tandas Din kepada Republika , Ahad (10/5).

Din mengatakan, ormas Islam harus mengakui bahwa semangat kewirausahaan saat ini mengalami penurunan dibandingkan masa lalu. Dulu, katanya, sentra bisnis dan industri banyak terdapat di kota-kota yang dikelola ormas Islam. "Saat itu, para pengusaha santri mengalami masa kejayaan. Misalnya, industri batik, manufaktur, dan perkebunan," ungkapnya.

Tapi, dia melihat, sejak beberapa dasawarsa terakhir, semangat itu mulai menurun dan melemah, kalah dibandingkan dengan pihak lain. Saat ini, kata Din, banyak bermunculan konglomerasi atau pengusaha besar, multicorporate atau pengusaha raksasa. "Kenyataannya mereka merobohkan kedai kami," ujarnya.

Hal tersebut, menurut Din, bukan berarti semangat kewirausahaan ormas dan umat Islam hilang sama sekali. Di dalam keterpurukan dan persaingan besar, etos usaha masih ada. "Masih ada umat Islam yang menyelenggarakan kegiatan niaga, walaupun menengah, seperti usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mayoritas dikelola umat Islam, yakni kaum santri. Selain itu, kata Din, ormas Islam juga mendirikan ratusan usaha mikro, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Din menjelaskan, menurunnya semangat kewirausahaan ormas Islam dan umat Islam disebabkan oleh faktor eksternal, yakni globalisasi. Menurut Din, pemerintah terlalu membuka pintu bagi kapitalisme global yang menyebabkan munculnya konglomerasi yang kurang berpihak pada UMKM. Itulah yang membuat kewirausahaan ormas Islam dan umat Islam makin terpuruk.

Menurut Din, Departemen Agama (Depag) yang berfungsi melakukan dan membuat bimbingan kewirausahaan, tapi pada kenyataan kurang, bahkan hampir tidak berbuat apa-apa. "Kami yang mempertahankan gempuran liberalisme dan kapitalisme," katanya. Dia mengatakan. Lajnah Perekonomian NU dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah pernah melaksanakan kerja sama dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro. Namun, semua itu tdak berjalan baik karena kurangnya dukungan perbankan nasional,. "Pemerintah tidak serius dengan bantuannya," katanya.

Keliru
Dihubungi terpisah, Prof Azyumardi Azra, menilai pernyaaan bahwa semangat kewirausahaan ormas-ormas Islam yang mengalami degradasi tidak sepenuhnya benar, bahkan keliru. Pasalnya, ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah masih melakukan sejumlah usaha. "Ya, mungkin tidak sepenuhnya benar, ormas Islam tidak seperti itu. NU dan Muhammadiyah masih punya unit usaha, amal usaha, rumah sakit yang mendatangkan pemasukan," kata intelektual Muslim itu.

Azyumardi mengatakan, ormas Islam tidak murni melakukan bisnis seperti perusahaan. Jika ingin berbisnis, itu dilakukan oleh pengusaha Muslim. "Ormas Islam memang tidak bertujuan bisnis, tapi kalau unit usaha mereka yang menangani masalah ekonomi, itu banyak," tuturnya.

Peran ormas Islam, kata dia, menyantuni fakir miskin dan dakwah selain di bidangnya mereka menunjukkan kemajuan. Ormas Islam didirikan bukan untuk bidang ekonomi. Mereka memiliki fungsi dalam bidang dakwah dan membantu sesama Muslim. Itu juga mendatangkan manfaat ekonomi. Tidak bisa dikatakan mengalami degradasi. Ormas Islam justru mengalami peningkatan masalah penyejahteraan rakyat, misalnya, zakat, infak, shadaqah (ZIS). "Perolehannya meningkat dari tahun ke tahun," katanya.

Dia membantah pernyataan yang mengatakan ormas Islam telah terjebak pada bidang politik praktis dan kurang memperhatikan aspek ekonomi. "Pemilu tahun 2009 ini, tidak ada tokoh NU atau Muhammadiyah yang terlibat. Ini merupakan asumsi yang keliru terhadap ormas Islam," katanya she.

Kewirausahaan Ormas Islam Alami Degradasi

2009-05-08T09:55:00.000+07:00

JAKARTA -- Semangat kewirausahaan ormas-ormas Islam di Indonesia dinilai sedang mengalami degradasi. Menteri Agama, Maftuh Basyuni, mengungkapkan, penurunan semangat kewirausahaan itu ditandai dengan kian berkurangnya peranan ormas Islam dalam bidang ekonomi.

Menag memandang saat ini ormas Islam lebih terkesan telah terjebak pada bidang politik praktis dan kurang memperhatikan aspek ekonomi. Akibatnya, papar Maftuh, kehidupan ekonomi umat yang menjadi warga atau anggota ormas-ormas Islam kurang mendapatkan perhatian.

''Ormas Islam gagal memainkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam pada umumnya,'' ungkap Menag saat membuka semiloka 'Pemberdayaan Ormas Keagamaan dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi' di Jakarta, Kamis (7/5). Maftuh mendorong agar ormas-ormas Islam perlu kembali ke khittah perjuangan organisasi. Pihaknya menuturkan, perjuangan Haji Samanhoedi, pedagang Muslim, pengusaha batik dari Solo, Jawa Tengah, telah berhasil merajut potensi ekonomi umat dengan cara mengumpulkan pedagang bumiputera dalam sebuah organisasi yang disebut "Perkumpulan Rekso Rumekso" pada tahun 1909.

Maftuh juga mencontohkan, perjuangan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang mengajarkan murid-muridnya menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Menurut dia, upaya Kiai Ahmad Dahlan itu telah mampu mendongkrak semangat kewirausahaan umat Muslim.

''Pada tahun 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah mencapai 47 persen dari total anggota Muhammadiyah. Demikian juga, pada tahun 1926, Nahdlatul Tujjar yang selanjutnya menjadi Nahdlatul Ulama berdiri menjadi sebuah organisasi yang lebih modern,'' paparnya.

Pada 1930, papar dia, NU membuat program yang mempersilakan warganya memasang lambang NU dan merek Nahdlatul Ulama pada setiap produknya, seperti pakaian, sajadah, rokok, dan sarung. ''Semua label dicetak di percetakan NU.''Menag menuturkan, ormas Islam perlu menghidupkan kembali semangat kewirausahaan yang dikembangkan para tokoh pendahulu. Sebab, kata dia, tantangan yang akan dihadapi umat Islam di masa mendatang akan semakin berat dan kompleks.

''Jika masih terlena dengan situasi demikian dan tidak menegaskan kembali komitmen kepada kesejahteraan umat, saya khawatir umat Islam tidak dapat berperan banyak dalam kompetisi global saat ini,'' ujarnya menegaskan. Krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia sekarang, tutur dia, seharusnya mengingatkan semua pihak agar memperhatikan kembali kemampuan dan jaringan ekonomi umat.

Saat ini, tutur Menag, ada empat hal yang menjadi dilema ekonomi umat Islam sehingga mereka tidak dapat menjadi subjek pembangunan dan hanya menjadi objek, yaitu kemiskinan, minimnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan lemahnya sumber daya manusia, sikap hidup umat Islam itu sendiri, serta kemampuan manajemen yang kurang baik. Menurut Menag, agenda mendesak yang perlu segera dilakukan ormas Islam adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). ant/hri

(-)

Politik Kawin Sirri

2009-03-31T07:36:00.001+07:00

Oleh Abdul Mu’ti

Sesuai konstitusi, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara. Kewajiban negara wajib melindungi perempuan dan anak-anak dari pelaku kawin sirri. Tujuan syariah adalah untuk melindungi umat manusia dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Demi kemaslahatan umat dan masyarakat, biarlah perkawinan sirri menjadi sejarah feodalisme masa lalu.

DISKURSUS kawin sirri mulai mendapat perhatian publik secara serius setelah pernikahan kontroversial Syeh Puji dengan gadis 12 tahun terjadi. Miliarder asal Kabupaten Semarang itu kemungkinan besar akan masuk bui karena melanggar undang-undang perkawinan dan perlindungan anak.

Jika pengadilan Syeh Puji bertujuan untuk penegakan hukum, tindakan pemerintah sungguh sangat terlambat dan terkesan politis. Praktik kawin sirri sudah terjadi berpuluh tahun, bahkan sudah menjadi tradisi. Sekian lama pemerintah membiarkan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi ini. Mayoritas masyarakat juga memaklumi karena berpendapat bahwa perkawinan sirri sesuai dengan ”agama”.

Berbagai pihak baru tersadar, ketika kawin sirri mulai menjadi pandemi. Demoralisasi membuat perkawinan sirri menjadi penyebab beraneka patologi sosial. Bangunan keluarga roboh karena perceraian. Di antara penyebab perceraian yang tertinggi adalah kawin sirri. Menurut Departeman Agama, 200 ribu (10 persen) dari dua juta pernikahan setiap tahun bercerai karena perkawinan sirri (Depag, 2009). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam keluarga kawin sirri juga tinggi.

Selama Januari-Februari 2009, LBH APIK Jakarta menerima 130 kasus KDRT di Jabodetabek. Sebanyak 51 persen (49 persen isteri dan 3 persen suami) menggugat cerai pasangan mereka. Sejumlah 46,8 persen yang mengajukan perceraian adalah pasangan yang melakukan perkawinan sirri (LBH APIK, 2009). Masalah lain yang mengemuka adalah perampasan hak-hak sosial anak dan ibu yang melahirkan seperti kasus artis Machicha Mochtar.

Neofeodalisme

Secara historis-antropologis, akar tradisi kawin sirri dapat ditarik dari tradisi tradisi poligami yang berkembang dalam masyarakat feodalistik. Fisolofi budaya feodal menempatkan supremasi laki-laki sebagai warga kelas satu dan subordinasi perempuan sebagai warga kelas dua. Perempuan diciptakan ”untuk” laki-laki. Posisi perempuan tidak lebih dari sekadar objek (maf'ul bih) atau pelengkap penyerta (maf'ul ma'ah).

Nilai perempuan sama halnya dengan harta benda. Kemakmuran dan prestasi identik dengan kekayaan harta, jumlah isteri dan tingginya jabatan. Dalam kultur feodalisme aristokratik yang berbasis kerajaan, seorang raja atau sultan ”wajib” poligami. Selain seorang permaisuri, raja atau sultan memiliki selir sebagai ”ageman” yang tidak terbatas jumlahnya.

Meskipun praktik dan motivasinya berbeda, tradisi poligami juga terdapat dalam kultur feodalisme religius. Seorang pemimpin agama (ustadz, kiai, ajengan, dan sebagainya) lazim memiliki banyak istri. Bagi kelompok ini, poligami dimaksudkan untuk mengikuti ”sunnah” Nabi Muhammad dan strategi dakwah. Perkawinan tidak tercatat karena sistem administrasi dan birokrasi negara belum berjalan dengan baik.

Perkawinan sirri pada masa kini merupakan bentuk neofeodalisme. Feodalisme ini memadukan kultur feodalisme aristokratik, religius dan free-sex dalam liberalisme humanistik. Masyarakat liberal memandang perkawinan sebagai kontrak sosial semata. Mereka mengabaikan lembaga perkawinan.

Yang terpenting dalam hubungan laki-laki dan perempuan adalah suka sama suka. Tidak ada lagi dimensi transendental. Relasi seksual bergeser dari fungsi reproduksi dan regenerasi yang sakral, tereduksi sebatas rekreasi atau hiburan (enjoyment). Berganti-ganti pasangan bukanlah hal yang asing.

Dalam praktik kawin sirri, agama sering hanya dijadikan sebagai kedok atau legalisasi formal. Dalam Marriage Counselling, Dadang Hawari menilai praktik kawin sirri sekarang ini tidak lebih dari upaya sengaja untuk melegalisasi perselingkuhan dan poligami. Di Jakarta, Bogor dan kota-kota lain, ditemukan hotel-hotel yang melakukan komersialisasi dan komodifikasi kawin sirri. Oleh para lelaki hidung belang yang diperbudak nafsu, kawin sirri adalah bentuk baru dari ”prostitusi religius”. Beberapa pelakukanya adalah orang kaya baru (OKB) dan ulama su' (tidak beradab).

Dikotomi

Selain alasan kultural, kawin sirri terjadi karena faktor politik. Pertama, dikotomi antara hukum negara dengan hukum agama. Sebagian muslim memisahkan secara tegas hukum agama dengan negara. Kelompok ini menolak sistem negara Pancasila. Mereka hanya ”loyal” kepada agama dan mengabaikan, bahkan menolak hukum negara dan segala perangkatnya.

Ideologi ini, secara tidak langsung, mendapatkan pembenaran dari sistem perundangan yang dualistik, misalnya dengan dibentuknya peradilan agama. Di satu sisi, peradilan agama merupakan akomodasi negara terhadap umat Islam yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah perdata sesuai dengan syariah.

Pada sisi yang lain, adanya lembaga peradilan agama yang khusus bagi umat Islam menunjukkan ada perbedaan antara hukum positif negara dengan syariah. Jika tidak diklarifikasi dengan arif, pandangan dikotomis ini bisa menimbulkan problem konstitusi dan politik yang serius pada masa depan.

Kedua, pemahaman undang-undang perkawinan (UUP) No. 1/1974 yang tidak komprehensif. Pasal 2 UUP No. 1/1974 menyebutkan perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing mempelai. Berdasarkan pasal ini, banyak pasangan yang menikah secara ”agama”.

Mereka cukup menikah di depan ulama, kiai, ustadz dan sebagainya dan tidak mencatatkan di kantor urusan agama (KUA). Dalam khazanah fikihh klasik, tidak ada satu pun ulama mazab yang memasukkan pencatatan sebagai syarat dan rukun perkawinan. Mazab ahlussunnah yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia menyebutkan lima syarat perkawinan: (1) ada mempelai, (2) wali --khususnya mempelai wanita, (3) saksi, (4) mahar, dan (5) ijab kabul.

Sesuai dengan pemahaman fikih tersebut, perkawinan sesuai dan sah menurut agama apabila kelima hal tersebut terpenuhi. Atas alasan ini, banyak pasangan ”kumpul kebo” yang mengaku sudah menikah secara ”agama”. Kekeliruan pemahaman UUP No. 1/1974 ini ikut bertanggung jawab atas pertentangan antara hukum agama versus hukum pemerintah.

Solusi

Sebagai respons atas fenomena kawin sirri yang meresahkan, Departemen Agama sedang menyiapkan RUU Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan. RUU ini memuat pasal-pasal penting yang belum diatur dalam UUP No.
1/1974. Dalam RUU ini tidak disebutkan istilah kawin sirri, tetapi perkawinan yang ''tidak tercatat''. Mempelai, wali, saksi dan pihak mana pun yang terlibat dalam perkawinan yang tidak tercatat akan dikenai sanksi hukum. Secara konseptual, solusi konstitusional yang ditawarkan Departemen Agama sangat rasional. Masalah --klasik-- dalam sistem hukum di Indonesia bukan semata-mata terletak pada materi, melainkan penegakannya.

Solusi konstitusional yang mengharuskan pencatatan perkawinan akan semakin kuat apabila dikaitkan dengan solusi religius. Perlu reinterpretasi konsep fikih klasik, khususnya tentang perkawinan. Tidak dimasukkan pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan karena pada masa klasik belum ada lembaga birokrasi yang memadai. Masyarakat yang masih tinggi tingkat kujujurannya dan mobilitas yang terbatas membuat lembaga pencatat pernikahan tidak diperlukan.

Ajaran Islam tentang perkawinan, secara implisit, menghendaki keharusan pencatatan. Pertama, Alquran menegaskan agar setiap transaksi utang-piutang dalam jangka waktu tak terbatas dicatat dengan sebaiknya-baiknya. Analog dengan ini, perkawinan yang merupakan akad (transaksi) juga harus dicatat pula. Kedua, keharusan adanya saksi dalam pernikahan mengandung makna bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, tuntunan tentang walimatu al-ursy yang diselenggarakan setelah perkawinan mengandung pesan agar perkawinan tercatat dengan baik (well-recorded) dalam memori kolektif masyarakat. Berdasarkan interpretasi ini, perkawinan yang tidak tercatat tidak sah menurut agama.

Sesuai konstitusi, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara. Negara wajib melindungi perempuan dan anak-anak dari pelaku kawin sirri. Tujuan syariah adalah untuk melindungi umat manusia dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Demi kemaslahatan umat dan masyarakat, biarlah perkawinan sirri menjadi sejarah feodalisme masa lalu. (35)

–– Dr Abdul Mu’ti MPd, Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jakarta

Suasana Tanwir Lampung

2009-03-21T21:34:00.000+07:00

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Tentu warga Muhammadiyah berterima kasih kepada harian Republika yang selama beberapa hari telah menyediakan ruang khusus untuk meliput Sidang Tanwir Muhammadiyah yang kali ini diadakan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009. Dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Ahad sore. Agak di luar perkiraan saya semula tentang kesiapan PWM (Pimpinan Wilayah Muhmmadiyah) Lampung sebagai tuan rumah bagi tamu yang berjumlah sekitar 200 orang, ternyata penyelenggaraan Tanwir cukup bagus dan tertib.

Mengapa harus di hotel? Apakah Muhammadiyah dengan cara demikian itu tidak semakin 'jauh' dari rakyat banyak yang jarang masuk ke hotel berbintang? Pertanyaan model ini tentu sah saja untuk dilontarkan, tetapi sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan tuntutan efisiensi dan kemudahan. Dalam hubungan ini, apa yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Prof A Malik Fadjar, menarik untuk dicatat: Muhammadiyah jangan dibawa ke jalan-jalan sempit, buntu lagi. Muhammadiyah itu besar, jangan mengerdilkan diri.

Dengan semakin meluasnya kawasan urban di Indonesia yang sudah mencapai 58 persen, warga Muhammadiyah harus meninggalkan wawasan 'jalan sempit' yang serbarural seperti yang masih tersisa pada sebagian warga.Tetapi, orang tidak boleh salah paham bahwa Muhammadiyah kini telah berubah menjadi gerakan Islam elitis, melupakan warga pedesaan yang sebagian masih jauh tertinggal, tidak saja dari segi ekonomi, tetapi juga dalam ranah pendididikan dan kesehatan.

Muhammadiyah tidak akan pernah membeda-bedakan antara orang kota dan desa, semuanya akan dilayani dalam batas kemampuan gerakan sosio-keagamaan modern ini. Dengan demikian, Sidang Tanwir di sebuah hotel tidak ada sangkut-pautnya dengan kemungkinan pergeseran sikap Muhammadiyah dalam melayani masyarakat banyak. Kehadiran Muhammadiyah sejak awal kelahirannya adalah untuk melayani dan mencerdaskan. Filosofi ini tampaknya akan bertahan untuk selama-lamanya, karena memang itulah raison de'tre Muhammadiyah yang tahan banting sejarah.

Lampung yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia, dan Muhammadiyah berada di dalamnya, dengan tanwir ini, kesan umum tentang serba kemiskinan itu mulai terhapus. Tentu penglihatan selintas ini tidak mesti mewakili realitas masyarakat yang sebenarnya, tetapi kesan positif itu berfungsi sebagai doa Muhammadiyah agar wilayah Lampung cepat bebenah diri untuk menghalau kemiskinan itu sampai ke batas-batas yang jauh. Dalam perspektif ini, kultur good governance yang lagi gencar-gencarnya dilancarkan oleh Depdagri harus dijawab oleh Pemda Lampung dan masyarakat secara keseluruhan dengan menunjukkan sikap responsif dan proaktif.

Muhammadiyah harus berdiri paling depan untuk turut serta memberikan jawaban positif itu. Tidak ada jalan yang lebih efektif untuk menghalau kemiskinan itu, kecuali secepatnya menerapkan secara jujur dan bertanggung jawab prinsip-prinsip good governance berupa: keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan sikap jujur. Muhammadiyah Lampung sebagai salah satu kekuatan sipil harus mau berjibaku untuk menjadi mitra pemda dan kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat dalam upaya menegakkan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik itu.

Tentu mesti dimulai dari internal Muhammadiyah sendiri terlebih dulu. Dalam mengelola amal usaha yang bertebaran itu, pimpinan Muhammadiyah setempat agar dapat dijadikan teladan oleh berbagai pihak. Dan itulah dakwah dalam format yang konkret. Dengan penyelenggaraan tanwir yang berjalan lancar ini, semoga menjadi pertanda bahwa Muhammadiyah Lampung memang sudah siap untuk berlomba dengan Muhammadiyah di wilayah-wilayah lain yang bilangannya sudah berada di angka 33, sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia.

Sebuah pengakuan disampaikan kepada saya oleh Ketua PWM Banten bahwa Tanwir Lampung ini lebih bermutu dari tanwir-tanwir sebelumnya, dilihat dari sisi manapun. Para pemakalah yang diundang PP dalam tanwir ini, menurut peserta hampir seluruhnya bermutu tinggi dari segi muatan dialog pencerahan. Suasana damai dan serius dalam sidang-sidang adalah indikator bahwa Muhammadiyah sudah semakin piawai dalam menata manajemen organisasi. Isu-isu politik kontemporer ditanggapi peserta secara biasa saja, tidak ada urat leher yang harus tegang, seperti pengalaman dalam Tanwir Denpasar dan Makassar beberapa tahun yang lalu. Bravo PWM Lampung!

Muhammadiyah Siap Kelola Panti Aus$ 3,5 Juta di Aceh

2009-03-17T10:08:00.001+07:00

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Muhammadiyah siap mengelola panti asuhan yang didirikan LSM Australia Youth Off The Street senilai Aus$ 3,5 juta di Aceh. Tugasnya untuk memberdayakan anak korban tsunami.

"Ini pusat pelayanan anak korban tsunami, saat ini menampung 80 anak yang akan dibiayai sampai lulus SMA," ujar salah satu Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Sudibyo Markus di rumah dinas Duta Besar Australia Bill Farmer, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2009) malam.

Menurutnya, panti asuhan yang didirikan di atas lahan 2 hektar di Desa Sibreh, Kabupaten Aceh Besar itu terdiri dari 10 cottage plus masjid. Biaya pembangunan dan beasiswa ditanggung oleh Youth Off The Street yang didirikan Pastur Chris Riley.

"Mereka membiayai selama 5 tahun sampai tahun 2010. Mereka membantu pembangunan fisik, dan memberikan beasiswa. Setelah itu pengelolaannya diberikan ke Muhammadiyah," jelas dia.

Serah terima dan peresmian panti asuhan itu sudah digelar di Aceh, Minggu 15 Maret 2009 bersama Dubes Australia Bill Farmer dan Wakil Gubernur Aceh M Nazar.

Sementara Minister Counsellor dan Senior`Representative AusAid, Ketua Proyek AusAID Blair Exell mengatakan total bantuan pemerintah Australia untuk rekonstruksi Aceh dan Nias adalah Aus$ 250 juta. Dan bantuan rakyat Australia yang diadakan LSM sebesar Aus$ 350 juta.

"Kita bangun terutama infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, pemberian 600 beasiswa kepada murid sekolah, perawat, dokter, guru di Aceh dan Nias. Juga pemberdayaan masyarakat terutama aquaculture, terpenting lagi adalah pemetaan lahan," jelas Exell.

Bantuan pemerintah dan rakyat Australia itu, imbuh Exell, menunjukkan betapa tidak ada dendam antara Australia dan Indonesia pasca Bom Bali I tahun 2002. Buktinya, rakyat Australia serta merta memobilisir bantuan untuk korban tsunami Aceh yang terjadi tahun 2004.

"Yang penting bukan nilai uangnya, apa yang penting adalah lebih dari sekedar nilai uang. Kerjasama untuk saling membantu. Ini adalah bantuan tulus dari rakyat Australia. Rakyat Australia tidak dendam pasca Bom Bali I. Dan Indonesia pun membantu US$ 1 juta ketika Australia dilanda kebakaran hebat. Bantuan yang berarti di saat Australia kritis," papar Exell. (nwk/mok)

Parpol Jangan Pikir Kekuasaan

2009-03-15T18:41:00.000+07:00

Muhammadiyah Ajak Masyarakat Kritis Pilih Pemimpin Nasional

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:11 WIB

Bandar Lampung, Kompas - Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, Muhammadiyah mendesak partai politik dan semua komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan belaka.

Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden yang bertanggung jawab.

Muhammadiyah juga mengajak masyarakat tetap kritis dalam memilih pemimpin nasional pada Pemilu 2009.

Demikian rekomendasi hasil sidang Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung yang dibacakan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rosyad Saleh pada penutupan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2009, Minggu (8/3).

Muhammadiyah merekomendasikan, pemimpin nasional harus memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik, diri sendiri, keluarga, kroni, dan lainnya.

Pemimpin nasional juga harus berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kepentingan negara, mampu menyelesaikan persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara.

Pemimpin nasional juga harus mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri, serta mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Seorang pemimpin nasional juga melepaskan jabatan di partai politik apa pun dan berkonsentrasi memimpin bangsa dan negara.

Dalam rekomendasi tersebut Muhammadiyah menegaskan, Pemilu 2009 harus dijadikan sebagai momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden yang bertanggung jawab.

Untuk itu, segenap kekuatan politik, elite, dan warga masyarakat harus menjauhkan diri dari segala bentuk politik uang dan cara-cara yang kotor dalam berpolitik pada Pemilu 2009. Tindakan seperti itu, selain tidak benar, juga dapat merusak tatanan kehidupan politik nasional dan meruntuhkan moral bangsa.

Secara cerdas

Rekomendasi tersebut juga ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, bahwa Muhammadiyah juga menyerukan dan mengajak segenap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis. ”Penggunaan hak politik tersebut merupakan wujud tanggung jawab berdemokrasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Din.

Bersama-sama dengan rekomendasi politik tersebut, Muhammadiyah juga mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun visi dan karakter bangsa. Indonesia harus menjadi bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan; ketaatan beribadah; akhlak mulia dan budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju, dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk masalah-masalah di tingkat internasional, Muhammadiyah menyerukan kepada dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas konkret bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. (HLN)

Rekomendasi Tanwir Lampung

2009-03-12T07:47:00.000+07:00

Bandar Lampung - Usai sudah perhelatan Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009 yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Sejumlah agenda Tanwir telah selesai dibahas, termasuk harapan warga Persyarikatan atas berbagai hal, yang tertuang dalam Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah.

Berikut adalah Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009.
I. Visi dan Karakter Bangsa

1. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
2. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
3. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
4. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
5. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa;
6. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Mengusulkan kepada Pemerintah RI agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional.

II. Politik dan Pemilu 2009

1. Muhammadiyah mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan (power struggle) belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Akan tetapi Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus negara/pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, serta tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya;
2. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk memilih pemimpin nasional pada Pemilu 2009, yang:
1. Memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik, diri sendiri, keluarga, kroni dan lainnya;
2. Berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kepentingan negara, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara;
3. Mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri, serta mampu mewujudkan good governance termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu;
4. Melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.
3. Muhammadiyah menyeru dan mengajak segenap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2009 secara cerdas dan kritis. Penggunaan hak politik tersebut merupakan wujud tanggungjawab berdemokrasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Muhammadiyah mengajak segenap kekuatan politik, elite, dan warga masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk politik uang dan cara-cara yang kotor dalam berpolitik pada Pemilu 2009, sebab tindakan seperti itu selain tidak benar juga dapat merusak tatanan kehidupan politik nasional dan meruntuhkan moral bangsa.

III. Internasional

1. Muhammadiyah menyeru Dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas kongkrit bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam;
2. Muhammadiyah mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia untuk tetap memperkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara Muslim yang tertindas seperti Palestina, Irak, Sudan, dan sebagainya;
3. Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk membentuk Atase Agama di Kedubes Republik Indonesia di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan pembinaan keagamaan;
4. Muhammadiyah mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun Tata Dunia baru yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, dan saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.

Bandar Lampung, 8 Maret 2009

Muhammadiyah dan Suksesi Nasional 2009

2009-03-11T17:59:00.000+07:00

Fajar Riza Ul Haq
(Direktur Program MAARIF Institute dan Chevening Fellow, Universitas Birmingham, UK)

Muhammadiyah menye lenggarakan Sidang Tanwir 5-8 Ma ret 2009 di Bandar Lampung, satu purnama menjelang Pemilu 9 April. Tanwir kedua dalam pe riode kepemimpinan Din Syamsud din (2005-2010) kali ini mengusung tema Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa. Satu pertanyaan agak klasik di tengah situasi politik bangsa yang kian memanas layak diajukan, apakah forum tertinggi setelah muktamar ini merupakan ajang konsolidasi Muhammadiyah dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut? Tradisi tanwir ini sudah terba ngun lama seiring dengan perkembangan Muhammadiyah sendiri sejak 1912.

Dalam catatan sejarah organisasi yang meraksasa dengan ratusan amal usaha pendidikan dan kesehatan ini, nilai strategis sidang tanwir ti dak hanya pada aspek legalitas sikap resmi organisasi, tetapi juga bagaimana sebuah gagasan perubahan berhasil diinkubasi untuk kepenting an bangsa. Contoh terbaik untuk kasus terakhir adalah gagasan suksesi nasional pada masa Orde Baru yang dilontarkan Amien Rais pada Sidang Tanwir di Surabaya, Desember 1993.

Dalam banyak kasus, ada relasi yang jelas antara perhelatan satu sidang tanwir dan kondisi politik bang sa yang sedang berlangsung. Tentu ini suatu hal logis mengingat Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan masa depan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam tema tanwir kali ini yang mempertegas komitmen Muhammadiyah untuk berkiprah lebih luas dalam koridor kebangsaan. Terlebih, tidak sedikit kader-kadernya yang terjun ataupun aktif dalam kancah politik. Amien Rais dalam wawancaranya dengan Suara Muhammadiyah, Edisi Feb - ruari 2009, menggarisbawahi bahwa tidak ada salahnya kader Muham - ma diyah ikut terlibat dalam arena politik. Semangat demikianlah yang men jadi tonggak transformasi kader Mu hammadiyah dari ranah persyari - kat an dan umat menuju kader bang - sa. Bahkan, Ahmad Syafii Maarif dalam banyak kesempatan di forumforum Muhammadiyah mulai mene - kankan pentingnya ‘revisi’ prioritas ranah juang kader yang selama ini ma sih mengedepankan semangat ka - der persyarikatan. Menurut penasihat PP Muhammadiyah ini, sudah seharusnya Muhammadiyah memproyeksikan proses kaderisasi yang berorientasi pada kepentingan bang - sa dan kemanusiaan. Dengan ungkap an lain, sebagai organisasi dakwah mo dern, Muhammadiyah harus me - ner jemahkan gagasan-gagasan pembaharuan sosial-keagamaannya pa - da domain persoalan kenegaraan dan kemanusiaan yang inklusif.

Civil societydan politik Sebagai kekuatan civil society yang menopang konsolidasi demo - krasi, wacana politik dan kepe mim - pinan nasional bukanlah hal tabu untuk dibicarakan dalam arena tan - wir. Beberapa perhelatan sidang tan - wir, khususnya sejak era reformasi, selalu dihadapkan ataupun membahas persoalan politik kebangsaan.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1999 dan Partai Mata - hari Bangsa (PMB) belakangan ini sulit untuk dipisahkan dari dinamika tersebut meskipun sering dianggap sebagai dua bab terpisah dalam percaturan organisasi ini. Seusai hiruk pikuk PAN, kehadiran PMB yang dibidani sejumlah kader ideo - logis-biologis Muhammadiyah da - lam kontestansi pemilu besok tak pelak mengundang sejumlah pertanyaan, terkait masa depan keberjarakan Muhammadiyah dengan institusi partai politik. Kalangan PMB meng klaim bahwa embrio partai yang ber asas Islam berkemajuan ini ada lah rekomendasi Sidang Tanwir Mu hammadiyah di Mataram, Desember 2004.

Dalam konteks ini, netralitas Mu - hammadiyah sebagai garda civil society dalam gelandang politik merupakan posisi yang tidak bisa di - tawar. Kepemimpinan Syafii Maarif (1999-2000; 2000-2005) menjadi sa - lah satu contoh terbaik, bagaimana ormas Islam ini menjunjung tinggi prinsip netralitas organisasi di atas perkawanan. Persoalan netralitas Muhammadiyah menjelang pemilu dan pilpres besok merupakan topik perbincangan menggairahkan belakangan ini di kalangan Muhamma - diyah meskipun secara formal tidak mungkin keluar dari pakem gerakan dakwah dan sosial.

Isu menarik yang akan mencuri per hatian para peserta tanwir adalah spekulasi masa depan Din Syamsud - din selaku ketua umum PP Muham - ma diyah. PMB sudah lebih awal men deklarasikan Din Syamsuddin sebagai calon presiden untuk Pemi - lihan Presiden (pilpres) 2009. Mantan ketua umum PP Pemuda Muhamma - diyah ini juga diminati beberapa par tai lain untuk dijagokan dalam pil pres besok. Namun, dalam banyak kesempatan Din selalu menyampaikan bahwa keputusan terkait ke - sertaan dirinya di ajang pilpres sa - ngat tergantung sikap dan dukung - an politik Muhammadiyah. Sesuai SK PP Muhammadiyah No 101/ - KEP/ I.0/B/2007 yang melarang dualisme kepengurusan, siapa pun pengurus Muhammadiyah yang ma - suk ke dunia politik praktis, baik se - bagai calon anggota legislatif mau - pun jabatan politik lainnya, harus melepaskan jabatan strukturalnya di Muhammadiyah. Andai sidang tanwir memberikan lampu hijau dan Din tegas bersedia untuk maju da - lam pertarungan pilpres mendatang, berarti sinyal ini menandai akan adanya peralihan kepemimpi nan di tubuh ormas Islam ini.

Tapi, apakah dorongan kembali agar Muhammadiyah berkontribusi lebih dalam suksesi nasional nanti akan menggelinding deras di forum tanwir kali ini? Banyak faktor dan aktor yang akan sangat menentukan, apalagi masalah ini kemungkinan besar tidak masuk dalam agenda res - mi tanwir. Suatu kondisi yang mung - kin tidak bisa disamakan dengan suasana psikologis warga Muham - ma diyah pada Pemilu dan Pilpres 2004. Namun, rekomendasi Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Ma - kassar, Agustus 2008, sangat terang meminta Muhammadiyah mendo - rong kader terbaiknya untuk terjun dalam suksesi kepemimpinan na - sional mendatang. Tidak bisa dina - fikan bahwa semangat rekomendasi itu mengarah kepada pimpinan puncak Muhammadiyah saat ini.

Sesungguhnya aspirasi ini sempat menyeruak dalam Sidang Tanwir di Yogyakarta, April 2007, dalam sesi pandangan umum Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Pemuda Mu - hammadiyah.

Sikap politik Muhammadiyah ter - kait suksesi kepemimpinan 2009 akan semakin jelas terlihat arahnya pada sidang tanwir kali ini. Ke siap - an dan totalitas organisasi akan sa - ngat menentukan langkah Din selanjutnya. Kondisi sebaliknya akan berdampak lain pula. Fakta di la - pangan menunjukkan bahwa suarasuara di level wilayah dan daerah masih belum padu. Faktor aspirasi dan afiliasi partai politik warga Muhammadiyah yang beragam me - mainkan peran penting dalam proses tarik-menarik ini. Bila persoalan ini dilihat dalam kerangka pertarungan kutub-kutub politik yang ada, Gol - kar, PAN, PKS, PPP, bahkan PMB sama-sama memiliki jaringan dan akses ke semua lini organisasi Mu - ham madiyah.

Melampaui polemik ini, hajatan Tanwir di Bandar Lampung tentu akan menjadi momentum terbaik Muhammadiyah untuk melakukan konsolidasi internal organisasi sesuai amanat Muktamar 2005 di Malang. Yang pasti, sebagai organisasi yang dewasa, Muhammadiyah harus tetap menampilkan keteladanan dan sikap lebih arif dalam praktik berdemo - krasi dan bernegara sebagaimana tema tanwir. Selamat bermu sya wa - rah. Wallahu`alam.

Fatsun Politik Muhammadiyah

2009-03-11T17:56:00.000+07:00

Ridho Al-Hamdi
(Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah)

Muhammadiyah memiliki hajat bernama tanwir yang diadakan pada 5-8 Maret 2009 lalu di Bandar Lampung, sebuah forum terbesar di Muhammadiyah setelah muktamar. Salah satu agenda besar yang dibahas adalah meneguhkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam menuju terciptanya masyarakat yang mandiri dan berkeadaban. Sebulan kemudian, tepat 9 April 2009, pesta demokrasi digelar di republik ini untuk memilih para anggota legislatif. Jarak yang tidak jauh antara tanwir dan pemilu, apalagi tanwir diadakan sebelum pemilu.

Sebagai organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan masa depan negeri ini. Apalagi tema dalam tanwir adalah membangun visi dan karakter bangsa. Sebuah momentum yang cukup tepat bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam menuntun jalannya demokrasi di negeri ini. Selain itu, kader-kader Muhammadiyah sudah tersebar di berbagai sektor pemerintahan sehingga kualitas dan kapabilitas mereka perlu dikembangkan ke jenjang yang lebih luas lagi. Kader Muhammadiyah juga kader bangsa, sehingga bukan menjadi sesuatu yang mengherankan jika ada kader Muhammadiyah yang berkontestasi di tingkat nasional. Toh, dia juga warga negara Indonesia yang memiliki hak sama dengan warga negara lain yang non-Muhammadiyah.

Jika pada Pemilu 2004 Muhammadiyah memiliki kader yang maju sebagai salah satu kandidat presiden, mengapa pada Pemilu 2009 ini tidak berperan juga. Ini bukan berarti ingin mengulangi kesalahan, tetapi justru belajar dari sejarah untuk menciptakan sejarah baru. Realitas lahirnya Partai Matahari Bangsa merupakan bentuk 'kekecewaan' terhadap Partai Amanat Nasional yang selama ini tidak bisa menampung aspirasi warga Muhammadiyah. Padahal, pendiri partai berwarna biru ini adalah mantan ketua umum Muhammadiyah.
Atas dasar realitas tersebut di atas, muncul egoisme di kalangan elite gerakan ini, mengapa kader Muhammadiyah tidak maju sebagai salah satu kandidat presiden? Di antara para pimpinan Muhammadiyah yang popularitasnya cukup tinggi adalah Dien Syamsuddin, yang sekarang menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Popularitasnya sebagai cendekiawan Muslim tidak hanya terdengar di Indonesia, gaungnya bahkan hingga ke taraf internasional. Sebuah modal sosial yang cukup kuat untuk berkontestasi dengan para pesaing lainnya.

Gelombang demokrasi membuka keran bagi semua warga negara untuk terlibat sebagai pemain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kalaupun hanya sekadar menjadi penonton, harus menjadi penonton yang kritis. Di antara salah satu pemain ataupun penonton itu pasti ada warga Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah sudah sejak lama menetapkan garisnya untuk tidak berpolitik praktis, tetapi tetap menghormati dan tidak buta terhadap politik. Jika berpolitik praktis, imbasnya akan terseret pada struktur Muhammadiyah itu sendiri.

Sebagai contoh, jika ada ketua PWM yang maju sebagai calon legislatif dan dia menang dalam pemilihan, akan muncul logika di masyarakat bahwa untuk mendapatkan kursi legislatif tidak harus kemana-mana (apalagi mengeluarkan banyak biaya), tetapi cukup merebut kursi ketua PWM saja. Lalu, untuk merebut kursi ketua PWM harus melalui tahap persaingan ketat di antara para calon yang bersaing. Tidak menutup kemungkinan, akan terjadi segala cara untuk mendapatkan jabatan ketua PWM, termasuk money politic dan black campaign di antara para calon. Jika hal ini terjadi, struktur Muhammadiyah akan terseok-seok.

Karena itulah, melihat adanya perkembangan tersebut, Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan bagi pimpinan Muhammadiyah, ortom, dan amal usaha untuk terlibat dalam politik praktis, yaitu maju sebagai calon legislatif, kepala daerah, ataupun DPD. Jika para kadernya tetap maju, harus meninggalkan jabatannya di struktur Muhammadiyah. Di samping itu pula, Muhammadiyah mungkin belajar pada sejarah bahwa di Pemilu 2004 telah gagal mengantarkan kadernya menuju kursi RI satu, maka sejarah itu jangan berulang lagi. Sebagian opini publik mengatakan bahwa orang sekaliber tokoh reformasi Amien Rais saja kalah, apalagi orang lain.

Sebagaimana kita tahu, bahwa Dien Syamsuddin sudah bergegas akan maju menjadi salah satu kandidat yang akan meramaikan bursa calon presiden ketujuh di republik ini. Hal ini terus menjadi perbincangan liar di internal Muhammadiyah. 'Bola liar' itu seperti tak berpangkal. Ada beberapa hal catatan penting yang dikemukakan di sini. Pertama, Muktamar Muhammadiyah Malang 2005, melahirkan adanya kontrak moral di antara ketiga belas pimpinan Muhammadiyah yang terpilih (berikut tanda tangannya), bahwa mereka akan mengabdi di Muhammadiyah hingga akhir periode. Artinya, mereka semua telah berkomitmen atau mewakafkan diri untuk benar-benar berjuang di Muhammadiyah.

Kedua, realitas saat ini mengatakan bahwa Muhammadiyah belum memberikan restu kepada Dien untuk maju sebagai capres, terutama di kalangan elite. Ketiga, partai yang mengusung Dien maju sebagai calon presiden bukanlah partai besar yang sudah teruji pada pemilu-pemilu sebelumnya, apalagi basis suaranya belum bisa dibuktikan secara konkret. Sebagian masyarakat mengatakan, partai pengusung Dien adalah partai pecahan dan setiap partai pecahan biasanya sulit untuk menjadi partai besar. Keempat, kader-kader Muhammadiyah tersebar di parelemen dan partai yang berbeda-beda sehingga menjadi sulit bagi Dien untuk bisa merangkul mereka dan membulatkan suara pada satu fokus isu. Kelima, kecenderungan pemilih warga Muhammadiyah adalah pemilih rasional (rational voter), walaupun masih ada sebagian yang cenderung ideologis.

Tanwir yang akan berlangsung pada awal Maret nanti, merupakan arena netral yang siapa saja bisa memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena itu, sebelum itu semua terjadi, kita jangan mempolitisasi tanwir sebagai ajang untuk merapatkan isu tertentu, misalnya pencalonan presiden. Tanwir merupakan forum yang dihadiri oleh semua perwakilan wilayah, maka hendaklah forum ini dijadikan sebagai arena untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang memiliki karakter yang bermartabat di hadapan semua negara.

Tujuan tersebut di atas jauh lebih mulia daripada tujuan-tujuan pragmatis yang kepentingannya hanya sesaat. Jangan sekali-kali menodai tanwir dengan kepentingan politik praktis segelintir orang. Muhammadiyah jangan terlalu lelah dan kehabisan energi pada tahun yang serbademokrasi ini. Karena, Muhammadiyah memilik fatsun dalam berpolitik. Masih ada pekerjaan rumah yang akan menanti, yaitu Muktamar Muhammadiyah 2010 yang agendanya jauh lebih besar dan tentu menguras pemikiran yang sangat mendalam. Pada muktamar satu abad inilah, pikiran-pikiran Ahmad Dahlan akan diformulasikan ulang untuk menginjak pada abad kedua. Kiranya, Dien dan warga Muhammadiyah bisa memahami realitas ini.

Suasana Tanwir Lampung

2009-03-10T07:51:00.000+07:00

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Tentu warga Muhammadiyah berterima kasih kepada harian Republika yang selama beberapa hari telah menyediakan ruang khusus untuk meliput Sidang Tanwir Muhammadiyah yang kali ini diadakan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009. Dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Ahad sore. Agak di luar perkiraan saya semula tentang kesiapan PWM (Pimpinan Wilayah Muhmmadiyah) Lampung sebagai tuan rumah bagi tamu yang berjumlah sekitar 200 orang, ternyata penyelenggaraan Tanwir cukup bagus dan tertib.

Mengapa harus di hotel? Apakah Muhammadiyah dengan cara demikian itu tidak semakin 'jauh' dari rakyat banyak yang jarang masuk ke hotel berbintang? Pertanyaan model ini tentu sah saja untuk dilontarkan, tetapi sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan tuntutan efisiensi dan kemudahan. Dalam hubungan ini, apa yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Prof A Malik Fadjar, menarik untuk dicatat: Muhammadiyah jangan dibawa ke jalan-jalan sempit, buntu lagi. Muhammadiyah itu besar, jangan mengerdilkan diri.

Dengan semakin meluasnya kawasan urban di Indonesia yang sudah mencapai 58 persen, warga Muhammadiyah harus meninggalkan wawasan 'jalan sempit' yang serbarural seperti yang masih tersisa pada sebagian warga.Tetapi, orang tidak boleh salah paham bahwa Muhammadiyah kini telah berubah menjadi gerakan Islam elitis, melupakan warga pedesaan yang sebagian masih jauh tertinggal, tidak saja dari segi ekonomi, tetapi juga dalam ranah pendididikan dan kesehatan.

Muhammadiyah tidak akan pernah membeda-bedakan antara orang kota dan desa, semuanya akan dilayani dalam batas kemampuan gerakan sosio-keagamaan modern ini. Dengan demikian, Sidang Tanwir di sebuah hotel tidak ada sangkut-pautnya dengan kemungkinan pergeseran sikap Muhammadiyah dalam melayani masyarakat banyak. Kehadiran Muhammadiyah sejak awal kelahirannya adalah untuk melayani dan mencerdaskan. Filosofi ini tampaknya akan bertahan untuk selama-lamanya, karena memang itulah raison de'tre Muhammadiyah yang tahan banting sejarah.

Lampung yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia, dan Muhammadiyah berada di dalamnya, dengan tanwir ini, kesan umum tentang serba kemiskinan itu mulai terhapus. Tentu penglihatan selintas ini tidak mesti mewakili realitas masyarakat yang sebenarnya, tetapi kesan positif itu berfungsi sebagai doa Muhammadiyah agar wilayah Lampung cepat bebenah diri untuk menghalau kemiskinan itu sampai ke batas-batas yang jauh. Dalam perspektif ini, kultur good governance yang lagi gencar-gencarnya dilancarkan oleh Depdagri harus dijawab oleh Pemda Lampung dan masyarakat secara keseluruhan dengan menunjukkan sikap responsif dan proaktif.

Muhammadiyah harus berdiri paling depan untuk turut serta memberikan jawaban positif itu. Tidak ada jalan yang lebih efektif untuk menghalau kemiskinan itu, kecuali secepatnya menerapkan secara jujur dan bertanggung jawab prinsip-prinsip good governance berupa: keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan sikap jujur. Muhammadiyah Lampung sebagai salah satu kekuatan sipil harus mau berjibaku untuk menjadi mitra pemda dan kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat dalam upaya menegakkan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik itu.

Tentu mesti dimulai dari internal Muhammadiyah sendiri terlebih dulu. Dalam mengelola amal usaha yang bertebaran itu, pimpinan Muhammadiyah setempat agar dapat dijadikan teladan oleh berbagai pihak. Dan itulah dakwah dalam format yang konkret. Dengan penyelenggaraan tanwir yang berjalan lancar ini, semoga menjadi pertanda bahwa Muhammadiyah Lampung memang sudah siap untuk berlomba dengan Muhammadiyah di wilayah-wilayah lain yang bilangannya sudah berada di angka 33, sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia.

Sebuah pengakuan disampaikan kepada saya oleh Ketua PWM Banten bahwa Tanwir Lampung ini lebih bermutu dari tanwir-tanwir sebelumnya, dilihat dari sisi manapun. Para pemakalah yang diundang PP dalam tanwir ini, menurut peserta hampir seluruhnya bermutu tinggi dari segi muatan dialog pencerahan. Suasana damai dan serius dalam sidang-sidang adalah indikator bahwa Muhammadiyah sudah semakin piawai dalam menata manajemen organisasi. Isu-isu politik kontemporer ditanggapi peserta secara biasa saja, tidak ada urat leher yang harus tegang, seperti pengalaman dalam Tanwir Denpasar dan Makassar beberapa tahun yang lalu. Bravo PWM Lampung!

MUHAMMADIYAH DALAM PENYEHATAN DEMOKRASI

2009-03-09T14:37:00.000+07:00
Oleh: Yudi Latif*

Menjelang Pemilu ketiga pada Orde Reformasi, perkembangan demokrasi Indonesia,
yang menurut text book bisa dikonsolidasikan dalam dua kali pergantian pemerintahan,
masih menyisakan banyak persoalan.
Bukannya tanpa capaian. Kunjungan Hillary Clinton belum lama berselang
mengindikasikan adanya pencapaian ini yang bisa diapresiasi dunia luar. Di Asia
Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan perkembangan demokrasi yang
positif. Thailand mengalami ketidaktentuan. Malaysia terkendala “two-tier democracy”.
Filipina bermasalah dalam pranata demokrasi, dengan angka kedua tertinggi di dunia
menyangkut pembunuhan jurnalis dengan motif politik. Brunei dianggap “so and so”.
Singapura tetap penting dalam perekonomian, tetapi bukanlah model demokrasi.
Myanmar adalah problem dunia. Indochina masih ruwet. Tak heran, Indonesia menjadi
satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar kunjungan Clinton untuk
pertama kali.
Sejauh menyangkut dunia Islam, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim
terbesar, dan demokrasi terbesar ketiga, di dunia, dengan watak keterbukaan, moderasi
dan toleransi yang menonjol, yang bisa dijadikan acuan baru dalam tata-hubungan
berbasis kekuatan cerdas dan kebersamaan nilai kemanusiaan. Citra keterbukaan dan
moderasi ini mendapat apresisiasi dunia luar seperti diindikasikan oleh kepercayaan
untuk menjadi tuan rumah “World Climate Change Summit”, dan “World Islamic
Economic Forum, selain juga terbukti oleh kemampuan kita merekonsiliasikan konflik
secara damai, seperti penyelesaian krisis di Aceh, Poso, Papua.
Pencapaian
Sejak era Pemerintahan Habibie, perlbagai langkah untuk mendemokratisasikan
institusi dan prosedur-prosedur politik telah dilakukan dengan sejumlah transformasi
yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif fair dan berulang, kebebasan
berekspresi, keluasan akses informasi (meski belum ada jaminan perudang-undangan),
desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presiden dan pilkada secara langsung dan
sebagainya.
Selain itu, terdapat perubahan mendasar berdimensi struktural dan kultural. Yang
paling menonjol adalah tercapainya konsensus elit (elite settlement) untuk hal-hal
fundamental. Elite settlement merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada
* Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia)

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah

2009-03-09T06:49:00.000+07:00

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah

Bandar Lampung - Usai sudah perhelatan Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009 yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Sejumlah agenda Tanwir telah selesai dibahas, termasuk harapan warga Persyarikatan atas berbagai hal, yang tertuang dalam Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah.

Berikut adalah Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009.
I. Visi dan Karakter Bangsa
Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa;
Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Mengusulkan kepada Pemerintah RI agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional.

II. Politik dan Pemilu 2009
Muhammadiyah mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan (power struggle) belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Akan tetapi Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus negara/pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, serta tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya;
Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk memilih pemimpin nasional pada Pemilu 2009, yang:
Memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik, diri sendiri, keluarga, kroni dan lainnya;

Berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kepentingan negara, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara;

Mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri, serta mampu mewujudkan good governance termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu;
Melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.
Muhammadiyah menyeru dan mengajak segenap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2009 secara cerdas dan kritis. Penggunaan hak politik tersebut merupakan wujud tanggungjawab berdemokrasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
Muhammadiyah mengajak segenap kekuatan politik, elite, dan warga masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk politik uang dan cara-cara yang kotor dalam berpolitik pada Pemilu 2009, sebab tindakan seperti itu selain tidak benar juga dapat merusak tatanan kehidupan politik nasional dan meruntuhkan moral bangsa.

III. Internasional
Muhammadiyah menyeru Dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas kongkrit bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam;
Muhammadiyah mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia untuk tetap memperkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara Muslim yang tertindas seperti Palestina, Irak, Sudan, dan sebagainya;
Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk membentuk Atase Agama di Kedubes Republik Indonesia di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan pembinaan keagamaan;
Muhammadiyah mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun Tata Dunia baru yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, dan saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.

Bandar Lampung, 8 Maret 2009

Muhammadiyah Serukan Islam Membangun Jaringan

2009-03-09T06:43:00.000+07:00

.

/

Artikel Terkait:
Datangi Wapres, Alumni Muhammadiyah Akui Tak Berpolitik
Muhammadiyah Tak Dukung Seorang Pun
Puisi-puisi Yudhiono Aprianto
Caleg Diminta Tidak Bawa Nama Muhammadiyah Saat Kampanye
Din Bisa Jadi Pasangan JK dan SBY

Senin, 9 Maret 2009 | 02:35 WIB

BANDARLAMPUNG,MINGGU-Muhammadiyah menyerukan dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas konkret bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam.

Pernyataan Muhammadiyah tersebut, merupakan rekomendasi Sidang Tanwir Muhammadiyah, di Bandarlampung, 5-8 Maret, yang disiarkan Minggu (8/3).

Rekomendasi internasional lainnya, mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia untuk tetap memperkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara muslim yang tertindas seperti Palestina, Irak, Sudan, dan sebagainya.

Setelah itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk membentuk Atase Agama di Kedubes RI di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan pembinaan agama.

Selanjutnya, ormas keagamaan itu mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun tata dunia baru yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, dan saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.

Humas Tanwir Muhammadiyah, Suprapto menambahkan, terkait politik, rekomendasi Muhammadiyah mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara.

"Akan tetapi, Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat mengurus negara atau pemerintah dengan benar," katanya.

Selain itu, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan serta tidak menggunakan "aji mumpung" dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.

2009-03-08T16:34:00.000+07:00

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

I N S T R U K S I

No. 03/INS/I.0/A/2008

Tentang:

MENJAGA KEMURNIAN DAN KEUTUHAN MUHAMMADIYAH

MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan prinsip-prinsip khittah dan kebijakan-kebijakan yang selama ini berlaku tentang politik menyampaikan Instruksi dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2009 sebagai berikut:

1. Menegaskan bahwa sebagai organisasi/gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan maka sesuai dengan khittah, Muhammadiyah tidak bergerak dalam lapangan dan kegiatan politik, tetapi tetap berada dalam posisi independen, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu organisasi politik apapun.

2. Melarang Pimpinan Persyarikatan beserta Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Persyarikatan melibatkan organisasi/Persyarikatan untuk kepentingan mendukung atau menolak partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan partai politik dan/atau tim sukses partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik tertentu.

3. Meminta kepada Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Persyarikatan jika ada anggota pimpinan/fungsionaris yang menjadi anggota Tim Sukses partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai selesainya kegiatan Pemilu.

4. Melarang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Persyarikatan termasuk di lingkungan Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang dimanfaatkan untuk kampanye partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dalam bentuk apapun.

5. Melarang penggunaan lambang/simbol, dana, sarana, prasarana, dan fasilitas milik Persyarikatan seperti gedung sekolah/kampus, rumah sakit/poliklinik/balai pengobatan, masjid/mushalla, panti asuhan, kantor Persyarikatan, dan lain-lain dengan perlengkapannya untuk kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh partai politik.

6. Menganjurkan kepada seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan maupun warga Muhammadiyah untuk ikut mendorong dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, bersih, demokratis, damai, dan memihak kepada kepentingan rakyat, serta dapat mencegah dan menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan/anarkhis, praktek politik uang dan hal-hal yang melanggar norma-norma agama dalam Pemilu tersebut. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta semua pihak untuk tidak menjadikan kampanye sebagai ajang konflik, kekerasan, dan hal-hal lain yang merugikan manusia dan hajat hidup publik, termasuk dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

7. Memberikan kebebasan kepada anggota/warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak politik/hak pilih/hak asasi sesuai hati nuraninya, dengan sebaik-baiknya secara cerdas, kritis, disertai istikharah, dan mempertimbangkan kemaslahatan/kepentingan Persyarikatan, umat, dan masyarakat baik secara nasional, maupun di wilayah/daerah yang bersangkutan. Kebebasan menggunakan hak tersebut dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban amanah kepada Allah SWT dalam menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia.

8. Menghimbau warga Muhammadiyah yang memasuki dan apalagi menjadi pimpinan partai politik/tim sukses, selain dapat membawa missi Muhammadiyah juga tetap beraqidah dan berakhlaq Islam, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.

9. Menyerukan kepada segenap warga dan Pimpinan Muhammadiyah untuk tetap menjaga keutuhan, meningkatkan kebersamaan dan lebih mempererat ukhuwah/persaudaraan antara anggota pimpinan khususnya serta antara anggota Muhammadiyah umumnya, sehingga Muhammadiyah tetap dapat melaksanakan perannya dalam rangka dakwah Islam amar ma`ruf nahi munkar.

Garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut dimaksudkan agar supaya pimpinan Persyarikatan tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar di samping dapat berfungsi sebagai pengayom bagi warga Muhammadiyah secara keseluruhan yang berbeda dan beragam wadah dan saluran politiknya. Sedangkan bagi warga Muhammadiyah yang duduk di pimpinan partai, dengan adanya pengaturan dan pembagian tugas tersebut, tidak merasa terganggu bahkan dapat berperan maksimal dalam partai serta bisa memberikan keteladanan yang baik.

Demikianlah instruksi ini kami sampaikan agar dapat disosialisasikan kepada segenap Pimpinan Persyarikatan beserta Unsur Pembantu Pimpinannya, Amal Usaha, Ortom, dan warga Persyarikatan di tingkatan masing-masing untuk mendapat perhatian sepenuhnya dan dapat dilaksanakan dengan penuh kebijakan, kesadaran dan ketulusan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pertolongan dan perlindungan kepada kita.

Nasrun min Allah wa fathun qarib.

Yogyakarta, 16 Rajab 1429 H

19 Juli 2008 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh

TANWIR MUHAMMADIYAH TAHUN 2009

2009-03-07T17:32:00.001+07:00

–
A Rosyad Sholeh
–

Melaksanakan amanat Anggaran Dasar Muhammadiyah, pada tahun 2009 ini, tepatnya tanggal 5 - 8 Maret 2009, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Sidang Tanwir tahun 2009, bertempat di kota Bandar Lampung. Tanwir tahun 2009 ini merupakan Tanwir kedua pada periode sekarang ini, dan Tanwir jelang Muktamar ke-46 yang akan dilangsungkan di Yogyakarta pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Karenanya dapat dipahami kalau Tanwir Tahun 2009 ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi perjalanan Persyarikatan. Melalui Tanwir ini, selain dapat dilakukan evaluasi terhadap perjalanan Muhammadiyah selama 1 tahun setelah Tanwir pertama yang lalu, juga dapat dilakukan evaluasi pula terhadap persiapan penyelenggaraan Muktamar ke-46 yang tinggal satu setengah tahun lagi itu. Di samping itu, Tanwir yang merupakan permusyawaratan di bawah Muktamar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pimpinan Pusat beserta Wakil Majelis, Lembaga dan Ortom Tingkat Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dan Wakil Wilayah dari seluruh Indonesia itu, rasanya juga tepat dijadikan sebagai forum untuk membahas permasalahan dan tantangan yang tengah dihadapi bangsa ini serta peran apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah dan Tajdid dalam ikut mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.
Bangsa Indonesia saat ini, -sebagaimana dilukiskan dalam pokok pikiran yang mendasari diselenggarakannya Tanwir tahun ini- masih menghadapi krisis multidimensi. Di antara krisis yang melanda bangsa ini, selain di bidang ekonomi, ialah krisis moral dan spiritual serta disorientasi (ketidakjelasan dan salah arah) visi kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis orientasi nilai dan visi kebangsaan tersebut dapat ditunjukkan dalam sejumlah kasus seperti maraknya politik uang dan skandal di dunia politik, kian terbukanya orientasi kekuasaan para elit dan melemahnya kepekaan mereka dalam menghadapi problema bangsa, terbongkarnya berbagai kasus korupsi di birokrasi dan lembaga pemerintahan, kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan konflik sosial, melemahnya harga diri dan kedaulatan sebagai bangsa dan negara merdeka, kekayaan dan aset-aset negara yang dijual kepada pihak asing, dan berbagai masalah krusial lainnya seperti kemiskinan, penjualan manusia, pengangguran dan sebagainya.
Berbagai krisis tersebut dalam aspek tertentu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis visi dan karakter kebangsaan. Bangsa ini, sebagaimana ditunjukkan oleh para elit dan warganya kehilangan pijakan dan orientasi nilai dalam sikap dan tindakannya. Tindakan-tindakan yang berpijak pada nilai benar-salah, baik-tidak baik, pantas-tidak pantas sering dikalahkan oleh orientasi serba kegunaan dan kepentingan. Selain itu terdapat pula kecenderungan lemahnya karakter para elit yang kehilangan ketegasan sikap dalam menghadapi pihak asing dan dalam menyikapi berbagai persoalan untuk memertahankan prinsip menjaga martabat bangsa. Lebih jauh lagi, bangsa ini seolah-olah tengah kehilangan arah tentang masa depannya sehingga menjauh dari cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana diletakkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa ini.
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang berkiprah di lapangan dakwah dan tajdid tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi krisis visi dan karakter bangsa tersebut. Muhammadiyah perlu menjawab persoalan-persoalan krusial bangsa, khususnya menyangkut ikhtiar membangun visi dan karakter bangsa, sehingga bangsa ini benar-benar mengetahui arah masa depannya dan memiliki kepribadian yang berbasis akhlak mulia menuju terwujudnya peradaban yang dicita-citakan. Muhammadiyah dengan pengalaman sejarah yang panjang dan berkomitmen tinggi pada pembangunan cita-cita kebangsaan dituntut peran aktifnya untuk membangun kembali visi dan karakter bangsa ini di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain yang semakin maju. Dengan demikian, Muhammadiyah secara obyektif mampu mewujudkan nilai-nilai Islam yang didakwahkannya sebagai rahmatan lil ‘alamin bagi bangsa Indonsia tercinta ini. Atas dasar inilah maka Tanwir Muhammadiyah tahun ini mengangkat sebuah tema, yaitu:
“MUHAMMADIYAH MEMBANGUN VISI DAN KARAKTER BANGSA”

Prof. DR. HM Amien Rais, MA:

2009-03-07T17:30:00.000+07:00

Jika Merangkul Semua Partai,
Muhammadiyah Bisa Pingsan Berdiri!

Pesta demokrasi di Indonesia akan segera digelar tahun ini. Di tengah-tengah persiapan partai-partai politik menuju perhelatan akbar tahun ini, tidak sedikit para aktivis Muhammadiyah terjun ke dunia politik praktis. Banyak pengurus maupun anggota Muhammadiyah berebut mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fenomena semacam ini sangat mengkhawatirkan, karena Muhammadiyah bisa diperalat untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Dalam kondisi genting semacam ini, bagaimanakah agar idealisme dalam ber-Muhammadiyah tetap terjaga dan aspirasi politik warga persyarikatan dapat tersalurkan lewat partai-partai politik yang akan bertarung di ajang pemilu nanti? Berikut ini petikan wawancara Mu’arif dari Suara Muhammadiyah dengan Prof. DR. HM Amien Rais, MA, Penasihat PP Muhammadiyah, Bapak Reformasi, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan mantan Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Menjelang pemilu kali ini, pragmatisme politik di Indonesia mulai tampak. Apakah fenomena semacam ini akan berpengaruh pada para aktivis Muhammadiyah?
Jadi, yang tidak boleh dilupakan, kehidupan politik itu tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan sebuah negara modern. Tidak kalah pentingnya, harus disadari bahwa keputusan-keputusan politik yang diambil oleh sebuah negara akan punya implikasi sangat jauh di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan pada cara berpikir dan model kehidupan bangsa bersangkutan. Begitu pentingnya keputusan politik, bisa kita lihat misalnya, apakah kita memilih sentralisasi kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan, ini sebuah keputusan politik. Apakah kita mengundang IMF untuk menolong perekonomian kita atau lebih percaya diri tidak perlu IMF, itu juga sebuah keputusan politik. Malahan, apakah kita perlu reformasi atau tidak perlu, itu juga keputusan politik. Jadi, semua anggota masyarakat dari sebuah negara modern memang akan berhubungan, bersinggungan, bahkan hidup dalam wilayah politik.
Hanya masalahnya, orang-orang Muhammadiyah harus sedikit lebih cerdas daripada kebanyakan anggota masyarakat yang memang tidak dibimbing oleh kesadaran ilahiyah. Biasanya, politik itu selalu dikaitkan dengan pertanyaan mendasar, yaitu siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ini adalah definisi politik yang sangat sekuleristik. Sedangkan, kalau kita kembali kepada asas agama kita, maka definisi politik yang anggun dan lengkap adalah berkaitan dengan siapa, mendapat apa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, masalah mengapa ini sangat penting karena berkaitan dengan niat. Padahal, kata Nabi saw, niat seseorang merupakan pokok pangkal kecelakaan atau keberhasilan dari usaha perjuangannya. Sesungguhnya, tidak ada salahnya orang-orang Muhammadiyah, para tokoh intelektualnya, tokoh angkatan mudanya, bahkan para pemikirnya, untuk ikut terjun ke gelanggang politik. Jangan sampai kekuasaan politik dimonopoli oleh orang-orang yang tidak paham dengan perjuangan Muhammadiyah.
Hanya saja, kepada kader-kader Muhammadiyah perlu dibekali bahwa mengapa mereka terjun ke dunia politik. Tentu bukan karena mengejar kursi, bukan mengejar honorarium yang gede, bukan karena mengejar kekuasaan demi kekuasaan, tetapi sesungguhnya mereka ingin berkhidmat melakukan ibadah dalam arti luas lewat kegiatan politik. Karena itu, seharusnya secara konseptual, tidak mungkin kader Muhammadiyah terjerembab ke dalam pragmatisme politik, apalagi politik yang berbau Machiavelli, yaitu tujuan menghalalkan cara. Nah, inilah yang sering saya katakan dulu, bahwa memang masuk ke wilayah politik selalu banyak godaan, banyak rintangan, tetapi banyak juga contoh bahwa tokoh-tokoh pemikir Islam, baik di Iran, Turki, Mesir, Syria, dan Malaysia, yang tetap piawai masuk dunia politik, justru menghasilkan kebajikan dan keuntungan buat umat Islam.

Ada semacam kekhawatiran dari Muhammadiyah sampai keluar SK PP No. 160 tentang para aktivis persyarikatan yang terjun ke dunia politik. Bagaimana menurut bapak?
Prinsipnya adalah, bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah yang masuk ke dunia politik, di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, secara otomatis harus meninggalkan dan menanggalkan jabatannya di Muhammadiyah.

Secara otomatis?
Ya! Secara otimatis harus begitu.

Sekalipun tidak jadi?
Nah, kalau tidak jadi saya tidak tahu!
Contohnya, ketika saya menjabat sebagai ketua umum DPP PAN, maka otomatis saya berhenti menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dilanjutkan oleh Pak Syafii Ma’arif. Ini percontohan yang saya berikan dulu. Mengapa? Supaya Muhammadiyah tetap ditekuni secara total sementara si tokoh yang masuk ke dunia politik juga bisa berpikir lebih total untuk mencapai cita-citanya. Jadi, tidak ada tokoh Muhammadiyah yang kakinya yang satu masih di persyarikatan sementara satunya lagi di dunia politik, nanti tidak akan berhasil dan malah menjadi bumerang. Lama-lama, dia bisa mengatasnamakan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan politiknya. Atau sebalikya, dia akan membawa-bawa politik ke Muhammadiyah. Itu bisa merusak.

Bagaimana komentar bapak tentang beberapa pimpinan di Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik?
Dalam hal ini, saya ingat dalam perjanjian bersama dari para anggota pimpinan Muhammadiyah seusai muktamar di Malang, dikatakan, siapa pun yang mencalonkan diri untuk memangku suatu jabatan publik, seperti bupati, walikota, gubernur, presiden, wapres, dan lain-lain, memang otomatis harus berhenti dari kepemimpinan di Muhammadiyah. Saya tidak ingin menggurui, saya kira anggota pimpinan Muhammadiyah, 13 yang terpilih, lebih arif dan piawai untuk memecahkan permasalahan ini.

Khittah Muhammadiyah tentang politik menggunakan istilah “menjaga jarak” dengan parpol. Belakangan ini, terdengar nyaring istilah baru, yaitu “menjaga kedekatan yang sama” dengan partai-partai politik. Bagaimana menurut bapak?
Saya kira, kata-kata “menjaga jarak” atau “menjaga kedekatan yang sama” hanya kata-kata dekoratif yang bisa diformulasikan secara berbeda-beda. Tetapi yang jelas, Muhammadiyah adalah sebuah jam’iyyah, persyarikatan, harakah, sebuah kekuatan Islam di negeri ini, yang berdurasi jauh lebih panjang dan punya cita-cita jauh lebih luhur dari partai-partai politik. Karena itu, ketika saya jadi Ketua Umum DPP PAN, saya sering mengatakan jangan pernah ada pimpinan Muhammadiyah mencoba menarik Muhammadiyah ke partai-partai yang ada. Bahkan, saya akan marah sekali kalau ada orang Muhammadiyah menganjurkan supaya orang-orang Muhammadiyah bernaung di bawah bendera PAN! Biarkanlah orang-orang Muhammadiyah yang umumnya kritis dan berpikir korektif memilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Tetapi, jangan pernah menyangkutkan Muhammadiyah dengan sebuah partai politik secara organisatoris, secara psikologis, apalagi kemudian diformalkan.

Ada kesan, lewat kata-kata ini, Muhammadiyah hendak merangkul semua partai. Tanggapan bapak?
Itu tidak boleh! Muhammadiyah kehabisan tenaga. Kalau Muhammadiyah merangkul semua partai malah bisa pingsan berdiri! Jadi, itu aneh sekali. Muhammadiyah akan kehabisan tenaga.

Sidang Tanwir nanti akan mengangkat tema “Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa”. Menurut bapak, bagaimanakah visi Muhammadiyah tentang bangsa ini?
Insya Allah, saya juga merupakan salah satu yang diundang untuk berbicara di Sidang Tanwir Muhammadiyah di Lampung nanti. Menyangkut masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, Muhammadiyah memang harus punya visi. Nah, visi Muhammadiyah itu tentu sepenuhnya kongruen, sama dan sebangun, dengan visi Al-Qur’an dan visi Sunnah Shahihah. Jadi, Islam dan Sunnah Nabi yang universal tidak mungkin bersilang selisih, apalagi bertolak belakang, dengan kebutuhan asasi umat manusia. Jadi, enaknya seorang politisi yang sudah paham Muhammadiyah, ke mana pun dia bergerak dan berkegiatan, maka tetap saja pegangannya adalah amar ma’ruf dan nahi munkar. Kemudian dengan pemahaman Qur’an dan Sunnah yang benar dan proporsional, maka dia akan bisa membawakan diri secara proporsional, juga di kehidupan pendidikan, ekonomi, politik, sosial, pembanguan hukum, pengembangan iptek dan lain-lain.

Muhammadiyah tidak pernah berusaha mendirikan Negara Islam, tetapi justru bercita-cita “mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Bisa dijelaskan maksudnya?
Jadi, membangun masyarakat jauh lebih sulit daripada membangun sebuah negara. Membangun sebuah negara memang lewat pemegangan kekuasaan dari sebuah bangsa. Kekuasaan itu bisa diambil lewat proses demokrasi melalui pemilu, bisa juga lewat kudeta, bahkan bisa lewat pemberontakan. Nah, Muhammadiyah tidak percaya bahwa misi ke-Islaman Muhammadiyah bisa dilaksanakan semata-mata lewat kekuasaan. Kekuasaan itu sesuatu yang sifatnya sangat rapuh. Kekuasaan itu datang dan pergi, jatuh dan bangun, bahkan kadang-kadang bisa lenyap secara tiba-tiba. Tetapi, kalau masyarakat itu jauh lebih lestari, karena masyarakat adalah kumpulan dari tiap individu yang membentuk sebuah bangsa dengan segala macam aspirasi, impian dan cita-cita. Nah, Muhammadiyah tidak membidik Negara Islam sama sekali, tetapi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya, melakukan transformasi mental, transformasi gagasan, transformasi cara kehidupan dan bersikap, serta tranformasi etiket dan etika dalam kehidupan sebuah bangsa. Nah, kalau masyarakat itu lebih kurang sudah landing kepada nilai-nilai Islam, maka sesungguhnya tujuan Muhammadiyah itu sudah terpenuhi, sekalipun kita juga paham bahwa untuk melakukan transformasi kehidupan Islami di tengah masyarakat adalah sebuah perjuangan abadi. Intinya adalah, bahwa Muhammadiyah tidak akan berebut kekuasaan, tetapi Muhammadiyah itu berkhidmat di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan SDM, mengarahkan kepemudaan, keputrian, kepanduan dan lain-lain, tanpa melupakan kehidupan politik.l Rif

MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN LARANGAN RANGKAP JABATAN POLITIK DI MUHAMMADIYAH (2)

2009-03-07T17:06:00.000+07:00

DR. H Haedar Nashir, M.Si

Jadi, secara organisatoris-konstitusional maupun kultur organisasi Muhammadiyah, maka kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang larangan rangkap jabatan politik dengan jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Persyarikatan, selain memiliki landasan yang kuat, juga bukanlah hal baru, sehingga sesungguhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan Muhammadiyah. Bahwa, selalu ada bagian-bagian tertentu yang tampak baru dan harus diatur, tentu saja sesuai dengan perkembangan organisasi dan situasi yang dihadapi Muhammadiyah saat ini.

Dalam hal ini SK PP Muhammadiyah tersebut jangan ditafsirkan sebagai pengebirian dan mematahkan langkah para kader atau anggota untuk berkiprah di ranah politik-praktis atau di pentas politik nasional, tetapi sebagai pagar organisasi agar di satu pihak Muhammadiyah tetap berjalan di jalurnya sebagai gerakan dakwah di lapangan pembinaan masyarakat. Di sisi lain mereka yang berkiprah di dunia politik-praktis juga dapat berkonsentrasi sepenuhnya dalam menjalankan peran-perannya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bagaimana dengan pencalonan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? Masalah yang menyangkut pencalonan DPD memang terjadi perkembangan. Pada Pemilu 2004 melalui rapat pleno bersama Ketua-Ketua PWM se-Indonesia terdapat keputusan untuk mendorong anggota Muhammadiyah untuk menjadi calon dan anggota DPD, hal serupa juga berkembang ketika pertemuan PP Muhammadiyah dengan Ketua-Ketua PWM se-Indonesia di Jakarta tahun yang lalu. Dengan dasar itu, maka terjadi dukungan yang lebih khusus dan kadang melibatkan kelembagaan Muhammadiyah untuk menyukseskan anggota yang ditunjuknya guna menjadi calon dan anggota DPD. Ketentuan SK 160/2008 sebenarnya secara substantif tidak mengganggu proses penyuksesan calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Muhammadiyah di wilayah masing-masing, karena yang diatur adalah soal perangkapan jabatannya dan bukan keabsahan para calon yang telah ditunjuk maupun dukungan warga Muhammadiyah. Memang, dalam situasi tertentu mungkin akan dipolitisasi oleh calon lain atau yang tidak setuju dengan calon yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, tetapi jika proses kualitatif dan pengorganisasian dukungan berlangsung solid, maka dapat dicarikan solusi dan recovery yang baik.

Memang, ada perkembangan baru dengan DPD. Bahwa, DPD untuk Pemilu 2009 tidak murni non-politik sebagaimana Pemilu 2004, karena partai politik mulai terlibat dan diperbolehkannya calon yang mewakili dan memeroleh dukungan partai politik. Kedua, sejak Pemilu 2004 maupun untuk Pemilu 2009 di sejumlah wilayah tidak terdapat calon tunggal dari lingkungan Muhammadiyah, sehingga mulai terjadi fragmentasi calon dan dukungan. Masalah ini juga perlu menjadi perhatian, karena pada akhirnya akan mengganggu atau memengaruhi kondisi internal Muhammadiyah. Dipahami bahwa pada umumnya para anggota pimpinan yang maju menjadi calon anggota DPD memang karena didorong oleh warga atau organisasi Muhammadiyah, sehingga bukan karena ambisi pribadi. Namun, hal tersebut tentu tidak serta-merta menghimpitkan urusan dan jabatan secara sama dan sebangun dengan Muhammadiyah, sehingga apa pun memerlukan pengaturan dan jarak tertentu. Insya Allah dengan semangat niat ikhlas dan untuk kebesaran Muhammadiyah banyak hal yang menyangkut kemusykilan atau kesulitan dari implikasi kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat maupun Persyarikatan Muhammadiyah dapat dicarikan jalan keluarnya yang elegan.

Adapun perkembangan baru lain yang menyangkut kehadiran SK PP Muhammadiyah yang menyangkut larangan rangkap jabatan menjadi terasa lebih mengundang reaksi keberatan dari sebagian warga, tentu terkait dengan kondisi perpolitikan di Tanah Air yang berimbas pada Muhammadiyah. Sebenarnya secara umum dan memang telah menjadi budaya Muhammadiyah, ketentuan-ketentuan larangan rangkap jabatan seperti itu telah berlaku dan tidak banyak masalah. Memang, di sejumlah tempat belum terlaksana dengan baik, apakah karena kondisi setempat atau karena tidak ada eksekusi yang tegas dari Pimpinan Persyarikatan yang membawahinya, atau karena yang terkena larangan rangkap jabatan memang tidak bersedia untuk menantinya. Namun, kondisi Persyarikatan secara umum sesungguhnya berjalan normal dan tidak gaduh dengan kehadiran SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Hal yang perlu dipahami bahwa, kehadiran SK PP Muhammadiyah tentang larangan rangkap jabatan politik bukanlah penyebab masalah. Jika mau diletakkan secara proporsional, ketentuan seperti itu selain telah berlaku atau berjalan dari periode ke periode, juga hasilnya telah memantapkan kondisi Muhammadiyah dari overlapping atau tumpang-tindih dan berhimpit dengan tarikan-tarikan partai politik dengan segala kepentingannya. Tetapi situasi jelang Pemilu 2009 memang terjadi kecenderungan anggota Muhammadiyah yang bergairah masuk ke dalam partai politik, menjadi calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) maupun DPD, dan bahkan membidani lahirnya partai politik. Pada saat yang sama sebagian anggota Muhammadiyah tersebut memegang jabatan tertentu di struktur Persyarikatan, termasuk di amal usaha Muhammadiyah. Kondisi yang tumpang-tindih seperti itu menyebabkan terganggunya posisi dan proses perpolitikan dari para calon, sehingga kehadiran SK PP Muhammadiyah menjadi lebih terasa. Pangkalnya sebenarnya bukan SK Pimpinan Pusat, tetapi keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik dan partai politik.

Memang disadari pula bahwa politik dan berjuang melalui partai politik itu penting; sebagaimana pentingnya bergerak di lapangan dakwah kemasyarakatan yang non-politik. Muhammadiyah maupun Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga tidak menutup mata terhadap kepentingan politik yang strategis seperti itu, juga tidak alergi apalagi anti-politik. Namun, dengan khittah dan kebijakan-kebijakan larangan rangkap jabatan yang ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan bahwa Muhammadiyah harus tetap terjaga keberadaannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang bergerak di lapangan masyarakat dan tidak bergerak di lapangan politik-praktis. Selain itu, karena penting dan strategisnya politik, maka harus ditangani secara serius, terfokus, optimal, dan tidak sambilan. Dalam pertimbangan yang ideal dan praktis seperti itulah hendaknya Khittah dan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang ketentuan larangan rangkap jabatan politik harus dipahami, diletakkan, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Persyarikatan.

Bagaimana dengan sebagian lini organisasi atau amal usaha yang banyak terlibat dalam pencalonan dan rangkap jabatan di partai politik? Masalah ini jangan dilihat dari hilir, tetapi dari hulu. Kenapa perang-kapan jabatan tersebut dibiarkan makin meluas dan tidak dibatasi sejak awal. Jika organisasi Muhammadiyah dengan seluruh lininya termasuk organisasi otonom, tidak membatasi diri dan membiarkan rangkap jabatan itu berkembang maka akan terus meluas. Memang, setiap keputusan apalagi hasil manusia tidak diposisikan mutlak dan selalu ada rukhsah atau keringanan tertentu, tetapi harus dimulai dari penerapan kebijakan secara umum dan jangan diawali dari keringanan. Apalah bedanya organisasi kemasyarakatan dengan partai politik manakala tidak ada pembatasan. Manakala perangkapan jabatan politik dan organisasi telah meluas, maka dengan otomatis akan keberatan atau menolak setiap kebijakan yang membatasi atau melarang perangkapan.

Jika berpikir luas dan dari sudut pandang Muhammadiyah maupun kiprah politik, sebenarnya penerapan larangan rangkap jabatan politik itu dapat lebih meringankan bagi Muhammadiyah maupun partai politik dan para politisi sendiri. Masing-masing dapat bekerja terfokus dan optimal di tempatnya sesuai hukum pembagian kerja. Jika diterapkan bagi yang telanjur meluas perangkapan jabatan, memang dalam waktu tertentu akan terdapat kekurangan kader atau kevakuman, tetapi jika dilakukan recovery yang baik maka tidak ada yang terlalu sulit. Tetapi, manakala segalanya telah dimulai dari mempersulit atau menahan urusan, maka hal yang mudah pun akan menjadi sulit. Semuanya berpulang pada niat, komitmen, dan kesungguhan setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah untuk bergerak dalam jalur yang proporsional baik di jalur politik maupun jalur gerakan Muhammadiyah.
Muhammadiyah itu merupakan aset umat dan bangsa yang telah mapan. Tidak bisa dipertaruhkan dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dan perorangan. Jika berpikir jernih, penerapan larangan rangkap jabatan itu dapat membesarkan Muhammadiyah sekaligus kerja-kerja politik para kadernya.

Tetapi sekali dibiarkan meluas, maka akan terjadi kerusakan sistem dalam Muhammadiyah. Jangan seperti peringatan Allah dalam Al-Qur’an, sekelompok orang yang mengurai kembali tenunan yang sudah dipintal, akhirnya bangunan keseluruhan menjadi cerai-berai dan berantakan. Pak Amien Rais sering mengingatkan secara bijak dan faktual, bahwa politik dan partai politik itu “up and down”, tetapi Muhammadiyah harus tetap jaya sepanjang masa. •

MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN LARANGAN RANGKAP JABATAN POLITIK DI MUHAMMADIYAH (1)

2009-03-07T17:03:00.000+07:00

DR. H Haedar Nashir, M.Si

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 kembali mengeluarkan kebijakan larangan rangkap jabatan politik. Maksudnya larangan rangkap jabatan antara jabatan politik dengan jabatan tertentu di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160/KEP/I.0/B/2008 tentang Ketentuan Penca-lonan Anggoa DPR/DPRD dan DPD Dari Lingkung-an Persyarikatan Mu-ham-madiyah. Kebi-jakan ter-sebut se-be-nar-nya merupakan kelanjutan atau rangkaian dengan keputusan sebe-lum–nya yakni Kepu-tus-an PP Muham-madiyah no-mor 149/2006 tentang Kon-solidasi Pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muham-ma-diyah; Keputu-san nomor 101/2008 tentang La-rangan Rangkap Jabatan, dan keputusan-ke-pu-tusan lainnya yang sena-pas. Semuanya me-rupakan penjabaran dari khittah dan kelan-jut-an atau penyempurnaan dari kepu-tusan-keputusan larangan rangkap jabatan politik dan organisasi sejenis yang berlaku dalam Mu-hammadiyah selama ini, Kecuali yang me-nyangkut penca-lonan anggota Dewan Perwa-kilan Dae-rah (DPD), sebenarnya kandungan isi kebijakan tersebut bukanlah hal baru.

Sebagaimana keputusan-kepu-tus-an sebe-lum-nya, Keputusan PP Muham-ma-diyah no-mor 160/2008 dila-ku-kan mela-lui Rapat Pleno Pim-pinan Pusat Muham-madiyah. Pleno ter-sebut dilak-sa-nakan di Kantor Yogyakarta pa-da 24 Oktober dan langsung dipimpin Ketua Umum PP Muham-madiyah, yang pem-bahas-an-nya ber-langsung penuh argu-men-tasi, dia-logis, dan jauh dari ngotot-ngototan. Setelah hal-hal yang tidak disepakati disisihkan, pleno akhirnya memu-tuskan apa yang di kemudian hari berupa Surat Keputusan nomor 160/2008. Keputusan tersebut bukan pikiran atau sikap perorangan dan tidak ada anggota PP Mu-hammadiyah yang tidak setuju dalam rapat itu, sehingga hasil-nya merupakan kepu-tusan kolektif, resmi, dan bersifat keputusan orga-ni-sasi. Dalam proses pembahasan bah-kan kalimat-kalimat pokok ditulis di pa-pan tulis sidang, sehingga benar-benar berdasar pada musyawarah yang me-nga-lir secara wajar sebagaimana lazim dalam mu-sya-warah atau rapat Muham-madiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sama sekali tidak bertindak sewenang-wenang dan melampaui wewenang yang diberikan Muk-tamar dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, termasuk soal larangan rang-kap jabatan politik. Kenapa demikian? Per-tama, bahwa Pimpinan Pusat adalah pimpin-an tertinggi yang memimpin Muham-madiyah secara keseluruhan dan Pimpi-nan Pusat ter-diri atas sekurang-kurang-nya tiga belas orang, dipilih dan dite-tap-kan oleh Muktamar un-tuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusul-kan oleh Tanwir (Bab VI, pasal 11, ayat 1 dan 2); sehingga ke-13 anggota PP Muhammadiyah itu bertindak untuk dan atas nama organisa-si Muham-ma-diyah. Ke-dua, Pimpinan Pusat bertugas (a) Menetap-kan kebijak-an Muham-madiyah berdasarkan ke-putu-san Muktamar dan Tanwir, serta me-mim-pin dan mengendalikan pelaksa-naan-nya; (b) Membuat pedoman kerja dan pem-ba-gian wewenang bagi para anggo-tanya; (c) Mem-bimbing dan meningkat-kan amal usaha serta kegiatan Wilayah; dan (d) Membina, mem-bim-bing, meng-in–te-grasikan, dan mengoordi-nasikan kegia-tan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Oto-nom tingkat Pusat (ART pasal 9, ayat 1). Karena itu meru-pakan we-wenang, tang-gungjawab, dan tu-gas Pimpinan Pusat untuk menen-tukan ke-bijakan-kebijakan penting organi-sasi yang nantinya akan dilapor-kan kepada Tanwir dan Muktamar atas segala kepu-tusan-nya. Jadi, setiap ke-bijakan bukan kepu-tu-san orang-per-orang, yang lapor-an atau pertang-gung-jawaban-nya pun disampaikan kepada Tanwir atau Muk-tamar serta bukan kepa-da perorangan.

Dalam menentukan kebijakan la-rang–an rangkap jabatan politik dengan jabat-an-jabatan di lingkungan organi-sasi Muhammadiyah sebagaimana se-jum-lah Surat Keputusan yang dike-luar-kannya, Pim-pinan Pusat Muham-madiyah berpi-jak pada sejumlah pertim-bangan yang kuat dan organisatoris. Dalam SK PP Mu-hammadiyah Nomor 160/2008 dise-but-kan dua pertim-bangan, yakni: (1) bahwa Muham-ma-diyah adalah Gera-kan Islam, Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mun-kar dan Tajdid yang beramal dalam segala bi-dang kehi-dupan manusia dan ma-sya-rakat, serta tidak bergerak dalam bidang po-litik praktis; (2) bahwa calon anggota dan ang-gota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)/Dewan Perwa-kilan Daerah (DPD) dituntut untuk memusat-kan per-ha-tian, pikiran, dan tu-gas-nya secara se-rius dan optimal pada tu-gas-tu-gas-nya sebagai anggo-ta legis-latif. Dari pertim-bangan tersebut terkan–dung pertimbangan ideal (umum) dan riil (konkret) atau prak-tis, se-hingga apa yang dipu-tus-kan benar-benar memiliki san-daran yang jelas, serta tidak asal me-mutuskan.

Pertimbangan lain da-pat dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya orga-ni-sa-toris-kon-stitu-sio-nal. Se-suai dengan wewe-nang, tanggung- jawab, dan tu-gas yang dimiliki seba-gai-mana dise-butkan dalam AD/ART; Pimpinan Pusat Mu-hammadiyah mengam-bil kebi-ja-k-an ber-dasarkan berba-gai kepu-tus-an Tanwir dan Mukta-mar serta apa yang selama ini telah menjadi kebija-kan orga-nisasi yang ber-langsung lama. Pertama, berdasarkan pada Khit-tah Muham-ma-diyah. Kedua, da-lam ART terbaru dinya-ta-kan bahwa di an-tasa sya-rat Anggota Pimpinan Mu-ham-madiyah ialah “Tidak merangkap ja-batan dengan pimpinan organisasi po-litik dan pim-pinan organi-sasi yang amal usaha-nya sama dengan Muham-madiyah di semua tingkat” (ART pasal 1, huruf h.). Ketiga, berbagai Surat Keputusan Pimpi-nan Pusat Muham-ma-diyah sebe-lum ini, ter-ma-suk nomor 20/2005, dan pada periode-periode se-te-lah Muktamar tahun 1971 di Ujung Pan-dang dan tahun 1978 di Sura-baya, yang mem-berlakukan larang-an rangkap ja-batan po-litik. Keem-pat, Muk-tamar Mu-ham–ma-di-yah ke-45 di Malang tahun 2005 yang se-cara tegas menyata-kan “Menolak upaya -upaya un-tuk men-dirikan parpol yang memakai atau meng-gunakan nama atau simbol-simbol Per-sya-ri–katan Muham-madiyah” (Ke-pu-tus-an Umum point VI). BER-SAMBUNG

Bahtiar Effendy: Di Muhamadiyah Juga Ada “Munu” dan “Marmud

2009-02-28T21:08:00.000+07:00

Oleh Redaksi

Baru-baru ini, Muhammadiyah melaksanakan Sidang Tanwir di Bali. Salah satu rekomendasi menarik yang ditelurkan dalam acara tersebut adalah akomodasi Muhammadiyah terhadap budaya lokal. Hal ini menjadi menarik bila dikaitkan dengan adanya kesan bahwa selama ini Muhammadiyah tidak ramah terhadap budaya lokal. Berikut ini petikan wawancara Burhanuddin dari Kajian Utan Kayu dengan Dr. Bahtiar Effendy, seorang pengamat politik Islam kondang dan pengurus lembaga al-Hikmah PP Muhammadiyah pada hari Kamis, 7 Maret 2002, yang disiarkan Radio 68 H dan jaringannya di seluruh Indonesia.

BURHANUDDIN: Apa yang menarik dari Sidang Tanwir Muhammadiyah yang baru-baru ini dilaksanakan di Bali?

BAHTIAR EFFENDY: Saya kira, gagasan dakwah kultural yang ditelurkan Muhammadiyah tak terbilang revolusioner. Karena soal dakwah kultural ini sebetulnya bukan persoalan baru dan pernah juga dilontarkan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita perhatikan dulu, KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhamadiyah—red) juga cukup memperhatikan budaya-budaya setempat di dalam mengembangkan Islam. Tapi mungkin dalam perkembangan sejarah Muhammadiyah, justru yang menonjol adalah puritanisme dan sejenisnya. Ini yang kemudian membuat orang mempersepsi Muhammadiyah sebagai tidak ramah, atau tidak bersedia menggunakan resources atau sumber daya budaya yang tersedia untuk mendakwahkan Islam.

Yang terjadi di Bali kemarin sebenarnya adalah ingin mengundang kembali perhatian segenap warga Muhammadiyah, atau mengajak mereka kembali untuk memanfaatkan sumber daya budaya yang ada dalam upaya mendakwahkan Islam. Dengan demikian, kesan bahwa Muhammadiyah terlalu kering di dalam menggunakan sumberdaya ini bisa dihilangkan.

BURHANUDDIN: Apa bentuk konkrit dakwah kultural yang digagas Muhammadiyah itu?

BAHTIAR: Sebenarnya, Islam yang hadir di sini itu tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa antara Islam dan budaya Arab adalah sesuatu yang berbeda. Maksudnya, Arabisme dan Islamisme bergumul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang agak susah membedakannya. Saya mempunyai asumsi bahwa Nabi Muhammad, tentu saja dengan bimbingan Tuhan, dengan cukup cerdik mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Saya kira, dia dengan serta merta menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam.

Satu hal misalnya, ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah. Masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan thala’al-badru alaina dan seterusnya. Bahwa kemudian sekarang ini Saudi Arabia dipengaruhi secara kuat oleh paham-paham Wahabisme, sehingga ada kesan Saudi Arabia saat ini tidak mempunyai kesadaran budaya. Bagimana kita melihat, misalnya di depan Masjidil Haram Mekkah, terdapat Hotel Hilton, ada juga Restoran Si Doel. Nah, preservasi budaya itu kan tidak mungkin terjadi di negara seperti Indonesia atau Turki atau Malaysia.

BURHANUDDIN: Ada kesan Muhamadiyah kurang ramah terhadap budaya. Bagaimana menurut Anda?

BAHTIAR: Ya memang, warna dominan Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia Muhammadiyah, setidak-tidaknya ada empat kelompok; Pertama, disebut sebagai kelompok KH Ahmad Dahlan. Mereka menghargai budaya lokal. Mungkin tidak mempraktikkan agama-agama dengan menggunakan sumber budaya, tapi tidak mengecam. Kedua, kelompok al-ikhlas. Kelompok ini sangat puritan. Prinsip mereka bila tak ada dalam Alquran dan Sunnah, maka tak usah dilakukan. Ketiga, ada kelompok yang disebut oleh Abdul Munir Mulkhan sebagai kelompok Munu, Muhammadiyah-NU. Kelompok ini berasal dari tradisi NU, tapi karena lingkungan, pergaulan, dan macam-macam, kemudian bergabung dengan Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, kelompok yang disebut Marmud, kelompok yang mempunyai latar belakang PNI, abangan, PDI dan sebagainya yang kemudian bergabung dengan Muhammadiyah.

Empat kelompok di atas riil ada dalam keluarga besar Muhammadiyah. Mereka mempraktikkan budaya-budaya di dalam mengembangkan Islam. Jadi sangat variatif di dalam Muhammadiyah, tetapi cap yang dipersepsi oleh masyarakat adalah bahwa Muhammadiyah itu puritan dan satu warna. Sebetulnya tidak begitu.

BURHANUDDIN: Kalau Muhammadiyah seperti yang digambarkan Anda cukup variatif dan kemudian warna akomodasi terhadap budaya lokalnya berkembang, lantas kita tidak bisa membedakan lagi antara NU dengan Muhammadiyah dong?

BAHTIAR: Ya, masih bisa. Misalnya dari segi sosial Muhammadiyah dicap sebagai organisasi yang berbasis massa kota dan profesional. Muhammadiyah tidak mendirikan pesantren tapi mendirikan sekolah-sekolah. Sementara NU mendirikan pesantren tapi tidak mendirikan sekolah. Dulu mungkin seperti itu, namun sekarang agak berubah. Dari segi sosial keagamaan juga sudah berubah, karena ada proses transformasi. Saya tidak tahu betul variasi-variasi yang ada di NU, kecuali dalam segi politik. Itu yang membuat kita sulit membuat kategori-kategori keagamaan di dalam NU. Saya kira warna NU juga tidak tunggal.

BURHANUDDIN: Apa sikap kalangan puritan di dalam Muhammadiyah terhadap kesadaran untuk mengakomodasi budaya lokal?

BAHTIAR: Saya kemarin memberikan pengajian di Muhammadiyah. Saya ceritakan lebih lanjut pandangan saya tentang dakwah kultural itu sambil menyanyi. Memang ada yang menerima, ada yang menghargai, tetapi juga ada yang menolak mentah-mentah. Saya belajar agama di Pesantren Pabelan. Pabelan itu hampir mirip-mirip Gontor. Saya mencontohkan ketika adzan selesai dikumandangkan, kan ada yang salat sunnah, ada yang duduk-duduk. Nah, saya mengusulkan bahwa yang duduk-duduk itu melakukan puji-pujian, misalnya. Sebab kalau kita pergi ke Gontor atau Pabelan, ada orang yang melakukan puji-pujian dengan menyanyikan syair Abu Nawas. Waktu saya kecil, biasanya kita melakukan puji-pujian di surau atau langgar. Itu menurut saya membuat hati lebih sejuk, lebih dingin.

BURHANUDDIN: Menurut Anda, adakah corak budaya yang katakanlah tidak sesuai dengan Islam?

BAHTIAR: Memang ada budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga banyak yang bersesuaian. Saya ingin membuat perbandingan; banyak sekali kelompok-kelompok keagamaan Islam yang juga memanfaatkan sumber daya budaya, katakanlah NU.

Akhir-akhir ini kita melihat, misalnya, teman-teman yang mempunyai orientasi keagamaan Syiah juga menggunakan sumber daya budaya. Saya tidak tahu apakah Haddad Alwi itu mengikuti paham Syiah atau tidak, tapi kalau saya lihat lagu-lagunya sungguh luar biasa. Jadi, menurut saya, itu merupakan representasi dakwah Syiah yang memakai instrumen budaya dan sangat efektif. Mungkin anak-anak kecil yang tak tahu bahasa Arab mungkin tidak paham apa isinya. Tetapi ini menjadi awal dari sebuah apresiasi dan penghargaan.

Anda lihat, misalnya, pada waktu lebaran kemarin, Haddad Alwi mampu mengumpulkan ribuan anak-anak kecil untuk ikut bernyanyi. Kemarin dia juga muncul lagi di TV. Nah, sekarang kalau kita lihat minat anak-anak Islam untuk mendengarkan lagu-lagu yang dibuat oleh Haddad Alwi, sangat besar sekali antusiasismenya. Saya kira, lagu-lagu Haddad Alwi biasa saja. Edisi terbaru lagu Haddad Alwi dengan dipadu orchestra kemarin, ternyata menyisipkan nilai-nilai Syiah. Misalnya lagu ana madinatul ‘ilm, wa-aliyyu babuha. Itu kan jelas. Saya juga membuka compact disc lama, misalnya, lagu salawat kepada Nabi Muhammad juga diikuti dengan salawat kepada keluarganya: Ali, Hasan, Husein. Ini adalah sebuah medium budaya yang digunakan.

Kalau kita lihat Muhammadiyah, pemakaian budaya sebagai instrumen hampir-hampir tidak ada. Itu yang membuat orang melihat bahwa apresiasi kebudayaan di dalam Muhammadiyah sangat tipis sekali. Apalagi di masa krisis sekarang ini, saya kira apresiasi budaya bisa mendinginkan hati orang. Bayangkan kalau kita ke radio; yang kita dengar adalah berita-berita tentang kebakaran, penangkapan, pengadilan, banjir, jelas bisa membikin orang stres. Mendingan mendengar lagu Haddad Alwi dan Sulis (tertawa).

BURHANUDDIN: Soal kesesuaian budaya dengan doktrin Islam menjadi persoalan klasik karena ada beberapa kelompok keagamaan di Indonesia yang relatif enggan untuk memakai budaya sebagai instrumen dengan alasan ia dianggap bertentangan dengan Islam?

BAHTIAR: Memang ada faktor penafsiran agama yang berbeda, misalnya salawat, tahlil, talqin, dan sebagainya. Bagi tradisi NU, hal itu biasa saja. Tapi kita tidak bisa melihat semua hal dalam konteks agama. Misalnya Maulid Nabi, apakah kita mau melihatnya sebagai faktor budaya atau tidak? Maulid Nabi kan tidak ada dalam Alquran dan Hadis. Dalam tradisi Nabi tidak ada Maulid. Nabi tidak merayakan ulang tahunnya sendiri. Ritus tersebut digagas Thariq bin Ziyad untuk membangun solidaritas umat Islam. Itu kan hal yang biasa saja. Nah, sekarang Maulid Nabi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan agama.

BURHANUDDIN: Saya ingin menukikkan pada persoalan dakwah kultural sebagai instrumen. Kira-kira kalau kita memakai kultur atau budaya sebagai medium, bukankah akan membuat dakwah lebih efektif?

BAHTIAR: Saya sendiri berpandangan seperti itu. Menurut saya, kita sulit memformulasi bentuk Islam murni karena ajaran-ajaran Islam ketika dibumikan, ia akan berinteraksi atau dipengaruhi atau dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Masyarakat Indonesia mempunyai banyak perbedaan dalam memahami ajaran Islam dibanding Iran, Saudi Arabia, atau bahkan Malaysia. Islam yang masuk di Iran, Indonesia dan Pakistan harus terkontekstualisasikan dengan sistem budaya setempat. Memang ada budaya-budaya yang secara kategoris bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi bagi saya tak mungkin membangun sebuah Islam yang seratus proses bermusuhan dengan budaya setempat. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa seluruh budaya Indonesia berlawanan dengan Islam.

BURHANUDDIN: Bahkan Alquran tidak langsung melarang, tetapi secara bertahap, tradisi yang bertentangan dengan Islam. Misalnya kasus larangan minum khamr. Itu kan menunjukkan akomodasi Alquran terhadap tradisi yang meskipun bertentangan tetapi pelarangannya dilakukan secara bertahap.

BAHTIAR: Ya, dalam konteks Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan melakukan strategi seperti itu. Tapi dalam perjalanannya kemudian, tokoh-tokoh muda Muhammadiyah: ada Mas Mansyur, Hamka, Buya Sutan Ahmad, dan lainnya mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam sejarah Muhammadiyah yang sudah 90 tahun ini, yang menonjol adalah aliran-aliran yang puritan.

Nah, saya ingin mengatakan bagaimana Muhammadiyah membangun tenda besar yang mengayomi seluruh umat Islam. Jadi jangan bermimpi untuk memuhammadiyahkan umat Islam Indonesia, tapi bagaimana orang Islam Indonesia dengan berbagai macam kecenderungannya itu merasa diayomi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi tenda besar, salah satu caranya dengan menggunakan budaya sebagai sumber daya dan instrumen untuk mengembangkan tenda besar Muhammadiyah itu tadi.[]

Faktor Modal Sosial Gerakan Muhammadiyah

2009-02-27T21:19:00.000+07:00

Almisar Hamid,
Dosen FISIP Univ Muhammadiyah Jakarta.

Muhammadiyah--salah satu gerakan dakwah Islam terbesar di Indonesia selain NU--pada 5-8 Maret 2009 ini akan mengadakan tanwir di Lampung. Tanwir adalah pertemuan nasional di bawah muktamar. Para pesertanya adalah pimpinan wilayah (level propinsi), pimpinan majelis dan lembaga (badan-badan pembantu organisasi), serta pimpinan organisasi-organisasi otonom (ortom), seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, dan IPM. Agenda Tanwir Muhammadiyah ini biasanya mengangkat persoalan aktual, baik di dalam Muhammadiyah maupun di luarnya (umat Islam dan bangsa Indonesia). Di dalam Muhammadiyah, yang aktual adalah banyaknya kader terjun ke politik praktis. Sedangkan di luar Muhammadiyah, tentang pemilu (masalah bangsa) dan dunia Islam masih sekitar kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina. Apakah tanwir mengusung agenda tersebut? Itu bisa terlihat dari tema tanwir tersebut, yakni Muhammadiyah membangun visi dan karakter bangsa.

Melalui tanwir ini diharapkan, Muhammadiyah makin kokoh sebagai gerakan kultural, gerakan membangun masyarakat melalui modal sosial, dan tidak tergoda dengan politik praktis yang rawan konflik juga kepentingan. Bagaimana modal sosial menjadi kekuatan dalam gerakan Muhammadiyah? Lebih dahulu ada baiknya melihat perjalanan gerakan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, begitu kader Muhammadiyah menyebutnya.

Menurut kalender hijriyah, tahun 1430 H ini Muhammadiyah telah memasuki usia seratus tahun (satu abad). Sekadar untuk diketahui, gerakan dakwah ini resmi berdiri pada 8 zulhijah 1330 H/bertepatan pada 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta.

Seabad adalah suatu usia yang sangat panjang jika dibandingkan anak manusia. Jika anak manusia itu masih ada, umumnya mereka sudah tergolek di tempat tidur dan tidak mandiri lagi. Berbeda dengan anak manusia, Muhammadiyah seperti lambangnya, matahari bersinar, tampaknya terus memancarkan sinarnya, tidak hanya di bumi Indonesia, tetapi juga mencapai wilayah ASEAN lainnya, Eropa, dan Timur Tengah.

Luasnya pancaran sinar Muhammadiyah tidak lepas dari jasa para pemimpin, yang mendapat kepercayaan dari jamaahnya atau warganya untuk memimpin organisasi gerakan kultural ini. Sejak gerakan dakwah ini didirikan sudah tercatat 14 orang yang menjadi nakhoda gerakan modern Islam, begitu Deliar Noer menyebutnya. Mereka adalah KH Ahmad Dahlan (1912-1923), KH Ibrahim (1923-1932), KH Hisyam (1932-1936), KH Mas Mansur (1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953), AR Sutan Mansur (1952-1959), HM Yunus Anis (1959-1968), KH Ahmad Badawi (1962-1968), KH Fakih Usman/HAR Fakhrudin (1968-1971), HAR Fakhrudin (1971-1990), KH Ahmad Azhar Basyir, MA (1990-1995), HM Amien Rais/HA Syafii Maarif (1995-2000), HA Syafii Maarif (2000-2005), dan Din Syamsuddin (2005-2010).

Perjuangan KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah seperti perjuangan para anbiya (nabi-nabi), tidaklah ringan. Saudagar santri itu, begitu Zaim Uchrwi menyebutnya (Republika, 26/12/2008), pernah dituduh sudah kafir karena membangun sekolah model sekolah-sekolah Belanda. Sementara itu, sekolah-sekolah Indonesia yang umumnya pesantren, tidak memiliki kurikulum pelajaran sains (aljabar, ilmu ukur, kimia, fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain).

Penting diketahui, pelajaran sains tersebut adalah milik umat Islam. Penemunya semua umat Islam pada abad pertengahan (dinasti Umayyah dan Abbasiyah). Ilmuwan Eropa mengembangkan ilmu itu ketika mereka belajar pada ilmuan Islam, terutama di Andalusia (bagian dari negara Spanyol sekarang).

Jadi, tidak heran bila KH Ahmad Dahlan iri dengan sekolah-sekolah belanda dan menirunya melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah. Inilah yang disebut Prof Amien Rais sebagai barang hilangnya kaum Muslimin (Ilmu pengetahuan) yang harus direbut kembali (Jurnal Media Inovasi No.1/1996). Dalam tulisannya, Tauhid Sosial:Doktrin Perjuangan Muhammadiyah--doktrin ini dapat dikatakan sebagai penyubur gerakan (penulis)--Amien mengangkat empat doktrin perjuangan Muhammadiyah dan salah satunya adalah doktrin Pencerahan Umat. Amien mengatakan, para pendahulu tokoh Muhammadiyah tidak pernah bosan mengingatkan, masyarakat Islam Indonesia bahwa ilmu pengetahuan adalah barang hilangnya kaum Muslimin yang harus direbut kembali.

Pada tahap awal pertumbuhannya, Muhammadiyah, menurut Amien, tidak membangun kongsi-kongsi dagang, tetapi membangun sekolah sebanyak mungkin. Pertimbangannya terlalu jelas, yakni kebodohan telah menjadi musuh terbesar umat Islam dan mustahil umat Islam dapat membangun masa depan yang lebih baik, jika kebodohan dan keterbelakangan tetap saja melekat lengket dalam kehidupan mereka. Lewat doktrin enlightenment bagi umat Islam, Muhammadiyah merintis sekolah umum sebanyak-banyaknya.

Seperti dikemukakan di atas, tulisan ini mencoba mengangkat bagaimana faktor modal sosial (social capital) menjadi kekuatan di dalam gerakan Muhammadiyah. Sehingga, organisasi gerakan dakwah ini mampu melakukan modernisasi dan pembangunan, jauh lebih dahulu dari negara, terutama melalui pendidikan.

Penting diketahui, sejak beberapa tahun terakhir ini ramai dibahas tentang modal sosial. Melalui kekuatan modal sosial ini diharapkan dapat meringankan beban pembangunan di Indonesia yang selama ini mengandalkan modal finansial dan modal manusia atau human capital.

Apa itu modal sosial? Dalam bukunya yang terkenal, Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity (1995), Fukuyama berhasil meyakinkan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai high trust societies, menurut Fukuyama, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, low trust societies cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.

Fukuyama (1995; 1999) dalam Edi Suharto (2008) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Dengan trust, lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerja sama dengan baik. Karena, ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Trust bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. Trust yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena digunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Mengacu pada pandangan Fukuyama tentang modal sosial, menarik disimak pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah lewat amal usahanya yang tidak sedikit, terutama dengan adanya sekolah-sekolah. Meminjam pandangan Amien Rais, di Muhammadiyah itu sudah lama tertanam doktrin yang disebutnya 'menggembirakan amal saleh'. Dalam benak warga Muhammadiyah, ujar Amien, fungsi organisasi antara lain untuk memobilisasikan atau dalam bahasa Muhammadiyah, untuk menggembirakan amal saleh kolektif. Menurut penulis, dilihat dari perspektif ini, lahirnya Muhammadiyah pada satu abad yang lalu merupakan terobosan besar.

Sebelum Muhammadiyah lahir, umat Islam sudah terbiasa menggerakkan amal saleh dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapi hanya bersifat kecil-kecilan di atas inisiatif individual belaka. Setelah Muhammadiyah lahir, kemampuan dan semangat beramal dari berbagai individu Muslim dipadukan lewat sebuah organisasi. Karena di organisasi, lewat pembagian kerja yang rapih, umat Islam dapat melakukan lompatan-lompatan amal saleh secara kuantitatif dan kualitatif. Apa yang tidak mungkin dikerjakan melalui kemampuan individual, akhirnya dapat dilaksanakan dengan bagus lewat organisasi. Dan, organisasi itu bernama Muhammadiyah.

Menurut mantan ketua MPR itu, sampai sekarang, semangat beramal saleh tetap kuat menghujam dalam sikap hidup kalangan warga Muhammadiyah. Dilihat dari sisi modal sosial, terbangunnya gerakan amal saleh--di antaranya untuk mendirikan sekolah-sekolah--melalui kekuatan jamaah di Muhammadiyah, antara lain merupakan trust atau kepercayaan dari jamaah kepada pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang umumnya hidup sederhana atau jauh dari bermewah-mewah, jauh dari korupsi, ikhlas, tekun bekerja, dan tidak banyak bicara. Oleh karena itu, jika berharap membangun melalui modal sosial, seyogyanya pemimpin bangsa ini belajar dari kehidupan pemimpin Muhammadiyah di atas. Dengan demikian, kepercayaan rakyat akan tumbuh sehingga mereka rela berkorban demi negeri tercinta ini. Wallahu a'lam bis showwab.
(-)

Pekajangan Dalam Pergumulan Tokoh2 Desa

2009-02-20T16:47:00.000+07:00
PARA BERHALA
Di tengah panas Matahari
(dengan ratap sedih untuk desaku Pekajangan)

Dusun tempat lahirku sekilas-peras

Tempat yang sekarang disebut Pekajangan ini, pada kisah awalnya, hutan rungkut pepohonan kajang. Dan pohon kajang adalah batang-batang yang keras, yang jika sudah cukup umur bisa dimanfaatkan untuk gubuk, bahkan untuk dondangan kapal atau perahu.

Penulis Cina Hsu Siauw Lin, sekitar abad Sembilan masehi dalam pengelanaannya di pulau Jewawud (Jawa sekarang) sangat mengenal kayau kajang sebagai bahan bangunan. Untuk kerangka tempat tinggal atau perahu-perahu pencalang - yang sering menempuh ombak di lautan dalam.

Itulah asal-muasal nama desa Pekajangan, dari kosa-kata “kajang”. Namun ada penafsiran lain tentang kajang: atau lebih komplitnya muasal Pekajangan itu, yang bisa jadi mulanya dari sebutan Pekajangan. Pekajangan diartikan, adalah hunian perembpua-perempuan nakal, seperti PSK istilah belakangan. Desa yang tertutup oleh hutan belantara, dijadikan perembunyian para bandit dan bromocorah saaat itu dan juga menyembunyikan para gundik-dundik mereka.

Transkip itu paling menguatkan karena ada gundik Cina yang dikenal sangat tersohor dengan panggilan Biaw Lin. Kemudian beralih nama Beling (rujak beling, sebuah cerita).

Pekajangan memang penuh aroma kegatalan orang-orang lelaki.

Judi, perjinahan, rampok dan garong adalah hal yang kesehari-harian. Smentara penduduk yang menghuni dusun itu makin berjubel, makin popular juga.
Melintas tahun dan abad, desa Pekajangan tak lepas menguntai dalam perubahan-perubahan pula.
Singkat kata kemudian muncullah Muhammadiyah.
Organisasi yang bercorak social-Islami ini terbit dari kota gudeg, Yogyakarta.
Sinar matahari sebagai lambang Muhammadiyah itu terlihat makin cerah, menyilaukan dan bergebar-gebar.
Muhammadiyah sebagai lairan yang berpangkal tolak pengaruh kuat kaum Wahabi di semenanjung Arab, dibawa oleh K.H. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Kampung Kauman Yogya, menjungkir-balikkan tentang ajaran Islam.
Islam yang semula berklembang dari pengaruh wali di Tanah jawa dan eklektik para sufi Timur Tengah abad lima belas masehi,terhumbalang dengan hadirnya ajaran Wahabi, lewat Muhamadiyah.

Pekajangan sebelum Muhammadiyah

Pentas imi hanya mengambil setting seputar akhir abad sembilan belas dan menengarai awal abad keduapuluh. (Dihitung Masehi)
Pekajangan sebagai puak, sangat jumbuh dengan “preman-preman” liar atau pun brandal-brandal dengan sindikat dan kelompok bergantung dari beberapa suku atau pemukiman dari luar Jawa.
Lebih-lebih kondisi kolonialisme Belanda yang mulai kedodoran mengendalikan rakyat pribumi, ekonomi dunia yang merosot tajam, dan mulai pula tercium benih-benih pergerakan nasionalisme meskipun masih bersifat embriotik, situasi puak pekajangan pun ikut hanyut kemana arus itu bermuara.
Di tahun-tahun seribu delapan ratus empat puluhan, semenjak perang Diponegoro (1925-1930), anehnya para deserter perangpun tidak sedikit yang menyudup ke dusun Pekajangan.
Pekajangan pada waktu itu masih berbentuk “penatus” (tiga empat desa dengan kepala seorang penatus), dengan dijabat oleh Ki Mardan, seorang pedega yang ditakuti, oleh karena pendekar yang disegani karena kekejamannya.
Ki Mardan ini lah yang pada rentetan keturunannya, adalah penulis risalah ini, kalau dirunut sekarang.
Kemudian masuklah Ki Kambal (Gombol), mungkin nama sebenarnya Hambali yang menurut cerita dari mulut kemulut dan sebagian cerita imajinasi, Gombol ini seorng deserter dengan sejumlah pengikutnya. Termasuk didalam Ki Sutojoyo, guru ngaji dan silat.
Tapi setelah ditelusuri lebih cermat, Ki Gombol ini ternyata bukan penakwan pangeran Diponegoro, justru beliu ini ulama Persi (Iran sekarang) yang mengembara ke Jawa menyebarkan Islam.
Ki Gombol alias Hambali ini seorang ulama dari aliran Mu’tazilah sangat mendominasi ajaran di Iran,
Dalam peninggalan Ki Gombol alias Hambali, ditemukan buku-buku syair-syair Saadi, Farid Attar dan Jalaludin Ar- Rumi. Dalam wejangannya ia selalu berkata kitab-kitab semacam itu bertentangan dengan ajaran Muhammad yang memusatkan Al Kur’an dan Hadist. Pemikir-pemikir Mu’tazilah dari bani Abbasiyah, sangat dominant menjadi pelajaran wajib santrinya.
Pada gilirannya, menjelang akhir abad kedua puluh, tokoh desa Haji Makhali sangat getol menyimak pikiran-pikiran itu. Sehingga kerna salah paham, dikiranya H. Makhali adalah murtad.
Berkecamuknya aliran dan mulai saling bersebrangan, tumbuh pula perekonomian pribumi yang karena pengaruh revolusi industri Barat saat itu Pekajangan juga mulai dijamah benih-benih usaha mandiri.
Rawa-rawa yang dulu subur oleh tumbuhan bakau atau kajang, dikeringkan dan mulai ditanami kapas, hasil dari bawaan Tan Siaw Jin, musafir Cina Yun’ An yang sempat membawa benih kapas.

Pekajangan tidak seberapa luas .Paling sekitar duapuluh hektar.Cuma tanahnya yang bekas rawa itu cukup subur.
Benuh yang semula dari Tan Siauw Jin itu akhirnya menghasilkan kapas yang mutunya tidak jelak. (Yan Siauw Jin ini ketika meninggal, jasadnya dikebumikan dekat dengan gang 23 sekarang.
Sementara Biaw Lin dikebumikan di dekat gang enam, yang dikenal dengan Rujak Beling.
Tumbuhlahj di Pekajangan industri rumah dengan sistem sederhana, manual dan primitip. Bentuk produk ini berupa kain stagen, kain untuk kebaya perempuan, dan celana kapar untuk lelaki.
Tidak sampai duadasa warsa perkembangan industri stagen bergerak cepat.
Produk itu mendapatkan pasar yang ideal dan sangat laku keras di Solo, Yogya dan Semarang. Dari tiga kota itu menyebar sampai Surabaya, Bali, Lombok. Kain-kain motif stagen yang ada di Lombok, itu barangkali berasal dari Pekajangan dalam embrionalnya.

Salah satu pengusaha dan sekaligus pedagang saat itu, adalah Hajah Musrfifah. Perempuan itu anak putri pengusaha gede juga, yakni H. Ilyas, menantu Ki Mardan dan keturunan Ki Gombol.
Dalam sepak terjangnya, Hj. Musrifah memperbesar usahanya.
Dia seorang perempuan yang cukup briliyan otaknya, mungkin dia mengidap deja_vu. Dengan bersuamikan H. Masduki, yang bertugas mengolah usaha di rumah, sebagai jontrot. membawa hasil produksinya ke Solo, Yogya atau Semarang.
(Pada tulisan selanjutnya, kisah tentang deja-vu Musrifah ini akan terkuak lebih lebih lebar dan realistik sebagai bibit pengusaha pribumi yang terpandang saat itu. Dalam judul yang lain, peran Hj. Musrifah dan Muhammadiyah akan terungkap secara kongkrit.
(kongkrit dan lugas)
gejala inudtrialisasi ini sangat berpengaruh dengan prilaku-perilaku yang (semula) sulit diatasi.
Diantaranya perilaku negatif, suka merampok, mencuri, berjudi, minum dan main curang, perlahan-lahan seolah kurve-nya menurun.
Dengan sedikit-sedikit uang hasil dunia hitam itu, mulai dimanfaatkan untuk ikut-ikut menerimbung membuka usaha hame industri.
Dalam waktu tidak lama makin berdeguplah Pekajangan dengan pola industri tekstil primitip.Tidak jarang para pejabat Belanda menyempatkan melongok berkunjung ke Pekajangan karena prestasinya yang luar biasa itu.Dengan tumbuh mekarnya industry tenunan dekst, tumbuhlak kebutuhan spiritual. Agama Islam mulailah berkokok.
Pengajian nunutut ilmu agama tersebar dimana-mana. Surau-surau didirikan meskipun bentuknya masih setengah permanen. Tempat-tempat jorok, sepoerti pelacuran mulai menyingkir kepelosok.Judi adu ayam pun makin berkurang.
Yang tidak mampu mendirikan usaha, mereka mau jadi buruh dengan upah yang memadahi.Lampu pet yang saat itu sudah mulai dipasang oleh colonial Belanda, merambah juga ke Pekajangan.

Listrik belum masuk ke desa .
Baru mendekati tahun 1920an, Perusahaan Belanda yang dikenal bernama ANIEM (algemeine Nederland Indische elektrik matchapij).
Listrik masuk rumah-rumah yang mampu membayar, juga bagian pinggir jalan besar desa. Sebagian jalan besar yang paling banyak monopoli jalan raya tetap, dokar berkuda dan sepeda buntut. Rumah-rumah penduduk pun tak banyak yang dibangun dengan batu-bata. Masih banyak rumah-rumah mereka berdinding bamboo dan beratap welit. Kehadiran industry manual mendatangkan juga kebutuhan pendidikan tentang ketrampilan. Bagaimana cara terbaik dalam membuat kelir-kelir (colour) yang meriah.
Hj. Musrifah, sebagai kondang mengirim pemuda bernama Hsayim ke Bandung kursus ketrampilan/ kelir. Hj. Musrifah membiayai segala sesuatunya.
Kehidupan dunia usaha sebagaimana awal tulisan ini tentu saja berdampak pada segi-segi kehidupan lain.
Penduduk Pekajangan yang sebagian besar dari keturunan diaspora para pendatang, diantaranya Cina, Persi, Arab Keling, dan pribumi asli memang merupakan faktor menguntungkan. Sehingga keturunan mereka memiliki kecerdasan yang lumayan.
Bahkan keturunan asli penduduk pribumi yang tak melakukan asimilasi dengan para pendatang, nyaris terpuruk sebagai kelompok minoritas yang ketinggalan dalam segala hal.

Pekajangan, hamper sebagian besar nyaris keturunan Cina dan Keling. Sebagian besar berdarah Arab Hadrami.Sebenarnya percampuran antara ras dan suku itu tidak terbatas di puak Pekajangan saja. Tentu saja melebar kelain-lain desa.
Malah wonopringgo, lima kilometer dari Pekajangan, yang disana bercokol sebuah pebrik gula milik Belanda, banyak terjadi percampuran antara orang bule dan perempuan pribumi.Asimilasi itu berlangsung sangat lama.
Maka tak heran yang disebut penduduk pribumi asli di daerah ini sudah tak murni lagi. Benarkah sampean Jawa asli ? Buktikan. Sulit sudah.
Begitu juga asimilasi dengan Cina Wanatenglang, perantauan, juga tak bisa dibantah kenyataannya.
Betul juga sebutan Indonesia. Indo bagi semua suku dan pribumi.
Pengertian asli kependudukan sungguh pekerjaan pikiran dan fanatisme yang tolol.
Volk-school atau sejenis sekolah dasar bagi pribumi didirikan oleh pemerintahan Belanda. Tahun seputar 1910 yang beralokasi anatar Pekajangan dan Bligo.
Sekolah itu namun cepat bubar. Muridnya sedikit. Orang-orang tua mereka sangat ketakutan mengirim anak-anaknya ke sekolah kaum penjajah.
Mendingan masuk pesantren. Pengetahuan agama lebih penting, tinimbang penegtahuan Latin.

Hj. Musriofah sendiri korban fanatisme beku kalangan orang-orang tua.

Tanpa mengenal huruf latiun dan angka hirung-hitunga, Hj. Musrifah mampu mengendalika usahanya saat itu, dan sekaligus menjdai manajer yang piawi. Sungguh luar biasa. Andaikata beliau masuk sekolah, tidak mustahil beliau jauh diatas R.A Kartini, pahlawati tersohor dengan hanya dengan menulis buku “Habis gelap terbitlah teranbg”, hanya berupa hasil surat-surat pribadi yang dikompilasi oleh nyonya bulai Abendanon. Hj. Musrifah pantas menjdai ikon bahkan nasional, tak hanya untuk Pekajangan.
Mestinya ini menjdai solusi untuk sebuah “awards” bagi kalangan pengusaha di bidang industri. Khusunya di Pekalongan.
(pada bagian lain, akan kita kuakkan lebih ajuh tentang Hj. Musrifah ini. Beliau meninggal dalam usia lanjut, 80an lebih)
HIS, Indische Hollands School akhirnya dipindah ke selatan Pekajangan.
Saat itu kalangan orang-orang Muhammadiyah berupaya mendirikan sekolah, dengan sebutan sekolah rakyat (SR) yang lokasinya lebih strategis, ditengah-tengah pemukiman kaum pengusaha, dan bercorak agama.
Guru-guru seperti Saleh Dasran, Abdul rauf dan Mukijab sangat kental dengan perkembangan pendidikan anak-anak Pekajangan.
Baiklah tulisan ini belum sepenuhnya menjurus kesana.
Pekajangan sebelum hadir Muhammadiyah sudah sangat mengenal Islam.
Pengertian aliran Muhammadiyah sendiri sampai sekarang tetap masih terbatas, dengan pola politik.
Muhammadiyah sebagaimana orang mengenal sebgai buah karya KH. Ahmad Dahlan, dari kauman Yogya, adalah pengejawantahan kaum Wahabi.
Dalam tafsir Syeh Rida’ dalam judul Almanar, melebihi uraian tentang sikap pentingnya Islam tidak berliku. Tonggak pemikiran Almanar adalah ratio. Islam dengan gumpal ratio, bukan mistik. Orang muslim cukup memakai standar Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dengan hadist-hadist sokhehnya.
Namun kalau kita menyimak lebih intens, abnyak sekali dalam tafsirnya Sayid Rida yang masih kontroversial dengan akalnya.
Misalnya orang meninggal, cukup dengan saritauladan yang baik, dido’akan alakadarnya, sudah selesai. Tidak perlu ritual lain, kecuali disholatkan dan dikubr baik-baik. Tahlil dan ritual lain tidak perlu. Itu irrational.
Seakan-akan orang yang sudah mati itu sudah tidak ada hubungan atau jadilah ia debu kembali ke asalnya semula.
Paham lain, karena Islam juga percaya barang ghaib, orang matipun kecuali jasad, masih juga mendapatkan kelanjutan hidup di dunia lain.
Nah, untuk selulu bisa terus melakukan kontak spiritual, niscaya dibutuhkan juga pengiriman doa-doa dan ritual lain, tahlil itulah, agar si almarhum senantiasa terjaga dalam iman. Tidak dibuang begitu saja, seperti kupu-kupu penyap di bumi.
Almanar tidak konsentrasi banyak dengan logika. Malah lebih banyak berbau politis. Karena periode itu kebangkitan kolonialisasi merebak.

Daratan Eropa, dan sebagian Negara-negara Timur Tengah asap dupa nasionalisme mulai tercium pedas. Gerakan Wahabi, juga tak lepas dari terpaan itu.
Sikap politis dan nasionalismenya sangat sarat puatan.
Gerakan itu tidak sepenuhnya memurnikan ajaran Islam. Tapi lebih miring kepada kekuasaan. Karena ajaran Rasulullah yang bertumpu pada sikap moral bukan artikan perang.
Muhammad selalu mendasarkan bahwa Islam adalah ajaran moral, dalam artian sudah tentu moral yang universal, lintas suku dan politik, ideologis. Rasulullah selalu bersiap toleran, suka memaafkan, meskipun orang itu masih suka mengerjain sirik.
Salah satu dalil kuat yang ditampilkan nabi adalah fragment Ibrahim dan bapaknya yang ahli menciptakan berhala. Ibrahim dilarang oleh Tuhan untuk melawan adhar, bapak kandungnya, yang tetap menyembah berhala. Apalagi sirik ringan.
Oleh karena itu, sejak berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang, penyebaran Muhammadiyah tertatih-tatih, hanya menarik perhatian di kalangan inteelktual dan kaum feodal.
Abdul Wahab hanya menginginkan perbutan kekuasaan raja Abdul Aziz dan pindah ke tangan aristokrat Ibnu Saud.
Bukan memusat perubahan perilaku akidahnya.
Ajaran murni Islam hanya dijadikan kuda tunggangan kearah kekuatan politik.
Tafsir Sayid Rida jauh berlainan dari Tafsir Abdur Rahma Al- Maraghi.
Didalam tafsir Al- Maraghi sedikit sekali konteks Politik.
Kisah-kisah tentang Fir’aun dan yang sejenis tak mendapatkan porsi banyak. Sebagaimana niat Rasul Muhammad sebagai utusan, lebih mengelu pas perihal moral dan kearifan.
Makanya diawal-awal Muhammadiyah masuk di Pekajangan, tidak harmonis kyai-kyai yang jebolan jamsaren (Solo) seperti Mukri, tidak merasa singkron dengan ajaran Muhammad yang maunya ditelan mentah-mentah.
Dalam sholat Subuh, sebaiknya do'a kunut tetap dipakai.
Mukri tak selaras jika dihilangkan. Karena do'a itu meskipun dari penyertaan niat Umar, sebagai sahabat jenius.
Kalau eloquence Umar sendiri dibiarkan nabi, kenapa para pengikut nabi yang awam berani menghilangkan semena-mena.
Banyak hal yang kontroversial atas kehadiran Muhammadiyah di Pekajangan yang sampai saat ini, tidak mampu keluar sebagai ekslon di desa-desa lain. Orang-orang diluar Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu nganeh-aneh. Muhammadiyah sejak tahun duapuluhan, tak pernah secara significans keluar dari sarangnya.
Ajaran itu hampir-hampir tak pernah mampu diformalisasikan sebagai gerakan tajdid sebaga kemauan pendirinya.
Apalagi dengan hadirnya generasi yang sekarang, yang memilih hidup yang hedonis, pola ke Barat-baratan, dengan “dugem” sebagai berhalanya.
Dengan “hugel” alias hubungan gelap sebagai trend masa kini, orientasi ke arah Islam yang mabuk pembaharuan nyaris lepas rem.
Tak terdengar kembali peran tarjih atau kyai yang radikal suka mengharam-haramkan apa saja yang tidak disuka.
Di Pekajangan sebelum hadir Muhammadiyah, hingar dengan dekadensi itu memang banyak betulnya. Di desa itu dulu merebak tontonan ronggeng, sinetron dan budaya eksploitasi seks. Secara dikemas dalam warna komersial.
Banyak anak-anak muda berduit, menggandrungi primadona ronggeng, dengan menggendak, mengajak tudur, meninggalkan anak istri.
Sebagaimana permulaan tulisan ini, Pekajangan, bisa diartikan dari Pekijangan, yakni disnonimkan dengan kijang adalah perempuan penjajah sahwat. Disinilah dulu markasnnya.
Jadi kalau sekarang muncul istilah hugel, dimana banyak terjadi perserongan dikalangan lelaki/ suami dan istri orang lain, bisa telusuribahwa demoralisasi ujungnya belum sepenuhnya pupus.
Perselingkuhan dewasa inio bukan disebabkan krisi iman atau tak mencintai lagi agama sebagai panutan. Gejala itu memang sudah menudia, dan bumi ini sejak dulu berlangsung apa yang disebut tabiata alami manusia.

Jika Pekajangan juga anggautan drai planet bumi ini, apakah tidak halal kalau naluri seperti masuk masuk kesini juga. Pekajangan bukan surga kesucian.
Masyarakat yang senang realistis.
Lihat nafsu Poligami, tak pernah kendor, penyaluran yang nampak ekstrim.
Lucunya, sebagian orang manajiskan tontonan ronggeng, sintren, dan memuji “Babalu”, sandiwara yang Islami, tanpa menyimak apa yang terjadi dibelkang layar sandiwara itu.

Terbitnya Matahari di Pekajangan
(Kisah-kisah awal kehadiran gerakan Muhammadiyah)

Disini dibicarakan lebih lanjut tentang ikon Pekajangan, perempuan yang memiliki deja-vu yang secara tak terduga sebagai simbol sosok mengagumkan.
Hajjah Musrifah.
Perempuan ini putri dari pasangan H. Ilyas dan Hj. Maryam.
Diurut-urut masih dekat dengan keturunan Ki Mardan, sipenatus, dan Ki Gombol yang sebagian mengatakan desersi prajurit Diponegoro sebagian riwayat mengatakan asal dari Persi (yang sekarang Iran).
Sebagaimana dipendahuluan catatan ini, abahwa Pekajangan memang dikenal sebagai puak tumpukan eksodus. Suku-suku bangsa.
Jadi tidak heran, Ki Mardan dan Ki Gombol (kembali) leluhur dari eksodeus negeri lain.
Kehadiran Hj. Musrifah setelah menikah dengan masduki, itukah corak industrialisasi desa kecil itu mekar menyemburat.
H. Ilyas adalah juragan batik dan tekstil juga sebelumnya.
Namun sejak Hj. Musrifah berperan, ada warna yang lain di desa itu kemudian. Tenaga kerja dibelakang rumah Hj. Musrifah yang dinamakan pranggok menampung duaratus orang, dengan masing-masing tugasnya.
Hj. Musrifah yang memegang kendali itu.Bukan Masduki, suaminya.
Masduki yang anak sulung H. Abdul Syukur bergaya aristokrat dan tidak cerdas. Oleh karena itu karena kecerdasan yang luar biasa istrinya itu dengan suka rela menerimanya.
Dan Hj. Musrifah memang pas.
Sedikit resume, kecerdasan kaum perempuan hasil silang antara keturunan memng mengisyaratkan bahwa karakter perempuan meninggalkan kemampuan rata-rata kaum prianya.
Diantara sossok Hj. Musrifah tentu ada juga perempuan yang mengendalikan perusahaannya, dan itu berkelanjutan sampai sekarang.
Di Pekajangan, para lelakinya boleh dibilang gerombolan pemalas yang imajiner. Suka makan enak, dan foya-foya. Sok.
Lelaki semacam itu cenderung pemboros. Dan kalau nempel sedikit keistimewaan, ia ia cepat-cepat mencari selera ekstra, apakah itu serong atau diam-diam kawin lagi.
Hj. Musrifah sangat cerdik, sebagaimana suaminya yang tak mampu mengurus perusahaan yang sudah tingkat menengah itu.
Serta merta ia menyiapkan bahan, merengkrut tenaga kerja, dan jauh lebih penting, memasarkan hasil produksi yang melimpah itu.
Hj. Musrifah membawa barang produksi sendiri ke Solo dan sekali waktu ke Yogya.
Saat itu ia mengangkut produksi batik dan palekat dengan kereta api/ dari Pekajangan menuju stasiunkereta api diangkut dengan dokar. Sepuluh dokar rata-rata saat berangkat dan semuanya penuh dengan muatan batik dan palekat. Ada pembantu tenaga kasar yang mengurus di kereta. Begitu secara rutin berlangsung bertahun-tahun. Pun pulangnya membawa juga barang, kain moridan benang tenun.
Nah, lebih hebat lagi, disamping ia menawarkan hasil produksinya yang sudah tersohor dan dijamin laku habis, ia masih menyempatkan mengunjungi kegiatan rokhani, pengajian dimana ia menginap.
Di Solo ia selalu menginap di Laweyan. Dan di Yogya ia di komplek Kauman.
Di Kauman Yogya inilah ia mendengar tentang adanya perkumpulan baru tentang aliran.
Setiap ia pergi berdagang, ia menyimak tentang hal baru itu. Dia merasa interesan.
Kemudian setiap pulang ia menceritakan hal itu kepada keluarga.
Orangpun makin lama makin tertarik obrolan Hj. Musrifah itu.
Bukan tentang dagangannya, tapi tentang pengajian yang didapat.
Lebih-lebih setelah anak sulungnya, Dimyati (yang masa kecilnya bernama Sumadi), dikirim ke pesantren di Solo, di Mamba'ul Ulum. Kemudian adiknya Makhali. Kemudian Nurmah, anak putrinya dikirim ke Yogya dan sekolah dikalangan anak-anak kraton, dengan kost di internat. Orang-orang Pekajangan makin mengagumi cara cerdas Hj. Musrifah.
Salah satu hal yang kiranya menguras perhatian. Manusia Dimyati ini. Sebenarnya dia anak lelaki gendilo. Tidak suka menuntut ilmu.
Di kalangan teman-temannya ia brengkoak karena suka hidup minum dan main. Teman temannya sebagian besar para kentoha, menghabiskan waktu dengan brekotal dan seenaknya. Kok bersedia dikirim ke Solo.
Saking senangnya, Hj. Musrifah sebagai orang tua yang bijak meluluskan apa sarat permintaa Dimyati dituruti.
Salah satu permintaan yang nyentrik adalah setiap keberangkatan ke tempat belajar ia menyewa kereta milik bangsawan di Solo komplit tukang sais.
Sehingga setiap tiba di pusat belajar itu. Orang-orang mengira kalau Dimyati keturunan aristokrat juga.
Dengan seringkali Hj. Musrifah mengunjungi pengajian, di desa ia akhirnya jadi pusat pertanyaan. Lebih-lebih peranan Dimyuati selepas mondok di Solo bersama adiknya Makhali, tanda-tanda kearah realitas berdirinya organisasi itu semakin dekat.
Pada suatu hari bersama dengan H. Abdur Rahman, tokoh terpandang, H. Jalil dengan dikawal tokoh-tokoh muda, Dimyati, Makhali, H. A. Aziz, mereka menuju Yogya. Disana mereka mencoba mencari kabar tentang yang didengar dari Hj. Musrifah sebelumnya.
Ternyata benar, bahwa serikat Muhammadiyah telah berdiri.
Tapi Pemerintahan kolonial masih membatasi dengan karantina sepuluh tahun.
Pekajangan harus menunggu selama sepuluh tahun jika mau mendirikan cabang dri perserikatan itu.
Sekalipun perserikatan Muhammadiyah belum resmi terwujud tapi embrio mulai disebar luaskan.
Makhali yang ahli tafsir mantiq mangajarkan Islam yang sesuai dengan syi'ar Rasulullah. Tidak banyak menyimpang.
Pengajian-pengajian mulai digalakkan, saben minggu.
H. Abdur Rahman mendirikan musholla di depan rumahnya untuk kegiatan itu.
Namun sejauh itu intensitas kegiatan untuk menyongsong hadirnya sebuah persarikatan modern dan sebagai jawaban perubahan jaman kekinian, kondisi Pekajangan berupah drastis? Tidak.
Jiwa oportunisme yang melekat sebagai puak keturunan bersilang tetap secara tersamar maupun terang-terangan berjalan beriringan berjalan. Kondisi ugal-ugalan di kalangan generasi muda, dengan kemaksyiatan terus saja berlangsung.
Pengikut terhadap Islam tak sepenuhnya terserap dalam sanubari, meskipun secara teori selalu ingin mengalahkan aposteori berkepul Dimyati dan konco-konconya nyaris tak berubah meskipuin dikirim sebagai alumni Mamba'ul Ulum yang tersohor itu.
Tapi Hj. Musrifah tetap berusaha. Niatnya untuk mengangkat derajat anak-anak untuk sebagai orang terpandang di bidangnya hampir tak jemu-jemu.
Hj. Musrifah mengirim sekolah yang masih tergolong kerabat dekat, yakni Mukri. Mukri ini putra dari H. abdul Kahar, masih paman dari Masduki, dan karena terlibat dagang tembakau orang ini beserta keluarganya akhirnya bermukim di Jatibarang. Kota Duwet masih terhitung keturunan jauh dari raja Pakubuwono dari Mataram.
Nyai Duwet tinggak di Warungasem Duwet.
Salah satu paman Nyai Duwet itu bernama Ki Sujono.
Ki Sujono adalah seorang raden yang terlibat dalam perang Diponegoro.
Ketika phak pangeran berjubah itu kalah, Raden Sujono menyingkir ke timur. Menetaplah dia di wilayah perdikan gunung Kawi.
Ketika meninggal, jasadnya juga dimakamkan disisi tempat tinggalnya.
Hingga sekarang makam (embah) Sujono itu menjdai pengujan orang-orang mencari kesugihan. Penjaga makam itu adalah keturunannya, termasuk keturunan nyai Duwet, istri H. Abdul Kahar itu.
Mukri dikirim olwh Hj. Musrifah ke pesantren Jamsaren, Solo.
Kemudian pria ini dinikahkan dengan salah seorang anak perempuan Hj. Musrifah, Siti Aenah dan bertempat tinggal di Pekajangan sampai akhir hayatnya.
Tujuan Hj. Memondokkan mukri tidak lepas pula dengan niat untuk ikut cawe-cawe dengan kegiatan Muhammadiyah nantinya.
Tapi setamat Jamsaren, Mukri tidak singkron dengan Muhammadiyah.
Beliau lebih dekat dengan fikiran-fikiran Abdur Rahman Al-Maraghi, penafsir ulung tepian sungai Nil.
Tafsir Al- Maraghi lebih jelas dengan ekhidupan muslim dimasa datang.
Tak lekang ditimpa panas tak lapuk di timpa hujan. Makin dipukul gelombang makin tegar.
Ikhwanul Muslimin, organisasi radikal yang hidup di Mesir, mereka sangat laras dengan tafsir Al Maraghi.
Islam tidak pernah mengajarkan nasionalisme kerdil, apalgi autokrat.
Pandangan penafsir (Abdur Rahman Al Maraghi) bahwa Muhammad adalah seorang Nabi paling universal tak lagi bersifat lokal.
Suku Qurais yang menjadi latar belakang kehidupan Rasulullah adalah ilustrasi bagaimana sebuah bangunan iman menjadi buah cipta hati yang elegant, jujur dan bersahaja.
Sedang Muhammadiyah sangat feodal. Bahkan cenderung menjilat dengan kekuasaaan yang didepannya.
Islam tidak terbatas pada akidah individual, tapi juga makin menyeruak sebagai akidah universal (kaffah).
Mukri sebagai kyai lebih suka memilih sikap mengambil jarak dengan Muhammadiyah maupun radikal.
Dimasa hidupnya, ia banyak dikunjungi para kyai atau pemikir-pemikir Islam. Beliau sebagai nara sumber yang mumpuni.
Kyai Abdur Rahma, Kyai Sulchan Michrom, Kyai Sukbi Alwi, dan para guru maupun kyai diluar lingkaran perserikatan itu acapkali sowan kesana .
Kenetralan ini beliau pertahankan sampai akhir hayat.

Fenomena H. Dimyati

sebagai anak lelaki sulung (barep) ia memang tergolong manja.
Kemanjaan itu menyubu pada perilaku ekstrim, bahkan ugal-ugalan. Ia sangat ditakuti oleh adik-adiknya, bahkan sebagian pamannya.
Tingkah laku hidupnya sangat bertolak belakang dengan yang lain.
Sering berbuat onar, sering menekan keluarga untuk memenuhi keinginannya. Dan Hj. Musrifah sebagai emaknya, ternyata banyak mengalah, akhirnya malah tak berdaya menghadapi putra barepnya yang selalu menciptakan keluarga resah.
Tapi ada sesuatu yang sebenarnya dimiliki orang ini. Ia sangat peduli dengan orang lain, terutama konco-konconya mbedugal.
Ia tak sampai hati membiarkan sebagai teman menderita sementara dirinya berkecukupan. Ia mengambil harta orang tuanya, dan itu dibagi-bagikan semua koleganya tanpa kecuali.
Ia ingin selalu menampakkan dirinya sebagai Robinhood, tokoh dongeng kerajaan Inggris yang termashur itu.
Peristiwa ini pernah terjadi, disuatu malam, disebuah warung di pinggir dusun. Dalam keremangan malam, salah seorang pengunjung warung kehilangan uang bendongan ketika dipungut dari undelansarungnya. Tentu saja uang receh itu menggelinding tanpa diketahui kemana. Semua pengunjung warung ribut saling ingin menolong.
Dimyati tahu bahwa uang sebesar bendongan cukup untuk membayar minuman dan makanan. Masih besar aji-nya, nilainya.
Serta merta Dimyati merogoh kantongcelana kaparnya, dan mengambil selembar uang puluhan yang cukup untuk mentraktir sepulur orang.
Tidak uash ribut-ribut. Ini uang untuk membayar semua yang disini. Sudah, tenang saja.....
semua pengunjung warung saling melongo dan terheran-heran.
Dan itu tidak sekali. Sering pula ia memberi uang untuk pemilik warung, untuk berjualan terus. Jika diketahui warung itu merugi. Dan peristiwa yang paling sulit dilupakan adalah aketika Dimyati mengikuti pemilihan kepala desa, lurah Pekajangan.
Calon kades saat itu dengan mengacungkan telunjuk jari langsung.
Seorang asisten wedana yang memimpin jalannya pemilihan lujrah di Pekajangan. Berlangsung disebuah pendopo darurat.
Dan yang membikin pendopo itu uang Dimyatri. Betapa okak-okaknya.
Pada waktunya acara dimulai. Asisten mengatakan : Siapa yang pilih Dimyati? Ngacung!
Ternyata dihitung asisten, cuma sepuluh orang. Yang hadir itu.
Dan ketika asisten mangatakan: Siapa yang memilih raden Askar?
Hampir lima ratusan lebih. Dengan demikian raden Askar menang mutlak.
Bukan main gusarnya Dimyati.
Selesai pemilihan kepala desa yang dimenangkan Askar,bukan main kecewanya, Dimyati.
Ia pulang menggebrak pintu.
Dia berseru kepada emaknya, Hj. Musrifah.
Matanya memerah seperti habis minum tuak.
Emak, kowe pingi aku minggat, ora?
Ora, Dim, ora. Ojo minggat, ono opo, lup?
Nek, aku ora sido minggat, endi emas-emasmu, kabeh kanggo aku.
Kowe kalah dadi lurah, yo?
Ora, mak. Aku kudu dadi lurah, saiki.
Lho, kan Asar sing dadi. Dim.
Ora perduli. Masak kantong iki weh ke kanggo bojone ndoro asisten. Wes mene, mal.
Tanpa berdaya, Hj. Musrifah gagal mencegah karepan anak yang kentoha itu. Melesatnya Dimyati ketempat tinggal Asisten Wedana di Kedungwuni.
Kebetulan sekali bendoro sten masih jagongan dengan bininya di pendopo Kawedanan.
Munculnya Dimyati, mengagetkan mereka.
Ono pop kowe Dim. Kowe kan wis dikalahke raden Askar.
Dimyati tanpa ngomong lama langsung mengeluarkan isi kantung kecil.
Tumpahlah isi kantong, perhiasan dari emas, milik kekayaan Hj. Musrifah.
Menyaksikan “keajaiban” itu istri ndoro seten membelalakkan matanya terheran-heran, sambil ngejuwis.
Maksudmu opo Dim?
Dimyati bilang:
Ini semua saya hadiahkan kepada penjenengan, ndoro. Kalau saya jadi kepala desa Pekajangan.
Lho? Asisten mendelik. Jadi, Askar dibatalkan?
Asisten semula menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi istrinya segera gipyak-gipyak, membenarkan maksud Dimyati.
Mas, asisten, mas, sudah to. Ndak apa-apa. Batalkan Askar. Ganti dengan Dimyati. Mosok lurah Pekajangan kok Askar. Miskin begitu. Selama hidup saya, belum pernah memiliki perhiasan sebanyak ini. Dim, kamu bilang benar, ini untuk saya, kalau kamu bisa jadi lurah Pekajangan? Sungguh?
Dimyati mengangguk.
Nanti saya tambah dengan yang lain. Biar sebagai istri ndoro siten tidak hidup melarat. Ndoro.
Heeh, heeh, bener Dim, kowe pancen cah pinter. Sudh, mas, Perintah asisten tanpa bisa membantah.
Asisten tanpa bisa membantah.
Dipanggillah askar menghadap.
Singkat cerita. Begitu Askar menghadap bendoro asisten, serta merta Asisten itu memukul Askar, sehingga Askar sempoyongan jatuh.
Menggertak Asisten.
Askar, kamu kepingin hidup atau mati, ha? Ketua Asisten.
Mukanya pura-pura memerah, marah.
Sambil menyembah-nyembah, Askar ketakutan.
Kulo kepingin dipun gesangi, ndoro. Saya pilih. Hidup, ndoro..... (suaranya menggigil tersendat-sendat).
Nah, kalo kamu kepingin hidup, serahkan jabatan lurah kepada Dimyati. Ini lebih pantas dari kamu, kan?
Kamu cukup jadi ulu-ulu. Sambil uro-uro.....
Dengan merunduk Askar bilang:
inggih, ndoro, inggih. Kulo iklas....
Akhirnya serah terima terjadi saat itu juga.
Istri asisten cengar-cengir, kegirangan.
Tidak lama di Pekajangan diumumkan adanya pergantian jabatan lurah.
Kudeta keci-kecilan dan tanpa mengucurkan darah terjadi saat itu.
Masyarakat Pekajangan saat itu terjadi pergunjingan.
Tapi lama-lama menyurut juga.
Sebenarnya memang Dimyati bisa menang dalam pemilihan itu.
Tapi orang yang bernama Syarif, masih famili Dimyati juga, dan dia seorang berandal gede di Pekalongan. Kehidupannya diwarnai dunia hitam, orang paling ditakuti, malang melintang melakukan semaunya. Dia tidak senang Dimyati sebagai lurah. Karena dia khawatir dunia aktivitasnya akan terganggu. Ia merasa pekewuh kehadiran saudaranya, masih cucunya sendiri jadi kepala desa.
Dia bisa tersendat dalam menguasai tingkah polahnya.
Maka jauh sebelum pemilihan kepala desa, Syarif menyogok ratusan orang Pekajangan untuk tidak memilih Dimyati. Pilih Askar. Yang lemah. Terbukti Askar yang menang. Lurah sebelum Askar, Amat, sangat tunduk kepada Syarif.
Askar yang bergelar raden, adalah keturunan raden Sutojoyo, pelarian prajurit Diponegoro mengikuti rombongan Ki Gombol.
Sutojoyo adalah guru ngaji, dan pengawal setia Gombol.
Tapi Askar yang sangat santun dan selalu memelihara sifat unggah-ungguh, tidak pas untuk jabatan lurah. Ia sebenarnya menolak untuk dicalonkan. Tapi Syarif menekan dengan keras. Ia pun mau.
Lelaki yang selalu mengenakan pakaian priyayi ini, tanpa lupa mencengkelang keris di punggungnya, pintar uro-uro, tembang Jawa.
Istrinya mbok Yuni selalu membuat jamu yang dikenal.
Hidup mereka miskin, dengan rumah beratap welit dan dinding bambu.
Ia memang pantas kalau jadi ulu-ulu desa. Kerjanya cuma mengawasi tersier, air untuk mbanyoni sawah.
Dimyati diangkat sebgai kepala desa, dengan pengorbanan emaknya, Hj. Musrifah yang sangat spektakuler. Perusahaannya luluh lantak.
Simpanan emas yang sebetulnya untuk tabungan bilamana produksi menurun ludes. Tidak itu saja, perhiasan yang dipakai anak gadisnya, di bronjoti dan untuk menyambung hidup perusahaan juga tak berhasil.
Tahun duapuluh enam saat itu memang situasi dunia mengalami krisis, krisis finasial, sebagaimana dijamin periode George Bush, Presiden Amerika yang ke 43.
di Jerman saat itu nilai satu dollar US, menjadi setengah milyar DM. (Deutch Mark, mata uang Jerman). Sehingga kalau untuk membayar gajih pegawai seluruh Jerman, kadang dalam membawa uang kertas DM itu memakai gerbong-gerbong kereta api.
Untuk menikmati secangkir kopi di sebuah kafe, orang harus membawa koper berisi uang kertas DM. Satu cangkir kopi hangat senilai sepuluh juta DM.
Hindia Belanda, khususnya Jawa hampir melanda kemiskinan yang berat. Penyakit hongoroedem meraja lela.
Tapi ini sungguh merupakan fenomena tersendiri.
Dibawah kepala Desa Dimyati, desa itu anehnya terhindar dari penyakit H.O.(busung lapar).
Inilah kebijakasanaan yang ditempuh Dimyati sebagai lurah.
Begitu dia diangakat sebagai kepala desa,semua penduduk Pekajangan, yang saat itu jumlahnya sekitar seribu.
Dalam orasinya, dia berujar :
pemerinath Belanda meminta saya untuk mengirimkan orang-orang yang menganggur untuk dikirim keperkebunan-perkebunan baik diluar Jawa maupun di Suriname, jauh diujung benua lain.
Tapi hari siapa yang masih bekerja, tidak diwajibkan.
Ingat pengangguran memang sumber kemiskinan.
Ucapan Dimyati ini sangat mengena. Siapa orangnya secara suka rela mau jadi rodi seperti jaman Deandeles tempo dulu. Ngeri sekali.
Imbasnya, orang-orang memulai menciptakan kegiatan, bekerja seadanya.
Jadi buruh tenun, buruh ngantih benang, berdagang daun pisang, membajak sawah, menaanm ketela, ubi kayu dan menanam apa saja yang menghasilkan.
Dalam tempo tidak lama, penghasilan rakyat mulai dirasakan.
Tenun stagen jadi andalan. Begitu juga kerajinan batik.
Mulai terangkat adanya kelas pengusaha. Bersamaan dengan itu perusahaan Hj. Musrifah meluntur. Beliau sudah tua tidak selincah dulu.
Kekayaan terkikis, dan berapa anaknya mulai menggalang usaha, menggantikan orang tuanya.
Hj. Marli'ah, sebagai istri H. Dimyati, tidak dibolehkan mewndireikan uasha sebagaimna orang lain.
Sebagai istri kepala desa harus ikut kepedulian besar akan nasib penduduk Pekajangan.
Susah ikut meraskan, kalau rakyat senang, jangan nerimbung.
Hj. Marli'ah, sebagai putri sulung H. Isma'il sungguh memahami apa yang dikehendaki H. Dimyati.
Padahal keluarga H. Isma'il adalah keluarga sukses sebagai pengusaha.
Rumahpun berdinding bambu. Hidup tidak perlu mewah, mewah itulah Dimyati.
Lelaki yang semula babral krowa, Dimyati tumbuh sebagai seorang pemimpin puak yang penuh karisma.
Kemanapun terlindungi. Inilah salah satu cara bagaimana Pekajangan tidak disusupi pencuri atau garong.
Untungnya Syarif yang mulai menua, tak lagi banyak melakukan hal negatif disamping itu ternyata Syarif ini terlibat sebagai pengusaha juga.
Jadi setiap ada orang melapor akalau rumahnya kemasukan pencuri dan membawa kabur betamal entah kain mori, batik atau benang, lurah Dimyati selalu bilang, tidak usah khawatir. Kamu tungg, kalau perlu menginap di rumah saya, nanti pamong saya perintahkan mengendus siapa pencuri itu.
Seorang pelapor yang disuruh sampai menginap segala, tentu keberatan sebab dirumah banyak kesibukan. Akhirnya pelapor itu lebih suka memilih akan mencoba mencari sendiri siapa pencuri itu, dan ngacir pulang.
Dan acara itu mengakibatkan orang yang kecurian, mengatasi sendiri keamanan dirumahnya masing-masing.
Asisten wedana yang berkuasa di kawedanan merasa salut pikiran jernih lurah Dimyati.
Popularitas Dimyati memegang sebagai kepala Desa sempat diabadikan dlam buku ensiklopdia pemerintahan Belanda, sebagai fenomena jenis kepimpinan.
Suatu harri , guvernor Jendfral Belanda berkunjung ke Pekajangan.
Guvernor Jendral itu bernama Van Tjandra.
Dia ingin menyaksikan usaha kerajinan batik di Pekajangan.
Sebagaimana pernah pula ia kunjungi di Yogyakarta dan Pekalongan.
Tidak seperti sambutan di Yogya maupun di kota Pekalongan sendiri yang dikalangan pejabat maupun orang-orang pengusaha, cara amenghadapai guvernor bule itu dengan merunduk-runduk. Bahkan di Yogya dengan menyembah.
Di Pekajangan tak seorang pun berlaku ngapurancang, runduk.
Orang mengajak bersamaan dengan guvernor itu dengan jabatan tangan biasa dan setengah sendau gurau.
Ha, tuan guvernor, warum meneer, warum meneer......
Van Tjandra kaget, campur kagumdan gali.
Barbarkah orang-orang itu. Tapi kalau diajak bicara, pintar menguraikan, seluk beluk batik dan proses penciptaan, secara cerdas.
Van Tjandra bertanya kepada Dimyati, disini kenapa Liberal kebudayaannya seperti negeri Kincir angin itu.
Lurah Dimyati menerangkan asal muasal budaya itu.
Pekajangan bukan dihuni oleh pribumi-pribumi asli dalam arti lugu.
Disini penduduk sudah campuran, asimilasi dari beberapa jenias bangsa. Keling, Arab, Cina, Portugisdan Belanda sendiri.
Kita sudah nasionalis sebelum ada jor nasionalime Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan heran, tuan.
Van Tjandra manggut-manggut, terkagum.
Perkenalan governor Van Tjandra dengan Dimyati sukar dilupakan.
lebih-lebih setelah tahu istri Dimyati ada lima. Dan seorang adalah keturunan Belanda, anak putri Don Songet, berdarah Indo Belanda Belgi, Don Songet adalah arsitek pengairan ang pernah menciptakan jembatan lengkung di Surobayan. Perkawinan itu sayangnya tidak membuahkan keturunan. Kalau dengan peranakan Cina, di Kertasemaya, Cirebon, ada melahirkan anak, namun, sampai sekarang tak seorangpun keluarga Dimyati melacaknya.
Sewaktu Dimyati nyatri Buntek, Kuningan dia menjalin asmara dengan perempuan bernama Sonah. Dia peranakan Cina ikan asin.
Pemimpin yang karismatik dan kontroversial itu menjadi cerita legenda sendiri.

Awal masuknya Muhammadiyah di Pekajangan
Dan dibawah kepimpinan K.H. Abdur Rahman

Tahun 1920
Setelah mengalami masa karantina politik kekuasaan kolonial Belanda, persarikatan Muhammadiyah mulai keluar dari sarangnya, Yogyakarta Hadiningrat.
K.H. Ahmad Dahlan mengirim utusan ke Pekajangan.
Ki Projokusumo. Orang masih berdarah biru, sesepuh Kauman.
Beberapa orang Pekajangan yang terpandang diundang dalam pertemuan itu. Dimyati, Makhali, Abdul Aziz, Mashuri, H. Jalil, dan beberapa putra H. Abdur Rahman sendiri, yang jadi aktifis, Abdur Rakhim. (Abdur Rakhim meninggal dalam usia muda dan belum sempat menikah)
Maka dimaklumatkan berdirinya organisasi persarikatan Muhammadiyah.
Yang dipilih menjadi pemimpin waktu itu, pengurus, sebenarnya Dimyati.
Semula Dimyati bersedia sebagai hoodfbestuur. Tapi konco-konconya menyarankan untuk menolak, (waktu itu Dimyati belum magang lurah desa)
Dimyati menolak, dengan alasan belum patut jadi hoodfbestuur. Kemudian dilimpahkan kepada adiknya, Makhali, tidak setuju juga. Justru Dimyati merasakan kalau adiknya itu jadi ketua organisasi, Makhali yang alumni Mamba’il Ulum, Solo, sama dengan pesantren yang dimasuki Dimyati, memberi alasan kepada K.H. Abdur Rahkam, bahwa Makhali sangat dekat Kyai Dasuki, kyai merah yang dekat dengan Sama’un. Makhali ekstrim, dan kekiri-kirian. Dia sangat mengandalkan tafsir Al Maraghi. Bedanya dengan Mukri yang juga mahir dalam tafsir Al Maraghi, Mukri condong kepada Al Afghani, pemikir dari lembah Kirghistan.
Bersifat hijau pekat. Bersebrangan dengan Makhali.
Wasana kata maka ditunjuklak K.H. Abdur Rahman sendiri sebagai orang pertama Muhammadiyah.
Kiprah pertama KH Abdur Rahman membenahi pendidikan.
Didepan rumahnya dibangun sekolah agama ‘Al Wusqo’, mengajarkan ilmu taukhid dan pelajaran bahasa Arab. Banyak murid berdatangan dari sekitar, malah dari Pekalongan-kota dan Batang.
Benar juga dugaan Dimyati. Makhali sejak tidak diterima sebagai penguruh Muhammadiyah, dia kasak kusuk dan bergerak dibidang politik.
Kasak kusuk ini membuah realita, diundangnya tokoh besar seperti Sukarno, sang proklamator kemudian itu) Lewat komunikasi dengan Romolawi sebagai tokoh marhaen Pekalongan.
Sukarno berpidato di sekolahan Al Wusqo iti.
Gegerlah Pekajangan. Polisi Belanda memanggil orang orang dibelakang kedatangan Sukarno. Termasuk Dimyati sendiri
Waktu itu delijk hukum bisa didakwakan ebagai perbuatan makar.
Sebab Sukarno dianggapnya melawan Belanda.
Sejak itu Kh. Abdur Rahma melarang move politik dan membatasi Makhali sebagai aktivis Muhammadiyah.
Buah kepimpinan periode awal Muhammadiyah bergerak cepat.
Untuk mengatasi kebutuhan ilmu untuk anak-anak, maka didirikan HIS Muhammadiyah, otomatis menyaingi sekolah-sekolah yang dibangun oleh kolonial Belanda. Pertama His atau setingkat sekolah dasar enam tahun dibangun ditengah pedesaan. (sekarang ditempati oleh STIKES)
milik Muhammadiyah juga.
Juga diadakan sekolah taman kanak-kanak atau mirip Frobel, yang didikelola Aisyiyah. Mar’ Yahya, Mutri’ah Zakaria, diantaranya yang sempat mengajar disana.
Kepimpinan KH. Abdur Rahman cukup lama, sebelum beliau digantikan putranya Abdur Rakhim.
Tak banyak catetan masuk dari corak kepimpinan putra KH. Abdur Rahman itu.

H. Wasil Dimyati.

Pemuda tamatan HIK Bandung ini bergelora atas prakarsa dunia pendidikan. Tahun 46 sehabis Jepang tekuk lutut, beliau bersama sahabat sahabat kentalnya mendirikan SMP (sekolah menengah pertama) Lokasi darurat menempati rumah-toko milik H. Abdal.
H. Wasil, adalah idealis yang berkibar. Tak orang yang bersemangat seukuran dia.
Meledak-ledak dipacunya orang-orang Muhammadiyah dan sekitar dari kebodohan dan sifat rendah diri (meinder wardig hetcomplex) Akibat penjajahan yang lama.
Mendirikan sekolah disaat kondisi negara semrawut adalah jiwa pionir
Waktu itu, Jepang kalah perang dan Belanda menginginkan kembali tanah air ini.
H. Wasil mengelola Smp sambil ikut berjuang membela negara.
Dia langsung terjun sendiri meminta dana masyarakat dan uangnya untuk membeayai sekolah yang dipimpinnya itu. Dia dibantu sepenuh hati oleh rekan-rekan dekatnya.
Karena semangat dan ketulusan tanpa pamrih.
Smp makin berkembang. Sambil Muhammadiyah membangun Masjid dengan nama At Taqwa, disebelahnya dibangun pula SMP.
Tidak lagi darurat.
Tidak lama kemudian, tahun lima puluhan lebih sedikit, dibangun pula SMA Muhammadiyah yang berlokasi dikota Pekalongan.
H. Wasil tak hanya berkiprah dilembaga pendidikan, Untuk mengisi kegiatan anak-anak muda, ia dirikan sepakbola Hizbul Wathon.
Dan sekaligus menyiapkan lapangan tempat bermain.
PS HW sempat menjadi idola kalangan sepak bola maniak.
Dari gelanggang olahraga ini muncul Chaerul Akhwan yang pernah bermain disebuah klub terhormat di Jakarta, sampai bertanding di Malaisia. Ps angkiasa. Belum pemain-pemain lain.
Ditahun sebelum perang, H. Wasil mendirikan jazz-band sebuah kelompok musik modernsaat itu dengan pemain, ada Rusdi Syakur yang memetik gitar, ada Zen Pentil yang meniup klarinet, dan H. Wasil sendiri yang memainkan piano.
Sayang pertumbuhan jazz band itu tidak lama, karena KH. Abdur Rahman tidak menyetujui, dianggap musik haram. Permainan Syaitan.
Tapi sikap prohibisionis orang tua itu dianggap positip oleh Wasil putra H. Dimyati itu, dengan menjalin cinta kasih dengan anak gadisnya, Siti Fatimah.
KH. Abdur Rahman lebih murka lagi.
Tapi cinta yang bersemi oleh kedua insan itu tak bisa dibendung. Akhirnya KH. Abdur Rahman mengalah. Mengizinkan mereka menikah.
Sejak Pekajangan dibuka lembaga pendidikan, dan menghasilkan orang-orang terpelajar, berkat pikiran Wasil ini sungguh luar biasa.
Ribuan orang pernah dibuka akal fikirannya dengan memberikan ilmu
Dan ini memang seharus lembaga Muhammadiyah dalam dunia pendidikan memberikan semacam award kepada Wasil. Meskipun itu bertempeeamen kethus.
Agaknya kata-kata Sukarno bahwa bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa besar.
Masyarakat Muhammadiyah Pekajangan belum sejauh itu, dan tetap kerdil.
Dalam pengertian kaidah umum.

Kepimpinan dibawah HM. Jazuli.

Orang ini pernah menjadi juru mudi Muhammadiyah dalam periode yang cukup panjang. Pada periode dia, Muhammadiyah menapakkan kaki mencari sumber pendanaan untuk seolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah
Salah satunya adalah lewat Koperasi Batik Pekajangan.
Koperasi batik Pekajangan yang didirikan tahun 1937, setelah pernah raib, muncul hilang, muncul hilang. Oleh trio H. Afdol Jalil, H. Dimyati, H. Khadiri Mashuri dan H. Ridwan, mencapai masa jayanya ketika juga dipegang oleh HM. Jazuli.
Licensi istimewa mulai mengalir dari kebijakan pemerintah.
Pekajangan berubah menjadi masyarakat borjuis, tidak lagi nkrengges, alias miskin.
Setelah Belanda beserta militernya hengkang dari Pekajangan tahun 1949/1950, perenana koperasi batik mulai mencuat.
Dimana-mana orang berusaha untuk mencipta home industri.
Tenun manual dan batik setenagh seni mulai digagas, membuahkan hasil
Gagasan itu membuahkan pula berimbas pada pola kehidupan yang lain.
Gaya hidup borjuis, dan sifat feodal kembali terangkat.
Persaudaraan pun berubah. Kaya dekat kaya, miskin tetap terlunta-lunta.
Hali itulah yang menyebabkan di Pekajangan muncul PKI (partai komunis Indonesia, dengan pemimpin mereka mayoritas adalah buruh ngecap dan kuli keceh. Meskipun partai tidak menonjol dan kurang potensial, ini akibat kelengahan Muhammadiyah yang suka memilih orang berharta.
Kalangan tidak mampu dikecohkan. Lihat saja waktu itu. Warung saja berbeda versi. Versi orang-orang berduit, para OKB, memilih warung sendiri. Warung kalangan pembeli miskin memilih sendiri juga.
Dua partai kiri, waktu itu, PNI Marhaenis, dan PKI telah dianggapnya najis dan haram untuk didekati.
Mereka banyak kehilangan pekerjaan.
Periode HM. Jazuli ini banyak menampilkan kecenderungan sikap tidak senang orang-orang benasib jelek.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah pun tumbuh bibit-bibit nepotisme untuk keluarga kaya.

Bangkitnya Koperasi Batik Pekajangan

Koperasi Batik Pekajangan didirikan pada pertengahan tahu 1937,oleh beberapa eksponen kaum muda yang peduli akan nasib kaum pribumi. Dari lobi-lobi yang dilakukan oleh Kadir Bakri, H. Afdol, H. Halim lurah Dimyati dengan Joyohadikusumo, ayah dari profesor Sumitro dari Purwokerto, terbit gagasan pentingnya mendirikan koperasi dikalangan pribumi khususnya, dan kalangan ekonomi lemah.
Joyohadikusumo menyarankan pengusaha batik perlu diajak berkoperasi.
Dari gagasan gagasan intens itu realitapun lahir.
Tapi prospek perekonomian kolonial masih suram saat itu, akibat keterpurukan ekonomi dunia, dan kekuatan Jerman dibawah Hitler, Italia dibawah diktator Musolini, dan Jepang dibawah jendral Tojo yang chauvistik, mempengaruhi kondisi ekonomi menjadi miring kearah keguncangan.
Koperasi batik juga tidak tahan atas guncangan itu.
Saat itu belum ada sistem perlindungan ekonomi untuk orang pribumi.
Sistem monopoli dan bau kapitalisme masih menyengat tajam.
Koperasi yang masih berkutat dengan pola distribusi barang dan P&D, pembagian province and dunken, jatuh bangun, tersendat.
Baru setelah lepas tahun limapuluhan, koperasi batik Pekajangan kelihatan survive.
Bahkan tahun empat sembilan, kemudian, banyak didirikan koperasi seragam yakni batik. Dikota Pekalongan sendiri didirikan oleh A. Junaid dan kawan-kawan, PPIP, diSolo dengan Batari, di Yogya, Mataram, Cirebon, Tasikmalaya, dan Jakarta sendiri.
Bahkan mereka melakukan penggabungan, yakni GKBI (gabungan koperasi Batik Indonesia) sampai sekarang masih berlangsung, meskipun GKBI tidak seideal seperti dulu, melayani pada konsumen dan anggauta, tapi telah berobah menjadi semacam holding company, saat ini dibawah sindikita Noorbasyah Junaid.
Dari keuntungan koperasi batik Pekajangan memang mampu membiayai roda Muhammadiyah, juga berperan penting dalam mendongkrak faktor kemiskinan. Banyak dibangun rumah-rumah mentereng, pranggok yang hidup dan senantiasa berkepul.
H. Khadhiri Mashuri yang memegang kemudian koperasi sebagai toko houder, berhasil mengelola jalannya koperasi. Disanalah seorang pengusaha batik dan tenun bisa membeli peralatan dan bahan untuk produksi batik dan palekat.
Apalagi setelah muncul co.partner, koperasi tenun (Proteksi) yang berada didesa Bligo, sebelah Pekajangan, degup perekonomian kian kinclong mencorong.
Itu berjalan sekitar antara tahun 50 han sampai tujupuluhan, setelah itu peran koperasi nampak menjadi suram dan menyakitkan.
Indonesia yang tidak pernah dalam menstimulasi ekonomi modern, karena kecerdasan yang terbatas, selalu memergoki suasanua buram ditengah gemuruh persaingan global.

Batalion ‘Tikus Gurun’ masuk Pekajangan
1948-1949

Hari belum siang benar, ketiga iring-iringan truk besar penuh pasukan secara bergelombang berhenti didepan masjid At Taqwa, masjid kebanggaan masyarakat Muhammadiyah Pekajangan.
Pasukan berseragam loreng dengan mencangkingsenjata masing-masingberperawakan tinggi besar, sebagian, itu orang-orang Gurkha aslinya dari Nepal, diUtara India sana. Mereka banyak yang mengenakan surban dipelanya, maka mudah, sebagian lagi memang orang bule, jangkung dan berkulit putih. Pasukan dari negeri oranye (Belanda)
Yang brewokan dan bersurban itu adalah tentara bayaran, sebuah legiun asing milik Inggris yang disewaa Belanda. Atau mereka atas nama sekutu.
Mereka turun serempak dan sedikit ribut.
Berbaris rapih dengan sebagian besar memakai topi helm hijau.
Suara suara komando terdengan, disahut satu per satu. Ternyata absen.
Tidak lama kemudian mereka. Mereka menyebar. Ada sejumlah tentara bule itu masuk kekampung saya. Dan belakangan aku mengenal akrab mereka.
Pekajangan telah dihuni tentara sekutu atau lebih tepatnya tentara Beladan untuk berusaha kembali menduduki tanah tercinta ini.
Banyak tempat-tempat, rumah-rumah penduduk Pekajngan diambil alih oleh tentara pendudukan itu.
Ada tiga puluh rumah, semuanya yang bagus-bagus, milik orang kaya Pekajangan, ada yang dijadikan tempat menginap, ada juga untuk dapur umum, tak ketinggalan rumah untuk dijadikan tempat ibadah. Tentu dibuat seperti gereja perananya. Pada hari Ahad pagi, mulai terngar acara katholik. dengan khutbah berbahasa Belanda dalam sembahyangan.
Saya mengenal figur-figur dari personil tentara itu. Diantaranya sersan Willy. Kopral Adam. Dan mayor besar Thermohuisen.
Tenyata di Pekajangan bercokoltentara berpangkat, bukan asal prajurit.
Mereka saben harinya mereka jarang melakukan aktivitas rutin, seperti latihan tempur, kadang-kadang saja sebagian pergi beberapa hati dan kemudia kembali ke Pekajangan. Ada bisik-bisik, mereka dikirim ke front diarah selatan, atau mereka Cuma melatih prajurit ditangsi besar dikota.
Tetapi dibalik kehadiran tentra sekutu dan penjajah itu, ada kisah sebelum pasukan bule itu masuk.
Pihak gerilya kita, pimpinan Isma’il Hasan Idris, merencanakan penghadang, agar manuver batalion ‘Tikus Gurun’ itu menghandapi perlawanan dari pejuang-penjuang tanah air.
Gambar tikus berwarna hitam disetiap ransel yang dibawanya, Juga cap dikaos shirt yang dipakai, memang itulah pasukan Tikus Gurun milik Inggrisyang ditakuti dan disegani Jepang sebagai musuh saat itu.
Rencana penghadanganitu rupanya terdengar oleh h. Dimyati, yang selama perang kemerdekaan sosok ini meletakkan jabatan kepala desanya. Dengan alasan tidak sudi jagi lurah belanda. Lurah begundal.
Kemudian diserah terimakan kepada Saleh, yang dipilih oleh penguasa penjajah. Saleh ini kemudian dibunuh oleh gerilyawan yang menyusup. Dianggap penghianat negara.
Saleh ditembak sehabis cukur rambut ditukang cukur Su’in Bangkalan. Ketika ia keluar dari kios cukur dan menyebrang jalan menuju gang 9 Pekangan dua orang menyergapnya, langsung tultis. Senjata menyalak. Menggelepar lurah Saleh.
H. Dimyati serentak mendengar rencaana isma’il, yang juga besan kedua orang itu, ditemuinya Isma’il hasan Idris, yang guru ngaji. Dialogpun terjadi, Keduanya Pejuang, tapi punya taktik berbeda.
H. Dimyati tidak sependapat dengan rencana penyergapan itu.
Belanda bisa kehilangan beberapa prajuritnya , karena dijebak.
Tapi pembalasan Belanda jauh lebih seru dan mengerikan.
Belanda tidak hanya membalas, tapi akan membalas lebih keras.
Bisa-bisa selurug rumah dipekajangan ini dibumihganguskan.
Orang-orang sipil diseret dan dibunuh karena dianggap melindungi gerilyawan. Bahkan anak-anak kecil termakan peluru nyasar.
Terbunuhnya personil tentara musuh tidak seimbang dengan kurban yang dibayarkan.
Ada saran dari H. Dimyati, sebaiknyapara pejuang dan gerilyawan melukan pancingan-pancingandidaerah kosong dipinggir hutan yang tak berpenghuni. Hitung-hitung menguji kepintaran perang.
Karena rasa hormat kepada H. Dimyati, ustaz Isma’il Hasan Idris membatalkan rencana spekulatip itu. Dan Pekajangan jadi aman.
Sampai tentara Belanda itu dengan pasukan ‘Tikus Gurun’ itu ditarik kearah Yogya untuk membantu pasukan mereka bertempur disana.
Tulisan besar-besar dan berbunyai ‘naar to Yogya menghiasi truk-truk pengangkut pasukan.
Hanya empat bulan Pekajangan ditinggal tentara sekutu.
Ada juga manfaat yang ditinggalkan tentara musuh itu.
Permainan pingpong menjadi kegiatan anak-anak Pekajangan, juga sepak bola. Memang ternyata dua cabang olah raga itu sejak lama menjadi prestasi negeri kincir angin itu. Sampai sekarang Belanda selalu mendapatkan nominasi atas dua cabang olah raga itu didunia.

Seorang kyai yang kuno tapi karismatik
Sosok K.H. Sulchan Michrom

Kyai ini ssungguh sangat bersahaja. Rumahnya kecil, tidak bercat meskipun bersih dan dilabur putih pada dinding-dindingnya.
Ia memang memilih hidup sebagai seorang zuhud, dan menjauhi kemewahan. Beliau ini seakan-akan nyaris mengikuti alam tasawuh dan berlaku sufi.
Namun buah pikirannya lama berpengaruhatas kehidupan para santri Muhammadiyaj.
Dan selalu jadi lukisan keteladanan, dan banyak dikutip kata-katanya sebagai acuan hidup.
Orangnya semampai, selalu memakai sarung dan kemeja berlengan panjang atau baju ‘koko!
Menurud Farid Akhwan, ketua pengurus Muhammadiyah daerah Pekalongan, perawakan dan parah Kyai Sulchan Michrom ini mirip Ishak syamir, tokoh besar Israel, pusat kebencian orang-orang Arab.
Tapi lain kya Sulchan lain Ishaka tentunya. Kyai Sulchan sangat konsisten dengan Islam, dan Ishak syamir kader Zionis yang culas.
Sebaliknyan kyai Sulchan seorang yang jujur, seluruh hidupnya untuk dibaktikan kepada warga Muhammadiyah khususnya, juga warga ummat Islam umumnya.
Di Pekajangan ada tiga figur yang menjadi buah rindu mengkolaborasikan iman kepada Allah s.w.t.
Disamping kyai Sulchan Michrom, juga tokoh legendaris dua yang lain, K.H. Abdur Rahman dan H. Dimyati.
Hampir-hampir ketiga orang ini dilambangkan sebagai berhala pujaan warga Pekajangan.
Mereka seolah tak sekedar sebagai manusia biasa, tapi sudah tak berjejak dibumi. Seperti tokoh dalam pewayangan, merekalah dewa yang memberikan pelayanan seluruh hidupnya sepanjang hayat.
Segala sepak terjang, dan intrepretasi kehidupan mereka selalu bersandar bagaimana ketika berhala itu berpendapat.
Sangat banyak mempengaruhi jalan hidup setiap individu didesa ini.
Mereka merasa ‘angstpsychose’ bilamana perbuatannya mdari fatwa ketiga kyai besar ini.
Karena sangat mencintai dan memuja ketiga orang ini, nyaris menjadi buku suci disamping kitab suci agung, Alqura’an
Jika ditilik masing-masing figur itu, saling berbeda, baik metode pengajaran Islamnya maupun sifat-sifat yang dimiliki ketiganya.
K.H. Abdur Rahman lumayan keras dalam menjaga moral-attitude dengan vokal lumayan gede dan serak-serak, aksentuasinya berbau menekan. Dalam dunia wayang , ia bisa disebut mirip Kresno yang suka memberi nasehat kepada Pendawa untuh patuh.
H. Dimyati bukanlah kyai atau guru. Ia sebenarnya mirip laku Arjuna, dan memang bersifat Flamboyan. Orang-orang mendewakan Dimyati karena kelakuannya yang platar.
Bahkan royal. Ia menganggap hidup ini tidah usah serius. Biasa saja. Semua akan berakhir. Dimyati yang memang pecandu wayang , diberhalakan karena rasa kagum kepada lelaki yang memang dimsa mudanya gagah dan ganteng. Ia dimasa mudanya jelas sebagai pemuda idola. Termasuk bagi perempuan.
Ia tak pernah berbohong, kalau ia berjanji.
Kejujuran yang polos ini memukau. Sebagian besar hidupnya untuk orang lain, dengan merasa senang dan bangga.
Ia tentu saja berseberangan dengan H. Abdur Rahman, terutama dalam menjalankan syariat Islam. Tapi Dimyati punya kartu trup yang membuat kyai Durahman menjadi keduwung.
Suatu hari kyai Durahman ngomong kepada Dimyati, perihal keinginan membuat masjid khusus untuk Muhammadiyah.
DiPekajangan sudah ada masjid yang bernama ‘Jami’ dilorong 19, dan itu atas prakarsa buyut Ilyas, kakeknya Dimyati sendiri. Tapi masjid Jami’ dipakai dua aliran. Muhammadiyah dan N.U.
Kyai Durahman tak suka. Biar saja jam’ dipakai mereka.
Dan itu waqaf H. Ilyas sesepuh mereka.
Begitu Dimyati mendengar, esoknya ia berusaha membebaskan tanah milik H. Sirad, yang rumahnya di lorong 15. Tepi jalan raya.
-Rad, kowe pingin mlebu suargo ora, mbesuk nek mati?
H. Sirad serta merta menyahut :
-Ya yo, Dim. Pingin. Wong suargo kok.
-Lha, nek kowe pingin temenan, kae tanahmu sing nang sebrang kulon kae, jejeran karo omahe lik H. Raokah, tak jaluk Muhammadiyah oleh ora !
-Kanggo opo Dim.
-Kanggo masjid !!-
Ya, akur Dim, akur.
Dengan gito-gito H. Sirad memanggil H. Maemonah, bininya dan mengutarakan maksud Dimyati. Maemonahpun iklas memberikan.
Segera pembangunan pun dimulai.
Kyai Durahman bagaikan patung, saking kagumnya.
Itulah Dimyati.
Sementara yang berikutnya, sosok sentral ini, K.H. Sulchan perangainya mirip Yudhistira. Tokoh mbarep Pendawa.
Santun, ngasor dan hati-hati dalam dialog.
Tapi jangan dikira dalam mempertahankan aqidah dan mu’amallah yang hak dan bathil. Dia menjelma menjadi harimau yang siap untuk melawan.
Dalam suatu peristiwa, sejumlah eksponen muda Muhammadiyah mementaskan sandiwara yang berbau Islam. Kisah Abdullah, ayahda dan Aminah, ibunda Rasul. Dalam adegan itu Abdullah merangkul Aminah karena dia istrinya.
Dengan spontan Kyai Sulchan melarang keras adegan itu.
Malah cerita itu diubah. Jangan model picisan kayak gitu.
Dengan bujujan apapun, Kyai tua itu tidak bergeser.
Menolak keras. Kita tidak patut menampilakan adegan seperti ‘filmBarat’, haram, kerutuknya tegar.
Akhirnya malah pementasan itu dibatalkan, karena kontroversi jadi merebak. Kalangan tua pun dibelakang kyai Sulchan. Menolak.
Orang-orang muda jadi menyerah. Gagal.
Ituuntuk urusan moral dan akidah.
Tapi kalau soal humor, mengejek dia , kyai karismatik itu sungguh toleran.
Suatu malam, penulis ketemu belaiu dalam acara khitan anak tetangga. Karena banyak luan, penulis membanyol.
Oenulis bilang dengan berepa tamu yang sudah datang.
‘Dikampung kita ini, kalau meninggal semua dan sudah jadi penghuni alam akhirat, yang pertama kali masuk surga adalah H. Sugeng Irfan.
Semua yang mendengar kaget dan tanda tanya timbul.
- Kenapa? Apa lasannya, kok sampeyan tahu.
- H. sugeng diterima semua amalannya. Semua nilai sepuluh.
- Lha ya kenapa?
- Dia menyembah betul kepada Allah, ikhla menjalani Islam sesungguh sungguhnya.
( H. Sugeng Irfan yang kebetulan sudah hadir juga dan duduk sila disudut ikut tercengang karena namanya penulis kait)
- Didalam Al qur’an diperintahkan agar lelaki bisa mengambil istri lebih dari satu, poligami, karena Islam biar diikuti ummat yang makin besar didunia ini. Allah sangat mencintai orang yang membela agam Allah. Surga lah pahalanya.
Jadi sholat, sodaqoh, pergi haji Sugeng itu karena takut pada Allah, semata-mata, tidak takut kepada seseorangpun. Termasuk istrinya. Jadi ibadah Sugeng ini dikerjakan karena taqwa, bukan pamrih.
Semua yang hadir saling cengingisan. Setengah senang setengah mesem.
Seseorang nyeletuk :
- Lantas siapa paling akhir masuk surga warga kampung kita ini?
Penulis tercengung, melirik ketempat sila K. Sulchan.
- Yang paling akhir masuk surga dan surganya klas krotak, adalah kyai Sulchan. Maaf ya kyai. Ini banyolan.
Serentak semua yang hadir ketawa kecut.
- Ah, Yunus ini memang seneng ada-ada saja. Suka ngarang…..
Kok bisa seorang kyai sepuh seperti pak Sulchan masuknya surga klas krotak. Terangkan dong.
Penulis mesem sejenak,
- begini. Pada saatnya pak Sulchan disuruh menghadap Allah, Allah memerintahkan seorang malaikat membacakan rapot kyai haji Sulchan. Bacakan, perintah Allah.
- Inggih gusti, celetuk malaikat dan langsung membacakan iisi rapot
K.H. Sulchan Michrom?
- Inggih, kulo. Sahut pak Sulchan.
- Tempat tinggal Pekajangan, dunia.
- Nginggih.
- Nilai sholat lima,sodaqoh, 3. Dumeh kyai sungkan sodaqoh. Syi’ar sembilan. Taqwa dua.
Sampun gusti. Kata malaikat.
Allah memutuskan :
- Baik, kepada kya Sulchan, ada pertanyaan.
- Gusti pangeran, kuloini sedaya peenguripan kulo serahkan kangge Islam. Kulo milih gesang sederhana. Sodaqoh ilmu hampir saben dinten, kok kulo diparingi nilai merah, dado pundi, Gusti.
- Apakah kamu disertai ikhlas, bukan sebab ri’aannas?
- Mboten, gusti, kulo ikhlas.
- Sungguh?
- Nah, kenapa kamu takut kawin lagi, padahal syi’ar Islam semakin besar kalau ummat islam semakin banyak.
Kamu sering mengajar kitab suci AlQur’an, tapi kamu selalu melewati perintahku bahwa lelaki bisa berpoligami.
Itu artinya kamu karena takut istri, kamu tidak berani ambil istri lagi.
- Saya kasihan sama istri say,a gusti.
- Kasihanmu pada istri melebihi taqwamu kepada Allah? Begitu? Kamu sanjung istrimu adalah segala-galanya, tidak berani kawin tiga sampai empat seperti dilakukan rasulmu?
Kok kamu bilang taqwa, taqwa macem apa itu.
Kamu harus menunggu masuk surga, tidak masuk sekarang.
Dan surganu klas embek……
Terjadilah ger-geran.
Tapi hebatnya, pak Sulchan ikut mesem, ikut geli….
Dia tak tersentuh, hanya itu guyonan model sufi juga.
Dia bilang banyak membaca humornya orang sufi. Seperti Nasrudin, Syech Abdul Kdir Jaelani, Abu nawas….
Memang semasa hayatnya, K. Sulchan adalah hampir-hampir tertutup rapat soal perempuan. Beliaumenikah lagi, setelah istri pertamanya meninggal dan malah beberapa kali menikah, karena mungkin tidak cocok.
Tidak seperti H. Dimyati. Flamboyan ini pernah berekali kali menikah. Dan yang memiliki keturunan tiga empat orang. Ibu Hindun, ibu Waryati, ibu kasmonah. Dan seorang perempuan Cina di Kertasemaya, Cirebon. Disamping ibu H. Marli’ah, kesmuanya meninggal dalam usia tua.
Memang kalau setiap ditanya kenapa pak Dim suka kawin.
Jawabnya polos : Kalau itu bukan perintah Tuhan, saya tak berani.
- Lihat saya keturunan saya di Pekajangan cukup banyak.
Mengalahkan H. Mashuri yang suka juga melakukan poligami.
Kita kita termasuk lelaki pemberani, bukan pengecut.
Alasannya saja sangat mencintai satu istri. Itu bohong…

H. Ahmad Ambari dan H. Khadhiri Mashuri.
Duet pengayuh bahtera Muhammadiyah.

Dua orang ini, masing-masing, secara pribadi adalah sangat dekat dengan hati saya.
H. Ahmad Ambari, beliau pernah menjadi guru di SR. Muhammadiyah yang sekarang ditempati STIKES Muhammadiyah depan masjid Taqwa.
Dan mengajari saya tentang tulis menulis huruf latin di klas satu SR (Sekolah Rakyat, sekarang Sekolah Dasar.)
Dan sejak itu saya bisa menulis huruf, bahkan akhirnya bergelut di bidang tulis menulis, menjadi pengarang, penyair dan novelis.
Pantas sekali orang itu H. Ahmad Ambari aku buatkan patung untuk kekaguman saya, andai saya seorang pemahat.
Tapi tidak sia-sia pak Amt Ambari mengajari saya. Beliau dibalas oleh Allah berlipat ganda, sebagai pengusaha sukses dan dengan sukses mengantarkan anak-anak kelingkar kehidupan yang terhormat.
Saya ini jelek-jelek berdarah biru, wali, setiap orang yang berbaik dengan saya, nasib akan mengankatnya tinggi-tinggi.
Begitu juga peran H. Khadhiri Mashuri, orang inilah yang pertama menarik saya kerja dikoperasi batik Pekajangan. Selama empatpuluh empat haun kerja saya dikoperasi, sampai beliau meninggal lebih dahulu. Kepada baik H. Ahmad Ambari maupun H. Khadhiri Masyhuri, ketika kedua beliau ini sakit keras, saya mengunjunginya, dengan air mata merembes pipi saya mendo’akan, agar ruh keduanyan dijadikan senandung pahala ratna mutu manikam disurga, mereka ahli jannah. Mereka tak pernah kulupakan sepanjang hayat dikandung badan.
Sebagian sajak-sajak saya berasal dari inspirasi kebajikan mereka, dan orang-orang lain yang menaruh hati bersih dengan saya.
Saya ingat, sewaktu saya keluar dari SMA negeri Pekalongan, Tahun 1960. Saya langsung disuruh menghadap didepan H. Khadhiri Mashuri.
- Nus, saya kepingin dibantu kamu.
- Maksud pak Khadhiri?
- Koperasi batik pekajangan tidak hanya butuh pekerja ulet dan mahir dalam perusahaan. Koperasi butuh anak muda yang idealis. Saya kepingin anganm-anganmu dirasakan oleh kita semua.
Kamu disana ndak usah-usah membantu menyusun statidtik. Keuangan dan lain-lain. Kamu jadi semacam juru bicara koperasi. Dengan demikian diruang koperasi ini, tercipta antara karya dan ilham. Kamu masih bebas menulis. Malah mesin ketik dikoperasi bangak. Kamu pakai untuk ngarang. Karena kamu memang pengarang. Tidak keberatan, kan Nus.
Saya pun mengangguk.
Mulai saat itu saya sering ketemu dengan beliau ini. Beliau adalah mula-mula toko-houder, kemudian dirumah administratur, dan dan kemudia diangkat jadi ketua pengurus koperasi batik.
Secara kebetulan pula pah Ahmad Ambari juga jadi salah seorang pengurus disana, dikoperasi batik itu.
Memimpin koperasi dan juga memimpin Muhammadiyah.
Pergaulan kami jadi semakin sering.
H. Khadhiri dan Ahmad Ambari adalah menantu-menantu H. Hambali, keturunan keluarga H. Kurdi.
Keduanya termasuk jenis pemimpin yang moderat, klasik dan sosialistis. Muhammadiyah maupun koperasi menjadi kegiatan dua sis tapi serasi, selaras dan saling membutuhkan.
Symbiose mutualistik.
Tak ada kepilikan yang sulit dipecahkan.
Dan kebetulan juga kondisi ekonomi dalam performance membaik.
Koperasi menjadi andalan pengusaha dan Muhammadiyah menjadi pusat kegiatan sosial yang saling tunjang menunjang.
Dalam kegiatan pengajian tengah bulanan kepimpinan cabang, sering kita bermuawajah, berdebat tapi dalam batas-batas keintiman sebuah keluarga besar.
Waktu itu hadir partai masyumi yang menjadi wadah waraga Muhammadiyah yang senang politik.
Tidak terhitung, juga, aktivitas untuk memajukan arah pendidikan yang lebih baik.
Keduanya adalah duet yang serasi, singkron sebagai pengayuh bidung sebuah masyarakat yang ingin maju.
Mungkin keduanya dilahirkan dengan astrologi bintang yang cerah, moderat dan suka mendengar. H. Khadhiri Masyuri lebih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sementara H. ahmad Ambari pada kepedulian agama dan ekspresi kemuhammadiyahan.
Tukang bersih-bersih masjid Taqwa danjuga berperan sebagai mu’azin lima waktu bernama Ratman, panggilannya de Ratman.
Saat menjelang luhur, de Ratman buru2 menpersiapkan azan dhuhur.
Dicoba loudspeaker, ternyata ngadat.
Tidak bunyi, ngabek.
Waktu sudah saatnya mengumandangkan azan.
Kesal juga de Ratman. Sampai dia mengumpat : su….
E tenyata suara itu masuk mikropon.
Maka suara umpatan itu terdengar jelas.
Waktu itu saudah hadir jemaah dhuhur termasuk KH Abdur Rahman.
Bukan main kagetnya kyai Durahman dengan suara jelek itu.
Habis azan, de Ratman dipanggil kyai Durahmana.
- Mhan, mhan… kowe mau ngomong opo, ha.?
Kowe ora bener. Wis kowe metu bae. Ora pantes tukang azan mesjid iki dileboni suaro setan. Wis bar sholat, toto sandanganmu, mulih!!
Ketus dan jengkel kyai Durahman.
Disana ada juga H. Khadhiri Masyhuri dan yang lain.
Mendengar juga suara amarah kyai Durahman.
Gusar juga mereka, bagaimana itu bisa terjadi.
Tapi untuk mengeluarkan de Ratman, H. Khadhiri keberetan.
Itu khilap. De Ratman tetap kerja di Masjid Taqwa bukan sebagai muazin. Maka sehabis sholat jama’ah dhuhur, H. Khadhiri memerlukan menemui kyai Durahman.
Sowan kepada seseorang termasuk sesepuh yang paling dihormati.
Terjadilah tukar pikiran mengenai nasib de Ratman.
Mulanya, kyai Durahman menolak keras. Kalau de Ratman masih bekerja dilingkungan masjid Taqwa.
Harus secara drastis dikeluarkan.
Kesal betul kyai sepuh itu.
Tapi H. Khadhiri punya dalih yang ternyata lebih unggul.
Bahwa keburukan seseorang, apalagi terhitung tidak sengaja tiak mengotori bangunan suci seperti masjid dan rumah ibadah lain.
De Ratman ternyata khilap. Lebih jauh, dia bekerja dimasjid itu cukup lama, sejak masjid itu selesai dibangun, dengan upah yang minimal sekali. Apa jadinya kalau ia tidak bekerja lagi, yang jadi tempat bergantung keluarga. Dia berasal dari Comal, yang jauh dari Pekajangan. Dan kyai besar itu jadi kepenak, ketika h. Khadhiri menyodorkan pengganti muazin masjid Taqwa. Yakni Nuh Syamsuri.
Malah makhroj yabg jernihdengan liuk yang indah.
Nuh Syamsuri sudah direkomendasikan kepada Kyai Sukbi Alwi, menantu kyai durahman sendiri.
Akhirnya H. Abdur Rahman lilih juga.
Berkat lobby H. Khadhiri yang pintar.
Namun meskipun de Ratman masih bekerja mengurusi kebersihan masjid dan halaman, H. Dur Rahman tidak sekali mau menyapa atau mengajak ngomong. Beliau nampaknya masih terbawa sikap risau atas ucapan jelek de Ratman.
Siapa yang pantas menjengkeli ucapan tak senonoh di mikropon masjid Allah atau manusia?
Bukankah Allah maha Rahman dan Rakhim dan sangat pemaaf?
Dengan ditopang perusahaan tenun dan batik dirumahnya masing-masing duet kepimpinan Muhamadiyah antara H. Ahmad Ambari dan H. Khadhiri berlangsung cukup lama, dan syi’ar Muhammadiyah makin berkibar.
Tahun enam puluhan cikal bakal rumah sakit didirikan, yang mulanya hanya untuk pertolongan perempuan hamil dan melahirkan.
Bidan-bidan yang bertugas ditempat perumahan khusus bersama keluarga. Rumah bersalin itu memakai tanah waqaf H. Ahmad Ambari.
Dan sekarang te;ah meningkat sebagai rumah sakit umum dengan RSI.
Muhammadiyah memang organisasi Islam yang lebih mengkhususkan kpeada pelayanan umat, dan pelayanan publik umunya.
Organisasi ini tidak terpikat dengan watak perpolitikan tanah air.

Adalah tidak tepat kalau kemudian DR. Amien Rais menyeret Muhammadiyah ke arah politik dengan membangun partai politik (PAN) karena hanya ambisi yang menurut istilah Syafiie Ma’arif syhwat politik Amin Rais terlalu berat.
Lewat Muhammadiyah dia membelokkan cita-cita luhur kyai Dahlan ke lingkaran ambisi-ambisi pribadi.
Ini semua akibat pemimpin itu tidak memiliki rasa percaya diri.
Muhammadiyah jadi tunggangan dan dikurbankan dengan sia-sia.
Apalagi sekarang hadir Din Samsudin, yang takut kalah bersaing rivalnya, Amin Rais, mendirikan PMB.
PMB, partai matahari bangsa, menjadi sapi acuan untuk ambisi Din Samsudinuntuk meraih gelar presiden. Sesungguhnyan itu hanya mimpi buruk seorang megalomaniak saja.
Keistimewaan figur H Ahmad dan H. Khadhiri adalah suka silaturahmi ke bawah. Dimasa mudanya H. Ahmad Ambari suka main badminton dan bergaul dengan teman-teman, jika memutusakan sesuatu masalah, maka yang diuntungkan pihak lemah.
Begitu juga H. Khadhiri, yang penggemar nonton sepak bola ini, sering ikut terlibat dalam kegiatan sepakbola itu ‘in action’.
Dia acapkali ikut melawat bersama klub HW keluar daerah tanpa harus manunjukkan kalau beliau ini pengurus Muuhammadiyah.
Otomatis para pemuda yang ikut bermain merasa gairah.
Tidak jarang ia ikut mengurusi beaya, agar pihak peserta tidak kebanyak mengeluarkan dana.
Satu persoalan pernah terjadi. Orang yang memberikan waqaf tanah kepada Muhammadiyah setelah pemberi waqaf itu meninggal, pihak ahli waris menuntut kembali waqaf itu, padahal sudah diambil alih oleh organisasi.
Kebaanyakan pengurus menolak. Tapi H. Khadhiri mengabulkan.
Karena pihak ahli waris ternyata dalam kemiskinan.
Melwati perdebatan, H. Khadhiri tetap bersifat mengembalikan tanah itu.
Tanah waqaf Muhammadiyah masih cukup banyak. Dan organisasi ini sangat memperhatikan umat yang lemah dan menderita.
Organisasi Muhammadiyah bukan tuan tanah, yang dekil
Banyak kalangan orang tua yang miskin minta dibebaskan beaya pendidikan, dan itu selalu dikabulkanmenjadi tanpa beban beaya.
Kedua orang itu dikenal sebagai memiliki bungkahan jiwa kedermawanan, sehingga cepat populer.
Sampai akhir hayat mereka dikenang sosok-sosok yang baik.

Jumhan Cholil
DiPekajangan terdapat pionir-pionir muda tahun-tahun empat puluhan, saat kondisi Hindia Belanda dan dunia umumnya diluar krisis besar ekonomi.
Pionir itu diantanranya Jumhan Cholil ini.
Dia merintis suatu usaha yang sebenarnya kalau dilanjutkan merupakan jalan bersinar bagi warga Muhammadiyah.
Jumhan pernah bersama kawan-kawannya mencoba melakukan ekspor batik ke Singapura, waktu itu. Dekat perang dunia kedua meledak.
Disaat perekonomian Singapura sendiri setengah lumpuh, karena diblokade oleh Jepang.
Ternyata di kota singa itu batik Pekalongan sudah dikenal, dan disukai. Terutama peranakan melayu dan juga sebagian Cina.
Batik tulis yang sangat halus, milik Oey Shu Tjun, Kedungwuni sudah kondang di negeri pulau yang dulu dibangun oleh raja Singasari bernama Tumapel itu. Barangkali nama Singapura kemudian, adalah untuk mengingat kerajaan Singasari yang dimasa Kertanegara pernah sampai ekspansi kesana.
Jumhan punya kecerdasan diatas rata-rata. Putra H. Cholil yang banyak menimba ilmu dari autodikdak itu cepat mengenal eksport dan perdagangan antar pulau.
Malah ditahun limapuluhan akhir Jumhan membangun pabrik kaos secara perseorangan. Sementara koperasi batik Pekajangan sendiri telah lebih dulu membangun pabrik kaos (yang sekarang jadi kampus STIKES)
Guru spiritual H. Jumhan ada Mukri. H. Jumhan dekat dengan Mukri untuk menimba lebih jauh perspektif agama untuk kehidupan. H. Jumhan sendiri tamatan Mu’alimin Yogya.
Saking dekatnya dengan Mukri yang ditambah sebutan ADI, singkatan dari ‘asal Djatibarang Indramayu) itu, jodohpun dimintakan kepada Mukri selaku kyai. Diminta memilih satu diantara tiga calon. Tiga perawan cantik yang waktu itu menjadi nominasi Jumhan.
Masing-masing Nis’oni (yang kemudian melahirkan Romzi dan adik-adiknya) Anikhah Harun dan seorang lagi Zuhriyah, anak putri H. Syakur.
Mukripun melakukan istikharoh, Mukri menunjuk kepada Chairiyah sebagai pilihan. Jumhan kontan cocok, dan tidak lama mereka menikah.
Kedekatan H. Jumhan dan Mukri Adi ini sampai dengan keinginan agar besuk kalau meninggal makamnya dijejerkan dengan makam kyai Mukri.
Dan itu terbukti, malah makam H. Jumhan dan Hj. Chairiyah, istrinya, yang menyusul meninggal, jadi dapit oleh Mukri Adi dan Siti Aenah istri Mukri, ditengahnya makam Jumhan dan Hj. Chairiyah itu.
Suatu contoh persahabatan dan persaudaraan yang tulus.

Seni dan budaya di Pekajangan

Jauh sebelum perang-kemerdekaan, diPekajangan sering di-ampiri rombongan ronggeng dan sintren.
Ronggeng dengan primadona Jibleg, dari Cirebon sangat misuwur.
Jibleg yang merangkap jadi perempuan penghibur dan ngedani para hidung belang. Tidak sedikit orang-orang Pekajangan jatuh tersungkur menjilati tubuh Jibleg dan melupakan istri dan anak-anaknya.
Habis perang kemerdekaan muncul orkes-sandiwara pimpinan Carbi. Dengan nama ‘Garuda Putih’.
Sandiwara model model berpakaian modern dan campur tradisi, sangat populer, sering ditanggap oleh orang-orang untuk acara khitan atau pengantenan sampai pelosok jauh, diluar desa.
Carbi dalam memimpin yang mirip tonil ini sangat disiplin.
Dalam acara pembukaan ada aturan yang baku yang harus dilaksanakan. Wajib ditaati.
Diantaranya Semua pemain sandiwara harus melingkari sang pimpinan
Carbi itu yang duduk dikursi bak seorang raja.
Dan ada satu lagu dengan syair : misalnya, (berdendang dulu) kemudian diakhiri dengan kata-kata :…sandiwara ini pimpinan bapak Carbi!!
Telunjuk jemarinya harus menuding kearah Carbi.
Kalau lupa tidak menuding, bayarannya dipotong……
Nuh Syamsuri kemudian mendirikan orkes ‘cimpring’.
Orkes model ke Arab-araban ini juga menarik.
Dengan peralatan rebanan dan biola yang dimainkan oleh Nuh Saymsuru sambil merangkap sebagai vokalis.
Ketika Nuh syamsuri diangkat sebagai mu’azin masjdi Taqwa, menggantikan de Ratman, lama-lama ‘cimpring’ itu merosot dan bubar klampreng.
Vokal Nuh memang prima, vibrasinya segar dan melodi nya lantun, merdu.
Semua orang mengagumi azan Nuh Syamsuri.
Kecuali Ali yang berani mengkritik.
Disebuah warungnya Sean-Conil, Alijaran bilang sama Nuh yng kebetulan sama-sama diwarung, sarapan pagi.
Bilang Alijaran : Nuh, suaramu yo apik, mung ucapan Allahu Akbar kok krungune Allahu gedebak…..
Spontan Nuh membalas : - Wong kupingmu kuping jaran…..!
Alijaran ini mantan mu’azin masjid jamik. Tapi diapkirkan oleh kyai Sukbi Alwi. Gara-garanya masih jam sepuluh pagi mendadak azan lewat mirkropon di masjid jamik.
Orang-orang yang mendengarkan jadi penasaran. Ada apa ini Alijaran. Kok anek dan zemek…
Habis azan rampung, dipanggil kyai Sukbi.
Li, kowe kok azan wayah esuk ini ono opo ngelindur opo edan….?
Sahut Alijaran : Lho niki rak ajaran kyai piyambak. Terose nek gadah lare langsung diazani…….
- o dasar budeg, sing tak maksudke, cukup lirih ditempelke kupinge bayimu, bleg….
Wis kowe orang usah azan disik. Tak sekores…..
Tidak lama di Pekajangan muncul orkes-melayau (sekarang dangdut) pimpinan Usma Jaya dan Agustoyo, dua kakak beradik.
Orkes melayu itu sempa jadikan demam bagi penggemarnya.
Lebih-lebih dengan hadirnya biduan Faridah, asal kota Semarang.
Usman Jaya adalah gurunya orkes diPekalongan, dan fanatik hanya mau hidup dengan musik. Niscaya itu terbukti, ia meninggal dengan memegang klarinet pujaannya.
Namun yang paling fenomenal di Pekajangan haeirnya radio.
Dengan eksponen mudan dan berwawasan tinggi, Farid Akhwan, Romzi, dan Basuni, memproklamasikan studio radio dengan nama SUHADA (suara mahasiswa dan pemuda)
Didukung pula oleh Rokhin Syakur yang mempolerkan nama panggilan dengan ‘Legos’, kemudian Harsono Bakir dan yang lain.
DiPekajangan sehabis peristiwa pemberontakan PKI, terjadi kesenjangan suasana yang tak menentu.
Adanya penangkapan-penangkapan yang dicurigai sebagai indikasi PKI meraja lela.
Termasuk yang ditangkap H. Mkhali, oleh kalangan saudaranya sendiri.
Orang-orang pengecut itu memfitnah atas lelaki tua itu sebagai penasehat PKI. Dua tahun ditahan dan tanpa bukti apapun.
Hanya berdasar fitnah semata-mata. Kalau kita menyelidik, figur seperti H. Makhali ini memang unik. Dia seorang bergaya liberal, dan tidak mau tunduk kepada pikiran orang. Ia sellalu condong berfikir netral.
Ia tidak cocok dengan Muhammadiyah bukan kerna benci, tapi ajaran itu akhirnya menjadi fanatik, dan mau benar sendiri.
Orang yang kebetulan bersebrangan dianggap sudah murtad dan kafir.
H. Makhali tetap konsisten. Akhirnya ia difitnah PKI.

Setiap orang Pekajangan dan sekitarnya selalu menikmati radio Suhada.
Malah kedudukan RRi, jauh dibawa kepopuleran Suhada.
Bakat anak anak muda pekajangan sungguh mengagumkan.
Acara dikemas bersifat urakan tapi denga pembawaan vokal yang kenes, akrab menjadi radio itu sahabat semua orang.
Tidak cukup radio saja , eksponen muda itu bergerak.
Didirikan band dengan nama ‘Silumans’ dengan personil Farid Akhwan, Legos (Rokrin Syakur) Hawari dan Siswanto Harun,Sugeng AA, Nurhadi , begitu kompak dan mempesona. Mestinya mereka bergerak jauh keatas ke orbit permusikan nasional.
Tapi cita-cita mereka tak mau segede itu, cukup untuk menghibur kalangan muda di Pekalonngan.
Inilah kesederhanaan jiwa mereka.
Ini sebenarnya merupakan bentuk friction dari sikap prohibisionis orang tua, akibat juga kekerdilan dalam pengajaran agama.
Bakat itu menjadi tersandung karena jiwa terlanjur minderwardig.
Sayang. Dan pertunjukan atau show sebatas dilingkaran Pekajangan meskipun mutunya berstandar nasional. Malah Superiory-touch.
Kehadiran ‘Silumans’ pernah menarik perhatian masyarakat.
Ketika penulis ke Bandung waktu itu, dan mampir ke majalah ‘Aktuil’ untuk mengurus naskah yang masuk, penulis sempat bincang-bincang dengan Ben’s Leo, reporter ‘aktuil’ dibidang musik, dia sangat interesan bahwa didesa sudah ada band yang berkolaborasi dengan gaya roks.

Seukuran Koes Bersaudara atau yang lain.
Itu sebuah fenomen. Sayang, waktu ia penulis ajak ke Pekajangan dia banyak kesibukan.
Buah kenekadan itu, membenamkan pikiran lapuk para ulama’ kampung, dibidang politik pun membuahkan hasil.
Pada gilirannya Musa Dimayi bisa diangkat jadi anggauta DPR pusat.
Sebelumnya ia bercokol dikantor kelurahan sebagai kepala desa.
Ia tersaruk-saruk dan tak ada jalan lebih mendaki.

Di Pekajangan sampai saat itu belum ada tokoh organisasi yang mencuat kepusat (Jakarta). Cuap-cuap model Ibrahim Kadir memang banyak.
Ibrahim Kadir yang memerankan ‘autokrasi’ kemeng yang kadang tanpa alasan kuat membuang eksponen yang berbakat hanya krena faktor kebencian pribadi dimana dia punya watak seperti itu.
Musa Dimyati menjebol, jadilah ia anggauta dibadan terhormat, di lembaga tinggi negara dari organisasi Golkar.

Sehabis periode Musa, muncul Farid Akhwan, menyusul jadi anggauta DPR pusat setelah mendaki darianggauta DPRD kabupaten Pekangan, sebelumnya. Kalau kedua orang itu (Musa dan Farid) mengikuti pola berfikir Kyai Durahman atau kyai Sulchan Michrom masih terantuk-antuk sebagai fosil kalangan Muhammadiyah atau partai politik sejenis Masyumi.

Mana aada tokoh Masyumi dari kalangan kita. Kita dibatasi hanya sebagai pengagum.
Di Muhammadiyah sampai sekarang tak ada pintu kejurusan itu.

Orang-orang Amin Rais dan Din Syamsudin yang akan selalu menangkap kesempatan itu. Walaupun dibawah sudah berbaris orang berbakat dan berkemampuan sederjata.
Orang Pekajangan dari dulu, sebatas sebagai penonton dan bertepuk tangan.
Mengagumi orang lain jadi pemimpin. Mereka diundang diPekajangan dan ‘menggurui’ seenak wudelnya.

Kehadiran radio SUHADA dan musik model ‘Silumans’ sebagai embrio pendobrakan total, hendaknya jangan sampai terputus.
Estsfet itu sudah meraih bendera bergilir.
Sebenarnya tantangan sekrang jauh makinm komplke.
Seperti radio SUHADA sendiri sudah menjelma PT dan itupun harus bersaing keras. Ekspresi Muhammadiyah sedemikian luntur, hampir tanpa bekas. Idealisme sudah tak bercokol, semuanya harus profesional.
Apalagi kalau nanti mengejar perangkat TV dan environment yang menuntut ke tangga itu. Dan Pekajangan lebih berdegub, menjadi sarana metropolitan, seratus tahun laigi.
Bisakah Muhammadiyah tetap exist, melihat anak-anak muda sekarang sudah mulai berani meninggalkan syariat dan aqidah Islam.

Soliloverdi
Jika kita bangun subuh dan mendengar suara azan berkumandang. Bukan suara de Ratman, bukan pula Nuh Syamsyuri.
Keduanya sudah lama dijempu liang lahat sebagai penghuni makam.
Suara muazin yang meliuk-liuk dan melodi seperti percikan air dari mancuran, adalah orang-orang yang berasal dari generasi kini. Bukan suara azan itu yang mendesak desak hati.
Azan sekarang telah menjelma sejumput nostalgia.
Orang bukan tersedar dengan mendengan azan pengingat waktu sholat, buru-buru bersiap ke masjid Taqwa atau Jamik dikampung 19, Lihat!
Dibanding berapa jumlah penduduk desa ini, puluhan ribu dengan yang hadir di masjid, atau dimusholla-mushollah di kampung-kampung.
Tak ada lima persen. Hanya ratusan orang, itupun lebih banyak orang-orang manua dibanding anak-anak usia muda.
Orang-orang yang sudah mengingat bahwa maut akan segera menerpanya, menjambaknya dari ubun-ubun. Takut dan ngeri, lalu ikut jemaah.
Pekajangan yang ditahun lima puluhan dengan ritual lima waktu, bagaimana dari para lelaki dan perempuan bergerombol mendatangi masjid dan musholla dan itu pernah menyentuhkan ilham bagi sutradara film, ketika menyaksikan disebuah jalan raya Pekajangan, asyik dan khusyuk orang orang berangkat ke masjid dan kemudian pulang bersama pula. Ciri khas ini sudah terkelupas, makin surut.
Kita sudah melupakan Islam, dengan demikian kita juga mulai melupakan Muhammadiyah dan Nu?
Mungkin ya mungkin juga tidak.
Perubahan linear kehidupan yang evolusif itu jelas memang akan selamanya berlangsung. Seperti evolusi manusia dari picanthropus erectus dan menjadi homosapein, kemudian makhluk menuju peradapan dengan pekermbangan ilmu yang didapat, dimana Tuhan kemudian dijumpai dalam diri nabi-nabi.
Pekajangan, sebuah titik gurem dilembar peta karjagad tak bisa melepaskan juga dari proses alamiah itu.
Lantas kitapun bertanya, bagaimana dijaman akhir nanti proporsi manusia Pekajangan? Bagaimana dengan alirannya, Muhammadiyah dan NU? Bagaimana semua itumembentuk lukisan mural atau real coraknya? Apakah Muhammadiyah masih tetap mampu dan exist memberi jawaban?
Anak-anak kita tak pernah tahu apa rumus tentang sikap Muhammadiyah kecuali ‘jare-jare’ alias kata simbah dan buyut dulu. Yang empunya dongeng.
Lima atau enam ribu tahun lagi, siapa bisa menyusun secara hipotetik penghuni planet Pekajanganm, kalau dia masih mengorbit dijalan bintang garis edar langit?
Kita teringat Al-Mas’udi, penulis yang dikagumi oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya ‘Muruj adh dhahad (Padang rumput emas)
Jangan berhentilah berfikir dan mencari ilmu, jangan percaya kesimpulan seseorang, bahwa itu benar sndiri……
Musafir Maroko tempo dulu, Ibn Battuta tidak sempat mampir ke Jawa dan sampai di Pekajangan saat itu (th. M.1325), dan itu khayal kalau ada cerita semacam itu, tapi tokh Pekajangan tetap dikenal sampai Maroko. Kain batik tahun 1950 han pernah dieksport sampai Casablancha ibunegeri Maroko, negeri dipantai paling barat Afrika itu. Dalam buku ensiklopedi batik, diperpustakaan Leiden (Belanda) ditemukan gambar tentang batik Pekajangan dipakai oleh orang gypsi. Di Maroko. Benar juga kata Ibnu Khaldun dalam bukunya ketika dia mengatakan : Kita harus berani kembali pada sumber yang ada pada diri kita sendiri. Dengan fikiran jernih, jiwa terang, dan lurus, haruslah dapat membedakan antara mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin……
Jadi kita tidak usah meniru kehidupan di Mekah, misalnya, kalau waktu sholat tiba perlu harus diuber polisi-agama (keganjilan diabad modern, dan begitu menggelikan) dengan teriakan : ‘sholli, sholli! Maka pintu pintu rumah dan toko digebrak tutup rapat. Tapi di dalam rumah atau toko orang orang tetap bertelekan tiduran, main catur dan merokok. Tidak kemasjid dan ikut jamaah.
Ingatlah, kita bukan Arab. Kita mengikut Islam saja. Bukan peradaban Arab. Kita tidak membutuhkan polisi-agama, atau bedor-bedor yang sok Islami, menyeru untuk ikut dia ke masjid.
Ijtihad yang arti sebenarnya adalah tafsiran tentang Islam yang berbeda-beda jangan menjadikan Pekajangan seperti kampung Arab. Dengan baju dekilpun, kaki berdaki ikut lari berjema’ah, karena pahala buka 27 derajat, tapi sejuta derata taruhlah.
Muhammadiyah kalau boleh disenyawakan merupakan aliran yang sosiologis, jauh dari sifat ekstrim, apalagi anarkis.
Mungkin kalau saat itu, nabi Muhammad sudah mengenal pemikiran akademis, Islam akan lebih banyak menjurus kepada yang menjadi sandaran ulama-ulama betapa sangat vitalnya membangun citra sosial yang laras.
Sesepuh Pekajangan ketika menyerap Muhammadiyah masih mirip mengunyah lemper (semar mendem) yang saking enaknya, memuji-muji sambil menelanleg-leg. Setelah kekenyangan, dia bingung, benarkah itu makanan sehari hari kita, bukan lagi nasi?
Ahmad Dahlan juga kyai archaic, waktu dinegeri Arab ia terkagum kagum bagaimana menyaksikan sepak terjang kaun Wahabi, bagaimana Raja Bin Saud menirnakan mistik-misti disekitar masjid Baitul Haram. Padahal mistik yang diajarkan Al Ghazali, misalnya adalah buah kebudayaan, bukan dasar ajara, apalagi bila dibalik ajaran Islam yang mendasarkan sunnah Nabi. Padahal pula sunnat sendiri sekarang adalah sudah termasuk ortodoks.
Pekajangan bukanlah citra Islam Arabesque. Justru citra Islam Jawa. Sosiologi selalu mengajarkan pentingnya toleransi kearah semua sudut.

Desa Gunung Langit (Kalibening) 2008

Riwayat Hidup

Nama : Yunus Mukri Adi
Lahir : 26 Januari 1941
Bintang : Aquarius
Pendidikan : SMA Negeri Pekalongan tahun 1959 tidak sampai selesai.
Menulis Majalah : Panji Masyarakat, Pedoman Masyarakat, Mimbar Indonesia, Aktuil, (Bandung), Sarinah, Femina, Amanah Suara MUhammadiyah, mentari Roman (Jakarta tahun 1958)
Buku-buku : Kumpulan cerpen Rumah Tangga diluar kita (Balai pustaka), Radio Hilversum, cerpen. Harian Malaysia.
Surat Kabar : Kompas, Sinar Harapan, Berita Yudha, Berita Buana, Surya, Republik Abadi (1957), Duta Masyarakat (1957/8) Riau Pos, Surabaya Pos, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka (Semarang).