Jakarta, Kompas - Bangsa ini membutuhkan revitalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pembangunan karakter dalam lima tahun ke depan. Revitalisasi dibutuhkan untuk menghindari stagnasi berkepanjangan yang membuat bangsa ini kehilangan peluang positif untuk maju.
Demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sewaktu berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (2/7). Din didampingi oleh H Haedar Nashir, H Sudibyo Markus, Rizal Sukma, Fadhil Hasan, H Zainuri, dan H Anwar Abbas. Hadir Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama yang didampingi Pemimpin Redaksi Rikard Bagun dan jajaran redaksi.
Pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah itu dirangkum dalam buku berjudul Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan.
Menurut Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, dalam lima tahun ke depan, kehidupan politik Indonesia memerlukan pemantapan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial, pemantapan efektivitas fungsi kelembagaan negara, serta rasionalisasi sistem kepartaian beserta penegakan etika politik.
Muhammadiyah, antara lain, mengusulkan penyederhanaan jumlah parpol karena hal itu menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem presidensial yang kokoh. Sejarah Indonesia menunjukkan, jika tak ada kekuatan partai politik yang dominan, pemerintah akan melakukan kompromi-kompromi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Langkah itu dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sementara untuk revitalisasi ekonomi, Muhammadiyah menekankan pada penguatan sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terkait dengan itu, undang-undang (UU) yang tidak sejalan dengan UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, serta UU Mineral dan Batu Bara, harus direvisi.
Meskipun demikian, diakui bahwa agenda itu bakal sulit terwujud apabila tidak dibarengi sejumlah faktor strategis. ”Di antaranya perlunya kepemimpinan yang reformatif, yang mampu membawa bangsa ini pada perubahan, yang mampu melakukan transformasi,” kata Din. Namun, faktor itu tidak cukup, juga dibutuhkan good governance dan trust (kepercayaan).
Kepercayaan merupakan modal sosial, yang antara lain bisa menumbuhkan dukungan rakyat dan memungkinkan tumbuhnya segala hal yang positif di tubuh bangsa ini. (MYR)
Share on Facebook
Tidak ada komentar:
Posting Komentar