YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Semua pengurus di lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota tim sukses calon presiden dan wakil presiden harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai kegiatan pemilu selesai. Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dan tidak terlibat d ukung-mendukung dengan kekuatan politik manapun.
Demikian salah satu isi maklumat Muhammadiyah tentang pemilu presiden 2009 yang dibacakan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir di hadapan pers, Rabu (27/5), di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta. Maklumat ini diperuntukkan bagi masyarakat, terutama warga Muhammadiyah sebagai arahan dalam menghadapi pergantian pemimpin nasional yang tinggal hitungan hari.
Ada lima poin isi maklumat hasil pembahasan dua kali sidang pleno bersama pimpinan wilayah dan Aisyiyah se-Indonesia. Dalam maklumat itu juga disinggung mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden. Menurut Muhammadiyah setiap calon perlu memiliki komitmen tinggi pada idealisme kebangsaan.
Pasangan capres dan wakil presiden beserta tim suksesnya juga harus menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang penting dan strategis untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup dan kepentingan bangsa. Dalam berkompetisi, mereka hendaknya bersaing secara sehat.
Pada poin ke lima Muhammadiyah mengajak semua warga bangsa, dan warga Muhammadiyah khususnya untuk menggunakan hak politik serta memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas. Ada sembilan sifat pemimpin menurut Muhammadiyah yang pat ut dipilih, antara lain berjiwa negarawan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, memiliki visi kebangsaan yang jelas khususnya dalam hal penyelamatan sumber daya alam dan kekayaan negara, serta secara proporsional akomodatif terhadap aspirasi umat Islam d engan tetap menunjukkan komitmen kuat membangun bangsa.
Mengenai akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan hal itu bukan pemikiran sektarian atau primordialistik. "Itu kewajiban Muhammadiyah menyuarakannya karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ini keniscayaan bagi piminan nasional untuk akomodatif terhadap umat Islam yang mayoritas," katanya.
Menurut Din maklumat ini tidak menjadikan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis untuk mendukung seseorang, melainkan hanya salah satu wujud tanggung jawab. Selain keniscayaan duniawi dalam hidup bersama di sebuah bangsa dan negara, Muhammadiyah memandang pemilu sebagai kewajiban keagamaan.
Pada kesempatan ini Din mengatakan bahwa situasi politik semakin hangat, begitu pula persaingan antarcalon mulai tidak sehat. Untuk itulah, Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim sukses masing-masing bahwa politik bukan perebutan kekuasaan, melainkan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Pemimpin harus berlomba-lomba dalam kebajikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar