Muhammadiyah Serukan Islam Membangun Jaringan

.

/

Artikel Terkait:

• Datangi Wapres, Alumni Muhammadiyah Akui Tak Berpolitik
• Muhammadiyah Tak Dukung Seorang Pun
• Puisi-puisi Yudhiono Aprianto
• Caleg Diminta Tidak Bawa Nama Muhammadiyah Saat Kampanye
• Din Bisa Jadi Pasangan JK dan SBY

Senin, 9 Maret 2009 | 02:35 WIB

BANDARLAMPUNG,MINGGU-Muhammadiyah menyerukan dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas konkret bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam.

Pernyataan Muhammadiyah tersebut, merupakan rekomendasi Sidang Tanwir Muhammadiyah, di Bandarlampung, 5-8 Maret, yang disiarkan Minggu (8/3).

Rekomendasi internasional lainnya, mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia untuk tetap memperkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara muslim yang tertindas seperti Palestina, Irak, Sudan, dan sebagainya.

Setelah itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk membentuk Atase Agama di Kedubes RI di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan pembinaan agama.

Selanjutnya, ormas keagamaan itu mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun tata dunia baru yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, dan saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.

Humas Tanwir Muhammadiyah, Suprapto menambahkan, terkait politik, rekomendasi Muhammadiyah mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara.

"Akan tetapi, Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat mengurus negara atau pemerintah dengan benar," katanya.

Selain itu, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan serta tidak menggunakan "aji mumpung" dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.